Kompas TV nasional hukum

Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Wahyu Setiawan Siap Bongkar Kasus Harun Masiku

Rabu, 22 Juli 2020 | 12:21 WIB
ajukan-diri-jadi-justice-collaborator-wahyu-setiawan-siap-bongkar-kasus-harun-masiku
Komisioner KPU Wahyu Setiawan (Sumber: Fitria Chusna Farisa/KOMPAS.com)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Wahyu Setiawan mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) sebagai terdakwa kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR RI periode 2019-2024. Wahyu Setiawan akan mengungkap dugaan keterlibatan sejumlah pihak hingga Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto terkait kasus PAW Harun Masiku.

Hal tersebut dikemukakan oleh kuasa hukum Wahyu Setiawan, Saiful Anam, Rabu (22/7/2020) seperti dikutip dari Kompas.com. “Pembongkaran termasuk misalkan dugaan ke Hasto (Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto) dan juga PDI-P, Megawati, beliau itu akan membuka proses itu semua, apakah ada keterlibatan,” kata Saiful Anam.

Kepada KOMPASTV, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, menyatakan menghormati proses hukum terkait kasus PAW Harun Masiku. Termasuk, sambung Hasto, upaya terdakwa Wahyu Setiawan untuk menjadi justice collaborator atau pelaku kejahatan yang bekerja sama dengan penegak hukum.

“Kita hormati proses hukum, termasuk menjadi justice collaborator itu merupakan hak yang dimiliki oleh saudara Wahyu,” kata Hasto dalam pesan singkat.

Menanggapi pernyataan Saiful Anam soal rencana kliennya yang akan membongkar dugaan keterlibatan sejumlah pihak terkait kasus PAW Harun Masiku. Hasto menegaskan tidak ada perintah orang per orang dalam menempatkan kadernya pada jabatan strategis.

“Yang ada adalah perintah Partai yang diambil melalui rapat Partai dan hal tersebut sah sebagai pelaksanaan kewenangan Partai di dalam menempatkan kadernya pada jabatan strategis,” tegas Hasto.

Hasto pun menegaskan sejak awal PDI Perjuangan taat hukum. Ia juga menyatakan bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh keputusan politik Partai. Termasuk, sambungnya, bagaimana partai menjalankan keputusan MA yang memberikan dasar legalitas bahwa proses penetapan calon terpilih bagi calon terpilih yang meninggal dunia, merupakan kewenangan politik Partai.

Editor : Ninuk Bunski

1
2



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
23:11
PRESIDEN JOKOWI SEBUT TOL PEKANBARU-DUMAI AKAN TINGKATKAN PEREKONOMIAN RIAU   HARI INI, PRESIDEN JOKOWI RESMIKAN JALAN TOL TRANS-SUMATERA RUAS PEKANBARU-DUMAI SECARA VIRTUAL   BPOM TEMUKAN 50.000 TAUTAN IKLAN YANG MENJUAL OBAT DAN MAKANAN ILEGAL SELAMA PANDEMI   PHRI AJAK PENGUSAHA HOTEL BERPARTISIPASI & BERSEDIA MENJADIKAN HOTELNYA SEBAGAI TEMPAT ISOLASI PASIEN COVID-19   PHRI PASTIKAN PROTOKOL DI HOTEL UNTUK ISOLASI PASIEN COVID-19 TANPA GEJALA AKAN KETAT SEPERTI WISMA ATLET   PHRI SEBUT 4.116 KAMAR DARI 30 HOTEL DI JAKARTA SIAP MENAMPUNG PASIEN COVID-19 TANPA GEJALA    CEGAH PENULARAN COVID-19, MENTERI PPPA BINTANG PUSPAYOGA MINTA ORANGTUA MENJAGA KEBERSIHAN SAAT TIBA DI RUMAH   GUBERNUR JATENG GANJAR PRANOWO MINTA PENGELOLA PONDOK PESANTREN TUTUP SEMENTARA KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR    PONDOK PESANTREN DI KABUPATEN KEBUMEN DAN BANYUMAS MENJADI KLASTER BARU PENULARAN COVID-19 DI JAWA TENGAH   SEBANYAK 211 RESTORAN DI JAKARTA DITUTUP SEMENTARA SEJAK PENERAPAN PSBB PADA 14-24 SEPTEMBER 2020   WAGUB DKI JAKARTA AHMAD RIZA PATRIA: SEBANYAK 20.000 PENGAWAS GABUNGAN DIKERAHKAN SELAMA PSBB   POLDA METRO JAYA IMBAU MASYARAKAT YANG MELIHAT PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN SEGERA LAPOR KE NOMOR 0822-1666-6911   PDI-P BENTUK TIM PENEGAK DISIPLIN PARTAI UNTUK PASTIKAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SELAMA PILKADA 2020   MENDAGRI TITO KARNAVIAN NILAI PELAKSANAAN PILKADA 2020 BISA JADI STIMULUS PERTUMBUHAN EKONOMI DI TENGAH PANDEMI