Kompas TV TALKSHOW rosi

Pencalonan Gibran Dianggap Tidak Adil, Siapa yang Salah? - ROSI

Sabtu, 25 Juli 2020 | 18:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz menganggap pencalonan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilkada Solo merupakan pertarungan yang tidak adil.

Menurut Donal Presiden Joko Widodo adalah faktor utama yang membuat partai-partai akhirnya bersatu memilih Gibran sebagai Calon Wali Kota Solo. Tak hanya itu, satu hal yang disoroti Donal adalah tidak dibangunnya sistem demokrasi dalam pemilihan kandidat di partai politik.

Ia merasa heran dengan Gibran yang baru 10 bulan menjadi anggota partai dan bisa langsung diusung oleh partainya menjadi Cawalkot menggantikan Ahmad Purnomo (cek namanya). Sebab menurut Koor. Divisi Korupsi Politik ICW ini, demokrasi tidak melulu soal membebaskan pilihan masyarakat, namun juga harus dilihat dalam proses pemilihan dari lingkup terkecilnya, yaitu partai politik.

Tidak sependapat dengan Donal Fariz, Ketua Umum Projo, Budi Arie melihat bahwa majunya Gibran adalah sebuah momentum kerinduan terhadap pemimpin muda di Kota Solo. Budi Arie yakin Gibran dapat memimpin Solo 10 tahun kedepan dengan lebih baik. Maka dari itu, Budi Arie berharap masyarakat harus optimis dalam demokrasi ini.

Selengkapnya, hanya di dialog Rosianna Silalahi bersama Budi Arie Setiadi (Ketua Umum Projo), Donal Fariz (Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW), Hurriyah (Wakil Direktur Puskapol UI), Sri Hastjarjo (Dosen FISIP Universitas Sebelas Maret), dan Andi Ali Armunanto (Dosen Ilmu Politik Unhas) dalam Talkshow ROSI episode Politik Dinasti, Dari Orba Hingga Jokowi. Tayang 23 Juli 2020 WIB di Kompas TV Independen Tepercaya.

Jangan lewatkan dialog seru lainnya di program ROSI setiap hari Kamis pukul 20.00 WIB hanya di @kompastv. Independen Tepercaya.

Dan follow akun Instagram talkshow ROSI @rosi_kompastv juga Twitter di @Rosi_KompasTV.

#RosiKompasTV #TalkshowRosi #Rosi #KompasTV #Talkshow

Editor : Reny Mardika



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
03:33
SEBANYAK 11 PRAJURIT TNI KODIM 1603 SIKKA, NTT, TERKONFIRMASI POSITIF KORONA SETELAH PULANG PENDIDIKAN DARI BALI   BAPPENDA NTB: DALAM SEPEKAN, TERKUMPUL RP 42,16 JUTA DARI DENDA WARGA DAN ASN YANG TAK MENGGUNAKAN MASKER   PEMKAB SLEMAN, YOGYAKARTA, SIAPKAN RUSUNAWA GEMAWANG UNTUK ISOLASI PASIEN KORONA ASIMTOMATIK    SRI SULTAN HB X MINTA KABUPATEN/KOTA DI DIY TERAPKAN SANKSI SECARA KONSISTEN BAGI PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN   BUPATI BERAU, KALTIM, H MUHARRAM, MENINGGAL DUNIA SETELAH 13 HARI DIRAWAT KARENA POSITIF KORONA   DINKES SEBUT KASUS COVID-19 DI KARAWANG, JAWA BARAT, DIDOMINASI OLEH KLASTER INDUSTRI   WALI KOTA TANGERANG ARIEF WISMANSYAH: TEMPAT TIDUR RS RUJUKAN KORONA DI KOTA TANGERANG SUDAH TERISI LEBIH DARI 73%   PEMPROV BANTEN BERENCANA SIAPKAN 5 HEKTAR LAHAN MAKAM KHUSUS BAGI PASIEN KORONA YANG MENINGGAL   POLRI: 8 HARI OPERASI YUSTISI, DENDA YANG TERKUMPUL DARI PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN MENCAPAI RP 924,17 JUTA   SATGAS COVID-19 MINTA SETIAP PERUSAHAAN RUTIN TES USAP KE KARYAWAN GUNA TEKAN ANGKA PENULARAN KLASTER PERKANTORAN   PP MUHAMMADIYAH MINTA ELITE PARPOL TAK MANFAATKAN PANDEMI KORONA SEBAGAI KOMODITAS POLITIK KEKUASAAN   BAWASLU: 50 KABUPATEN/KOTA PENYELENGGARA PILKADA MASUK KATEGORI RAWAN TINGGI DALAM ASPEK PANDEMI KORONA    BAWASLU MINTA SEMUA PIHAK BERKOMITMEN MEMATUHI PROTOKOL KESEHATAN PADA SETIAP TAHAPAN PILKADA 2020   BAWASLU MINTA PIMPINAN PARPOL IKUT CEGAH KERUMUNAN MASSA PADA RANGKAIAN PILKADA 2020