Kompas TV regional berita daerah

Perlindungan Anak Tak Cukup Hanya Aturan

Kamis, 23 Juli 2020 | 15:52 WIB

BANDUNG. KOMPAS. TV - Menyikapi kasus kekerasan yang belakangan terjadi di wilayah jawa barat, anggota pansus rancangan peraturan daerah atau raperda perlindungan anak Deden galih . Negara harus hadir memberikan perlindungan termasuk pembinaan yang bersifat preventif.

Kasus kekerasan hingga merenggut nyawa seorang anak, akibat dimasukan ke dalam toren oleh ayah tirinya  membuat miris semua kalangan. Peristiwa ini menambah deretan daftar kelam kekerasan terhadap anak di jawa barat.

Menyikapi trend kekerasan terhadap anak yang angkanya cenderung terus meningkat setiap tahunnya, anggota pansus raperda perlindungan anak  deden galih.

Pemerintah dari sisi regulasi, diakui sudah menggulirkan sejumlah peraturan yang mengatur tentang perlindungan anak.

Diantaranya sudah diatur dalam uu nomor 35 tahun 2014, tentang perlindungan anak.

Kemudia perangkat daerah termasuk pemprov jabar sudah mempersiapkan peraturan dari pemberlakuan undang undang berupa perda.

Diharapkan raperda bisa menjadi perdayang  dapat memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat, untuk mewujudkan harapan ini dibutuhkan program riil yang bersifat preventif.

Kondisi faktual dengan masih adanya anak yang menjadi korban kekerasa, negara harus hadir memberikan perlindungan termasuk pembinaan.

Program riil yang harus disiapkan  adalahprogram yang bersifat preventif,

agar program riil bisa terwujud.   Untuk lingkup opd, deden berpendapat  pemprov  jabar program harus melibatkan lintas organisasi perangkat daerah.

Untuklebihtahuberitater-update seputarJawa Barat, bisaklink link di bawah .

IG :https://www.instagram.com/kompastvjabar/

Youtube :https://www.youtube.com/c/kompastvjawabarat/

Twitter :https://www.twitter.com/kompastv_jabar/

Facebook :https://www.Facebook.com/kompastvjabar/

 

Editor : KompasTV Bandung



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
03:53
SEBANYAK 11 PRAJURIT TNI KODIM 1603 SIKKA, NTT, TERKONFIRMASI POSITIF KORONA SETELAH PULANG PENDIDIKAN DARI BALI   BAPPENDA NTB: DALAM SEPEKAN, TERKUMPUL RP 42,16 JUTA DARI DENDA WARGA DAN ASN YANG TAK MENGGUNAKAN MASKER   PEMKAB SLEMAN, YOGYAKARTA, SIAPKAN RUSUNAWA GEMAWANG UNTUK ISOLASI PASIEN KORONA ASIMTOMATIK    SRI SULTAN HB X MINTA KABUPATEN/KOTA DI DIY TERAPKAN SANKSI SECARA KONSISTEN BAGI PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN   BUPATI BERAU, KALTIM, H MUHARRAM, MENINGGAL DUNIA SETELAH 13 HARI DIRAWAT KARENA POSITIF KORONA   DINKES SEBUT KASUS COVID-19 DI KARAWANG, JAWA BARAT, DIDOMINASI OLEH KLASTER INDUSTRI   WALI KOTA TANGERANG ARIEF WISMANSYAH: TEMPAT TIDUR RS RUJUKAN KORONA DI KOTA TANGERANG SUDAH TERISI LEBIH DARI 73%   PEMPROV BANTEN BERENCANA SIAPKAN 5 HEKTAR LAHAN MAKAM KHUSUS BAGI PASIEN KORONA YANG MENINGGAL   POLRI: 8 HARI OPERASI YUSTISI, DENDA YANG TERKUMPUL DARI PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN MENCAPAI RP 924,17 JUTA   SATGAS COVID-19 MINTA SETIAP PERUSAHAAN RUTIN TES USAP KE KARYAWAN GUNA TEKAN ANGKA PENULARAN KLASTER PERKANTORAN   PP MUHAMMADIYAH MINTA ELITE PARPOL TAK MANFAATKAN PANDEMI KORONA SEBAGAI KOMODITAS POLITIK KEKUASAAN   BAWASLU: 50 KABUPATEN/KOTA PENYELENGGARA PILKADA MASUK KATEGORI RAWAN TINGGI DALAM ASPEK PANDEMI KORONA    BAWASLU MINTA SEMUA PIHAK BERKOMITMEN MEMATUHI PROTOKOL KESEHATAN PADA SETIAP TAHAPAN PILKADA 2020   BAWASLU MINTA PIMPINAN PARPOL IKUT CEGAH KERUMUNAN MASSA PADA RANGKAIAN PILKADA 2020