Kompas TV nasional hukum

Pengamat Hukum: Pasal 9 UU Tipikor Bisa Dipakai KPK untuk Ambil Alih Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Rabu, 5 Agustus 2020 | 23:41 WIB
pengamat-hukum-pasal-9-uu-tipikor-bisa-dipakai-kpk-untuk-ambil-alih-kasus-pelarian-djoko-tjandra
Menggunakan baju tahanan terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra tiba di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (30/7/2020). Djoko Tjandra ditangkap di Malaysia. (Sumber: KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO)

JAKARTA, KOMPASTV – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai bisa mengambil alih kasus pelarian terpidana kasus hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra yang ditangani Kepolisian.

Pengamat Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Choky Ramadhan melihat kasus pelarian Djoko Tjandra tak hanya sebatas kriminal umum, melainkan ada unsur dugaan suap didalamnya.

KPK bisa saja ikut menyelidiki kasus pelarian Djoko Tjandra untuk menelusuri tindak pidana korupsi (Tipikor) yang dilakukan oleh aparatur negara. Semisal, aliran dana atau barang dalam proses pembuatan e-KTP serta paspor DJoko Tjandra.

Baca Juga: Kejagung Ganti 3 Jaksa Agung Muda, Gara-Gara Kasus Djoko Tjandra?

“Saya rasa KPK bisa take over untuk kasus ini lebih dari sekadar pemalsuan surat belaka, tetapi menjadi perkara suap-menyuap,” ujar Choky dalam diskusi virtual, Rabu (5/8/2020). Dikutip dari Kompas.com.

Lebih lanjut Choky menilai, KPK bisa menerapkan Pasal 9 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor terkait dugaan pemalsuan administrasi dalam perkara ini.

Pasal 9 UU Tipikor menyebutkan, pejabat yang dengan sengaja memalsukan buku atau daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi dapat dipenjara maksimal lima tahun dan denda paling banyak Rp250 juta.

Editor : Johannes Mangihot

1
2
3



BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Bisnis Aquascape, dari Hobi Jadi Pundi

Kamis, 24 September 2020 | 13:22 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
13:31
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH: 9 DESA DI ACEH BARAT DAYA TERDAMPAK BANJIR DAN LONGSOR    BNPB MINTA DAERAH PERSIAPKAN ANTISIPASI BENCANA HIDROMETEOROLOGI   BAWASLU SEBUT PENGUNDIAN NOMOR URUT PASLON PILKADA TAK AKAN DIGELAR JIKA MASSA MELEBIHI BATAS   KAPOLRES MIMIKA TEGASKAN TAK ADA PENGIRIMAN PASUKAN KE INTAN JAYA UNTUK PERKUAT PENGAMANAN WILAYAH   PANDEMI KORONA, KEJARI JAKARTA PUSAT OPTIMALKAN PELAYANAN VIA TEKNOLOGI INFORMASI   KOMISI X DPR SEPAKATI PAGU ANGGARAN KEMENPAREKRAF 2021 SEBESAR RP 4,9 TRILIUN   CEGAH PENYEBARAN COVID-19, KEPOLISIAN RESOR MIMIKA LARANG WARGA BERKUMPUL   KPPU DUKUNG PENGUSUTAN DUGAAN PERSAINGAN TAK SEHAT IMPOR BAWANG PUTIH   DUKUNG PJJ DI MADRASAH, KEMENAG GANDENG 5 OPERATOR TELEKOMUNIKASI UNTUK BERIKAN INTERNET GRATIS   KEMENTERIAN KESEHATAN SIAPKAN PROTOKOL PENCEGAHAN COVID-19 DI PENGUNGSIAN   GUBERNUR JATENG GANJAR PRANOWO DORONG PEMBERIAN INSENTIF UNTUK PETUGAS PEMAKAMAN JENAZAH PASIEN COVID-19   GUBERNUR JATENG GANJAR PRANOWO APRESIASI KERJA KERAS PETUGAS PEMAKAMAN JENAZAH PASIEN COVID-19   DITLANTAS POLDA METRO JAYA AJUKAN PENAMBAHAN 60 KAMERA ETLE KE PEMPROV DKI   ANTISIPASI BANJIR, WALI KOTA BEKASI INGATKAN STAFNYA TAK TERLAMBAT BUKA PINTU BENDUNGAN KALI BEKASI