Kompas TV nasional berita kompas tv

KPK Apresiasi Aturan Baru MA, Tapi Korupsi Tidak Hanya Menyangkut Kerugian Negara

Minggu, 2 Agustus 2020 | 20:41 WIB
kpk-apresiasi-aturan-baru-ma-tapi-korupsi-tidak-hanya-menyangkut-kerugian-negara
Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi. (Sumber: KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMAN)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi dan menyambut baik Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal itu diungkapkan Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam video pernyataannya kepada Kompas TV, Minggu (2/8/2020).

Tapi, kata Ali, dalam melakukan penuntutan KPK tidak hanya menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

"Seringkali KPK menerapkan pasal-pasal terkait dengan suap menyuap, penggelapan jabatan, dan tidak pidana korupsi lainnya," kata Ali.

Namun dengan terbitnyat Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, KPK berharap tidak ada lagi disparitas vonis oleh majelis hakim.

"Baik majelis hakim tingkat pertama sampai majelis hakim tingkat Mahkamah Agung," kata Ali.

Saat ini KPK juga sedang mengupayakan penyelesaian pedoman penuntutan oleh KPK. "Ini juga sebagai upaya untuk mengurangi adanya disparitas tuntutan antara perkara yang satu dengan perkara yang lain," kata Ali.

Penulis : Hariyanto Kurniawan

1
2



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
00:30
PRESIDEN FILIPINA RODRIGO DUTERTE SEBUT METRO MANILA MASIH DIKARANTINA HINGGA AKHIR 2020   AMAZON WEB SERVICE BERENCANA MEMBANGUN DATA "CENTER" DI INDONESIA PADA 2021   AMAZON WEB SERVICE SEBUT INDONESIA BERPOTENSI JADI PASAR LAYANAN "CLOUD" BERSKALA BESAR   KENA OTT KPK, KEKAYAAN BUPATI BANGGAI LAUT, SULAWESI TENGAH, WENNY BUKAMO, MENCAPAI RP 5,43 M   OTT BUPATI BANGGAI LAUT WENNY BUKAMO, KPK JUGA TANGKAP PIHAK SWASTA   KAPOLRI JENDERAL IDHAM AZIS ANCAM PIDANA PIHAK YANG HALANGI PROSES HUKUM RIZIEQ SHIHAB   SATGAS COVID-19 KOTA BOGOR BELUM TERIMA HASIL TES USAP KORONA RIZIEQ SHIHAB   PGRI MENILAI HARUS ADA SANKSI BAGI GURU DAN PEGAWAI MAN 22 PALMERAH YANG BERWISATA KE YOGYAKARTA DI TENGAH PANDEMI   POLDA METRO JAYA USUT PEMBUAT VIDEO AJAKAN JIHAD DALAM AZAN YANG VIRAL DI MEDIA SOSIAL   PENYIDIK POLDA METRO JAYA AKAN JADWALKAN KEMBALI PEMANGGILAN TERHADAP TERSANGKA KASUS DUGAAN MAKAR, EGGI SUDJANA   FITRA MENILAI ANGGOTA DPRD DKI JAKARTA TAK BEREMPATI ATAS USULAN KENAIKAN GAJI DI TENGAH PANDEMI   SATGAS COVID-19 PAPUA SEBUT PEMERINTAH PUSAT KELIRU SAMPAIKAN DATA KORONA DI PAPUA KARENA MASALAH SISTEM   SATGAS COVID-19 AJAK MASYARAKAT BEKERJA SAMA KENDALIKAN ANGKA PENULARAN KORONA   SATGAS COVID-19 SEBUT MASYARAKAT KIAN ABAI TERHADAP PROTOKOL KESEHATAN