Kompas TV nasional hukum

Eks Sekretaris NCB Interpol Bicara: Red Notice Djoko Tjandra Masih Aktif Hingga 2015

Selasa, 4 Agustus 2020 | 19:13 WIB
eks-sekretaris-ncb-interpol-bicara-red-notice-djoko-tjandra-masih-aktif-hingga-2015
Djoko Sugiarto Tjandra alias Djoko Tjandra (Sumber: Dok Kompas/Ign Haryanto)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Beberapa waktu lalu Mabes Polri menjelaskan red notice Djoko Tjandra di Interpol terhapus secara otomatis pada 2015 karena sudah kedaluwarsa. Namun hal berbeda diungkap oleh mantan Sekretaris NCB Interpol Indonesia yang saat itu menjabat.

Adalah Komjen (Purn) Setyo Wasisto yang merupakan Sekretaris NCB Interpol Indonesia periode 2013-2015.

Menurut Setyo, tak pernah ada penghapusan red notice Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra pada tahun 2014 silam. 

Red notice Djoko Tjandra yang buron dari Indonesia itu aktif hingga tahun 2015. Bahkan saat itu, Setyo masih aktif berkomunikasi dengan Interpol pusat soal red notice pada Agustus 2015. 

"Seingat saya, berdasarkan file-file yang masih ada di saya dan anggota saya ya, tidak pernah ada pengajuan penghapusan red notice Djoko Tjandra dari Indonesia ," ujar Setyo ketika dihubungi, dikutip dari Kompas.com, Sabtu (1/8/2020).

"Artinya, saat 2015 status red notice itu masih aktif," tegas Setyo. 

Pada tahun 2013, lanjut Setyo, pihak Djoko Tjandra melakukan protes terus menerus kepada Interpol pusat di Lyon, Prancis. Protes tersebut terkait status red notice Djoko Tjandra. Bagi Polri, upaya itu sah-sah saja dilakukan. 

Editor : Hariyanto Kurniawan

1
2
3
4



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
04:09
BANGUN 23 TITIK SUPER WIFI DI LABUAN BAJO, MENKOMINFO JOHNNY G PLATE SEBUT JANGKAUANNYA MENCAPAI RADIUS 500 METER   JAKSA AKUI MASIH SELIDIKI BERKAS PERKARA KASUS DUGAAN SUAP PENGHAPUSAN “RED NOTICE” DJOKO TJANDRA   KEMNAKER OPTIMISTIS “OMNIBUS LAW” RUU CIPTA KERJA AKAN MENGHADIRKAN PERLINDUNGAN LEBIH BAGI PARA PEKERJA   KONFEDERASI PERSATUAN BURUH INDONESIA MINTA PRESIDEN JOKOWI MENGHENTIKAN PEMBAHASAN OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA   KOMISI X DPR SEBUT KLASTER PENDIDIKAN DITARIK DARI RUU CIPTA KERJA KARENA BANYAK PENOLAKAN DARI BERBAGAI PIHAK   BADAN ANGGARAN DPR SEPAKAT RAPBN 2021 DIBAWA KE SIDANG PARIPURNA   KEMENPAREKRAF SIAPKAN SEJUMLAH STRATEGI PENANGANAN COVID-19 DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DI SEKTOR PARIWISATA   KOMISIONER KPU IMBAU SEMUA PIHAK YANG TERLIBAT PILKADA PATUHI PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN COVID-19   KAMPANYE PILKADA AKAN DIMULAI 26 SEPTEMBER 2020 DAN BERAKHIR PADA 5 DESEMBER 2020   WAGUB DKI AHMAD RIZA PATRIA: 208 TEMPAT USAHA DI JAKARTA DITUTUP SEMENTARA KARENA LANGGAR PROTOKOL KESEHATAN    PEMPROV DKI JAKARTA AKAN LIBATKAN 26 RUMAH SAKIT SWASTA MENJADI RUMAH SAKIT RUJUKAN PENANGGULANGAN COVID-19   MENTERI PPPA MINTA MASYARAKAT TETAP GUNAKAN MASKER DI RUMAH UNTUK CEGAH PENULARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN KELUARGA   MENTERI PPPA SEBUT PIHAKNYA TENGAH MENYUSUN PROTOKOL KESEHATAN UNTUK PENCEGAHAN COVID-19 DI LINGKUP KELUARGA   MENTERI AIRLANGGA HARTARTO: PEMERINTAH TENGAH MERANCANG PERPRES & PETA JALAN TERKAIT DISTRIBUSI VAKSIN COVID-19