Muhammadiyah Tanggapi Nadiem: Minta Maaf Itu Bagus, Namun Kami Konsisten Tetap Tidak Ikut POP

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menanggapi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim yang meminta maaf terkait kisruh Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud.

Baca Juga: Mendikbud Nadiem Makarim Minta Maaf, Berharap Muhammadiyah, NU, dan PGRI Gabung POP Lagi

Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) PP Muhammadiyah Kasiyarno menyambut baik permintaan maaf Mendikbud Nadiem.

Namun demikian, permintaan maaf itu tidak mengubah sikap Muhammadiyah yang telah mundur dari POP Kemendikbud.

"Minta maaf itu sikap yang bagus dan menyadari kesalahan, apalagi ingin memperbaiki. Tapi kami lihat dan konsisten bahwa putusaan Muhammadiyah tidak berubah dalam POP ini (tetap mundur)," ujar Kasiyarno, saat dihubungi Kompas.tv, Rabu (29/7/2020).

"Kami sudah punya keputusan bulat. Muhammadiyah tetap tidak ikut dalam program (POP)," imbuhnya.

Menurut Kasiyarno, karena sikap yang sudah bulat, Muhammadiyah juga menolak hadir dalam diskusi membahas POP malam tadi di sebuah stasiun televisi swasta.

"Karena sudah dianggap selesai, sudahlah, sudah diputuskan untuk tidak ikut," tutur Kasiyarno, menegaskan.

Mantan Rektor Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta itu mengungkap apa yang akan diperbaiki oleh Mendikbud juga belum jelas.

Apakah sistemnya, konsepnya, atau lembaga independennya yang akan ditinjau ulang.

Sebab, lanjut Kasiyarno, saat Kemendikbud menggelar konferensi pers, pernyataan Mendikbud ketika itu menegaskan bahwa organisasi atau lembaga yang sudah lulus dipastikan untuk tidak khawatir.

"Itu ada indikasi bahwa organisasi yang tidak layak akan tetap diberikan dananya," kata Kasiyarno.

Baca Juga: Muhammadiyah Mundur dari Program Organisasi Penggerak Kemendikbud Karena Tiga Pertimbangan Ini

"Organisasi yang belum banyak pengalaman tetap direkrut. Bahkan programnya tidak match (nyambung) juga tetap dapat kategori gajah. Ini ada indikasi anggarannya juga tidak memenuhi sasaran," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Mendikbud Nadiem Makarim meminta maaf dan berharap ketiga organisasi terbesar (Muhammadiyah, NU, dan PGRI) dapat kembali bergabung dalam program organisasi penggerak Kemendikbud.
 
"Dengan penuh rendah hati, saya memohon maaf atas segala ketidaknyamanan yang timbul dan berharap agar ketiga organisasi besar ini bersedia terus memberikan bimbingan dalam proses pelaksanaan program, yang kami sadari betul masih jauh dari sempurna," ujar Mendikbud, Selasa (28/7).

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan utama Majelis Dikdasmen PP Muhammdiyah mundur dari POP Kemendikbud itu adalah:

1. Muhammadiyah memiliki 30.000 satuan pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia. Persyarikatan Muhammadiyah sudah banyak membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan sejak sebelum Indonesia merdeka, sehingga tidak sepatutnya diperbandingkan dengan organisasi masyarakat yang sebagian besar baru muncul beberapa tahun terakhir dan terpilih dalam Program Organisasi Penggerak Kemdikbud RI sesuai surat Dirjen GTK tanggal 17 Juli Tahun 2020 Nomer 2314/B.B2/GT/2020.  
2. Kriteria pemilihan organisasi masyarakat yang ditetapkan lolos evaluasi proposal sangat tidak jelas, karena tidak membedakan antara lembaga CSR yang sepatutnya membantu dana pendidikan dengan organisasi masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah. 
3. Muhammadiyah akan tetap berkomitmen membantu pemerintah dalam meningkatkan pendidikan dengan berbagai pelatihan, kompetensi kepala sekolah dan guru melalui program-program yang dilaksanakan Muhammadiyah sekalipun tanpa keikutsertaan kami dalam Program Organisasi Penggerak ini.