Kompas TV nasional hukum

Aturan MA Terbaru, Korupsi Minimal Rp100 Miliar Dibui Seumur Hidup

Minggu, 2 Agustus 2020 | 15:42 WIB
aturan-ma-terbaru-korupsi-minimal-rp100-miliar-dibui-seumur-hidup
Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2020 (Sumber: Mahkamah Agung)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Mahkamah Agung mengeluarkan aturan terbaru terkait pemidanaan pelaku korupsi. Dalam aturan tersebut, pelaku korupsi dengan minimal Rp100 miliar akan dihukum minimal penjara seumur hidup.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam aturan yang ditetapkan oleh Ketua MA Muhammad Syarifuddin pada tanggal 8 Juli 2020 tersebut, MA memiliki pertimbangan mengapa perlu menerbitkan Perma No.1 Tahun 2020 itu. 

"Untuk menghindari disparitas perkara yang memiliki karakter serupa, diperlukan pedoman pemidanaan," tulis MA dalam salinan Perma No.1 Tahun 2020 yang diperoleh Kompas TV, Minggu (2/7/2020).

Baca Juga: Tak Terima Putusan Hakim, KPK Ajukan Banding Perkara Korupsi Wawan

MA membagi tiga kategori berdasarkan kerugian yang dialami negara.

1. Kategori Paling Berat, dengan kerugian negara lebih dari Rp100 miliar.
2. Kategori Berat, dengan kerugian negara lebih dari Rp25 miliar hingga Rp100 miliar.
3. Kategori Sedang, dengan kerugian negara lebih dari Rp1 miliar sampai dengan Rp25 miliar.
4. Kategori Ringan, dengan kerugian negara lebih dari Rp100 juta sampai dengan Rp1 miliar.
5. Kategori Paling Ringan, dengan kerugian negara sampai dengan Rp200 juta.

Editor : Hariyanto Kurniawan

1
2
3



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
03:24
PK TERHADAP PERKARA MANTAN KEPALA BPPN SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG DITOLAK, KPK: KAMI HORMATI PUTUSAN MA   MA TOLAK PERMOHONAN PK YANG DIAJUKAN KPK TERKAIT PUTUSAN MANTAN KEPALA BPPN SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG   KOORDINATOR MAKI BOYAMIN SAIMAN MENILAI BARESKRIM POLRI PERLU MEMERIKSA JAKSA PINANGKI TERKAIT DJOKO TJANDRA   KPAI SARANKAN KEMENDIKBUD GRATISKAN INTERNET SISWA DARI DANA PROGRAM ORGANISASI PENGGERAK (POP)   SOAL KLAIM HADI PRANOTO, KEMENKES: OBAT HARUS LOLOS UJI ILMIAH   KAROPENMAS SEBUT BARESKRIM PANGGIL PENGACARA DJOKO TJANDRA, ANITA KOLOPAKING SELASA, 4 AGUSTUS 2020   BUPATI BOGOR MINTA PENAMPUNGAN MIGRAN DIPINDAH DARI PUNCAK BOGOR   KEMENKES MINTA MASYARAKAT TIDAK MUDAH PERCAYA KLAIM HADI PRANOTO   TANGGAPI HADI PRANOTO, KEMENKES TEGASKAN PRODUKSI OBAT TIDAK SEMBARANGAN    GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOTO AKAN POTONG GAJI ASN YANG LANGGAR PROTOKOL KESEHATAN DI KANTOR   KEMENDIKBUD BERI BANTUAN DANA UANG KULIAH TUNGGAL KEPADA 419.605 MAHASISWA TERDAMPAK PANDEMI COVID-19   GUBERNUR JAWA TIMUR KHOFIFAH INDAR PARAWANSA TEGASKAN PENENTUAN ZONA HIJAU BUKAN WEWENANG DAERAH   BAWASLU SEBUT PENYEDIAAN ALAT PELINDUNG DIRI UNTUK PENYELENGGARA PILKADA BELUM 100 PERSEN    KEMENRISTEK TIDAK PERNAH MEMBERIKAN DUKUNGAN UJI KLINIS OBAT HERBAL PRODUKSI BIO NUSWA YANG DIAKUI HADI PRANOTO