Kompas TV nasional berita kompas tv

KPK Apresiasi Aturan Baru MA, Tapi Korupsi Tidak Hanya Menyangkut Kerugian Negara

Minggu, 2 Agustus 2020 | 20:41 WIB
kpk-apresiasi-aturan-baru-ma-tapi-korupsi-tidak-hanya-menyangkut-kerugian-negara
Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi. (Sumber: KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMAN)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi dan menyambut baik Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal itu diungkapkan Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam video pernyataannya kepada Kompas TV, Minggu (2/8/2020).

Tapi, kata Ali, dalam melakukan penuntutan KPK tidak hanya menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

"Seringkali KPK menerapkan pasal-pasal terkait dengan suap menyuap, penggelapan jabatan, dan tidak pidana korupsi lainnya," kata Ali.

Namun dengan terbitnyat Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, KPK berharap tidak ada lagi disparitas vonis oleh majelis hakim.

"Baik majelis hakim tingkat pertama sampai majelis hakim tingkat Mahkamah Agung," kata Ali.

Saat ini KPK juga sedang mengupayakan penyelesaian pedoman penuntutan oleh KPK. "Ini juga sebagai upaya untuk mengurangi adanya disparitas tuntutan antara perkara yang satu dengan perkara yang lain," kata Ali.

Editor : Hariyanto Kurniawan

1
2



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
04:28
PK TERHADAP PERKARA MANTAN KEPALA BPPN SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG DITOLAK, KPK: KAMI HORMATI PUTUSAN MA   MA TOLAK PERMOHONAN PK YANG DIAJUKAN KPK TERKAIT PUTUSAN MANTAN KEPALA BPPN SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG   KOORDINATOR MAKI BOYAMIN SAIMAN MENILAI BARESKRIM POLRI PERLU MEMERIKSA JAKSA PINANGKI TERKAIT DJOKO TJANDRA   KPAI SARANKAN KEMENDIKBUD GRATISKAN INTERNET SISWA DARI DANA PROGRAM ORGANISASI PENGGERAK (POP)   SOAL KLAIM HADI PRANOTO, KEMENKES: OBAT HARUS LOLOS UJI ILMIAH   KAROPENMAS SEBUT BARESKRIM PANGGIL PENGACARA DJOKO TJANDRA, ANITA KOLOPAKING SELASA, 4 AGUSTUS 2020   BUPATI BOGOR MINTA PENAMPUNGAN MIGRAN DIPINDAH DARI PUNCAK BOGOR   KEMENKES MINTA MASYARAKAT TIDAK MUDAH PERCAYA KLAIM HADI PRANOTO   TANGGAPI HADI PRANOTO, KEMENKES TEGASKAN PRODUKSI OBAT TIDAK SEMBARANGAN    GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOTO AKAN POTONG GAJI ASN YANG LANGGAR PROTOKOL KESEHATAN DI KANTOR   KEMENDIKBUD BERI BANTUAN DANA UANG KULIAH TUNGGAL KEPADA 419.605 MAHASISWA TERDAMPAK PANDEMI COVID-19   GUBERNUR JAWA TIMUR KHOFIFAH INDAR PARAWANSA TEGASKAN PENENTUAN ZONA HIJAU BUKAN WEWENANG DAERAH   BAWASLU SEBUT PENYEDIAAN ALAT PELINDUNG DIRI UNTUK PENYELENGGARA PILKADA BELUM 100 PERSEN    KEMENRISTEK TIDAK PERNAH MEMBERIKAN DUKUNGAN UJI KLINIS OBAT HERBAL PRODUKSI BIO NUSWA YANG DIAKUI HADI PRANOTO