Kompas TV bisnis kebijakan

YLKI Sarankan PLTS Atap Difokuskan di Daerah-daerah yang Pasokan Listriknya Kurang

Kompas.tv - 1 September 2021, 09:09 WIB
ylki-sarankan-plts-atap-difokuskan-di-daerah-daerah-yang-pasokan-listriknya-kurang
Petugas memeriksa panel Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). (Sumber: Dok. Pertamina)
Penulis : Fransisca Natalia | Editor : Purwanto

JAKARTA, KOMPAS.TV – Yayasan lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyoroti langkah pemerintah dalam pengembangan PLTS Atap dikhawatirkan hanya akan dinikmati segelintir konsumen.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyarankan implementasi revisi Permen PLTS Atap difokuskan di daerah-daerah yang pasokan listriknya tidak oversupply.

"Dengan revisi ekspor 1:1, akan menguntungkan sejengkal konsumen, yang saya sebut konsumen semu. Karena dia sebagai konsumen listrik (PLN), di sisi lain dia produksi listrik. Ini jadi konsumen, tapi ada hitung-hitungan transaksi," ungkap Tulus dalam keterangan resminya, Selasa (31/8/2021).

Tulus menilai,  pengembangan energi baru terbarukan memang sebuah keniscayaan, karena sudah dituangkan menjadi komitmen di RUPTL. Akan tetapi, terkait implementasinya perlu dilakukan dengan hitung-hitungan secara cermat. 

Apalagi saat ini PLN sedang mengalami surplus cadangan listrik akibat kebijakan pemerintah terkait pembangunan pembangkit 35.000 megawatt (MW) yang tanpa memikirkan serapan pasokan listriknya. 

Baca Juga: ITS Sarankan Pemerintah Turunkan Biaya Modal PLTS Atap

Menurut Tulus, dengan adanya revisi Permen PLTS Atap, dikhawatirkan pasokan listrik PLN semakin tidak terserap. Jika memang pengembangan PLTS Atap memang mendorong gaya hidup, maka sebaiknya mulai digaungkan di daerah dengan pasokan listrik yang tidak berlebih.

"Kalau sekarang yang dihantam di Jawa, daerah dengan surplus listrik. Ini juga sebelumnya buah kebijakan pemerintah mendorong proyek 35.000 MW, tapi enggak banyak menyerap," tegas Tulus.

Berkaca dari hal tersebut, Tulus melihat kebijakan yang dibuat pemerintah saling tumpang tindih dan tidak holistik. "PLN milik negara (BUMN). Yang buat kebijakan juga pemerintah. Harusnya tidak ada kebijakan yang mematikan," kata Tulus. 

Kendati demikian, YLKI mengapresiasi langkah pemerintah untuk mengkampanyekan penggunaan energi baru terbarukan (EBT) melalui PLTS Atap.

Baca Juga: Konstruksi PLTS Terapung Terbesar di Asia Tenggara Dimulai, Bauran EBT Telah Capai 13 Persen

 



Sumber : Kompas TV/Kontan.co.id

BERITA LAINNYA



Close Ads x
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.