Kompas TV nasional sosial

Pencairan Gaji ke-13 PNS Tunggu Tanda Tangan Presiden Jokowi

Minggu, 2 Agustus 2020 | 19:36 WIB
pencairan-gaji-ke-13-pns-tunggu-tanda-tangan-presiden-jokowi
Ilustrasi PNS sedang melakukan upacara (Sumber: KOMPAS.COM/CHRISTOFORUS RISTIANTO)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah memastikan akan memberikan gaji ke-13 PNS atau pegawai negeri sipil. Pencairan gaji ke-13 PNS itu akan diusahakan pada Agustus 2020 ini.

Direktur Jenderal Pembendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Andin Hadiyanto mengatakan pencairan gaji ke-13 PNS tidak sampai akhir bulan Agustus.

"Sebelum pertengahan bulan Agustus, kalau bisa lebih cepat lagi," kata Andin kepada Kompas.com, Minggu (2/8/2020).

Kemarin, Andin mengatakan, pencairan gaji ke-13 PNS akan dilakukan setelah pemerintah merevisi dua peraturan pemerintah (PP). Regulasi yang dimaksud adalah, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2019.

Sebab dalam regulasi tersebut, pejabat eselon I, eselon II, dan level setara masih mendapatkan gaji ke-13. Sementara, khusus untuk masa pandemi Covid-19 ini, pencairan gaji ke-13 PNS hanya diperuntukkan pegawai di bawah eselon.

Dikabarkan kedua regulasi tersebut telah selesai direvisi. Kini tinggal menunggu tanda tangan Presiden Joko Widodo.

"Revisi peraturan pemerintah sedang difinalisasi Kemenpan. Segera selesai dan langsung dibayar. Kami usahakan sebelum pertengahan Agustus (pembayarannya). Kalau bisa lebih cepat," kata Andin dikurip dari Kompas.com, Sabtu (1/8/2020) kemarin. 

Editor : Hariyanto Kurniawan

1
2
3



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
03:45
PK TERHADAP PERKARA MANTAN KEPALA BPPN SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG DITOLAK, KPK: KAMI HORMATI PUTUSAN MA   MA TOLAK PERMOHONAN PK YANG DIAJUKAN KPK TERKAIT PUTUSAN MANTAN KEPALA BPPN SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG   KOORDINATOR MAKI BOYAMIN SAIMAN MENILAI BARESKRIM POLRI PERLU MEMERIKSA JAKSA PINANGKI TERKAIT DJOKO TJANDRA   KPAI SARANKAN KEMENDIKBUD GRATISKAN INTERNET SISWA DARI DANA PROGRAM ORGANISASI PENGGERAK (POP)   SOAL KLAIM HADI PRANOTO, KEMENKES: OBAT HARUS LOLOS UJI ILMIAH   KAROPENMAS SEBUT BARESKRIM PANGGIL PENGACARA DJOKO TJANDRA, ANITA KOLOPAKING SELASA, 4 AGUSTUS 2020   BUPATI BOGOR MINTA PENAMPUNGAN MIGRAN DIPINDAH DARI PUNCAK BOGOR   KEMENKES MINTA MASYARAKAT TIDAK MUDAH PERCAYA KLAIM HADI PRANOTO   TANGGAPI HADI PRANOTO, KEMENKES TEGASKAN PRODUKSI OBAT TIDAK SEMBARANGAN    GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOTO AKAN POTONG GAJI ASN YANG LANGGAR PROTOKOL KESEHATAN DI KANTOR   KEMENDIKBUD BERI BANTUAN DANA UANG KULIAH TUNGGAL KEPADA 419.605 MAHASISWA TERDAMPAK PANDEMI COVID-19   GUBERNUR JAWA TIMUR KHOFIFAH INDAR PARAWANSA TEGASKAN PENENTUAN ZONA HIJAU BUKAN WEWENANG DAERAH   BAWASLU SEBUT PENYEDIAAN ALAT PELINDUNG DIRI UNTUK PENYELENGGARA PILKADA BELUM 100 PERSEN    KEMENRISTEK TIDAK PERNAH MEMBERIKAN DUKUNGAN UJI KLINIS OBAT HERBAL PRODUKSI BIO NUSWA YANG DIAKUI HADI PRANOTO