Kompas TV nasional hukum

Kasus Djoko Tjandra Momentum Jokowi Evaluasi Kementerian

Jumat, 31 Juli 2020 | 16:11 WIB
kasus-djoko-tjandra-momentum-jokowi-evaluasi-kementerian
Menggunakan baju tahanan terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra tiba di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (30/7/2020). Djoko Tjandra ditangkap di Malaysia. (Sumber: KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kasus pelarian Djoko Tjandra dari pertanggungjawabannya terhadap kasus korupsi hak tagih Bank Bali harus dijadikan momentum pemerintah untuk mengevaluasi kinerja lembaga dan kementeriannya.

Hal itu diungkapkan Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulisnnya.

Menurutnya, evaluasi harus dilakukan Presiden Joko Widodo terhadap kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM atau Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Badan Intelijen Negara.

"Pelarian Djoko Tjandra ini mestinya dapat dijadikan momentum bagi Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerja lembaga-lembaga terkait," kata Kurnia melalui keterangan tertulisnya, seperti dikutip dari Kompas.com, Jumat (31/7/2020).

Baca Juga: Mahfud MD: Penangkapan Djoko Tjandra Berkat Pengawasan Masyarakat

Apabila Presiden Jokowu tidak melakukan terhadap lembaga dan kementerian tersebut, Kurnia menilai, kasus serupa Djoko Tjandra mungkin saja akan terjadi lagi di masa mendatang.

"Tidak menutup kemungkinan di masa mendatang buronan korupsi lainnya akan melakukan tindakan serupa dengan yang dilakukan Djoko Tjandra," ujar dia. 

Editor : Hariyanto Kurniawan

1
2



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
07:17
GUBERNUR JATENG MINTA PENGELOLA BIOSKOP TUNDA OPERASI JIKA BELUM SIAP TERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN KETAT   PDAM TIRTA AMERTA BLORA BERHENTI SUPLAI AIR BERSIH KE 12.000 SAMBUNGAN RUMAH AKIBAT SUNGAI BENGAWAN SOLO MENGHITAM   PERKANTORAN SWASTA DI BIDANG JASA KEUANGAN DI TIPES, SOLO, DITUTUP SEMENTARA KARENA 13 PEGAWAI POSITIF KORONA   PEMBUKAAN KEMBALI TEMPAT WISATA AIR DI KLATEN, JATENG, DI TENGAH PANDEMI KORONA TUNGGU SK BUPATI   JASA MARGA TARGETKAN PENDAPATAN BISNIS NON-TOL SENILAI RP 268,5 MILIAR HINGGA AKHIR 2020   SATPOL PP JAKARTA PUSAT MENINDAK 2.078 PELANGGAR YANG TIDAK MENGGUNAKAN MASKER SELAMA PSBB TRANSISI   GUBERNUR SUMBAR ANCAM ASN YANG LANGGAR PROTOKOL KESEHATAN DIKURANGI TUNJANGANNYA & DITUNDA KENAIKAN PANGKATNYA   KEMENKOMINFO BERKOLABORASI DENGAN 108 ORGANISASI GUNA BERI LITERASI RUANG DIGITAL BAGI MASYARAKAT   KPK DALAMI PERAN MANTAN DIRUT PERCETAKAN NEGARA ISNU EDHI WIJAYA DALAM KASUS KTP-EL   TGPF INTAN JAYA AKAN SERAHKAN HASIL INVESTIGASI LAPANGAN KE MENKO POLHUKAM MAHFUD MD PADA RABU, 21 OKTOBER 2020   KONTRAS: ADA 158 PELANGGARAN TERHADAP KEBEBASAN SIPIL DALAM 1 TAHUN PERTAMA PEMERINTAHAN JOKOWI-MA'RUF   KOMISIONER KPU HASYIM ASY'ARI MINTA PERSONEL KPU-BAWASLU BEKERJA SESUAI TUGAS & WEWENANG, BUKAN LAMPAUI KEWENANGAN   PEMERINTAH: HINGGA 19 OKTOBER 2020, JUMLAH SPESIMEN KORONA YANG DIPERIKSA MENCAPAI 4.092.595 SPESIMEN   HINGGA 19 OKTOBER 2020, JUMLAH SUSPEK KORONA DI INDONESIA MENCAPAI 162.410 ORANG