Kompas TV nasional hukum

Wahyu Setiawan Ungkap Ada Dana Tak Terbatas untuk Muluskan Harun Masiku Jadi Anggota DPR

Selasa, 21 Juli 2020 | 08:41 WIB
wahyu-setiawan-ungkap-ada-dana-tak-terbatas-untuk-muluskan-harun-masiku-jadi-anggota-dpr
Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan setelah diperiksa penyidik di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (5/2/2020) (Sumber: KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D)

JAKARTA, KOMPAS TV - Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, menyebut ada dana takterbatas untuk memuluskan bekas caleg PDIP, Harun Masiku, menjadi anggota DPR.

Demikian disampaikan Wahyu Setiawan saat menjalani sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Senin (21/7/2020).

Terkait dana tak terbatas ini terungkap bermula ketika Jaksa Ronald membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) Wahyu. 

Baca Juga: Wahyu Setiawan Didakwa Terima Suap Rp 600 Juta

Dalam BAP tersebut, diduga ada dana tak terbatas agar Harun Masiku menjadi anggota DPR menggantikan Rezky Aprilia dengan mekanisme pergantian antarwaktu (PAW).

“Pada saat saudara Donny di kantor KPU, saudara Donny menyampaikan bahwa terdapat dana operasional yang tidak terbatas, namun saya tidak ingat waktu tepatnya saudara Donny datang ke kantor saya,” kata Ronald membacakan BAP Wahyu Setiawan di  PN Tipikor Jakarta, Senin (20/7).

Selanjutnya, Jaksa Ronald mempertegas pernyataan Wahyu dalam BAP tersebut. “Betul keterangan yang ada di dalam BAP saudara tadi?,” tanya Jaksa Ronald. 

Editor : Tito Dirhantoro

1
2
3



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
00:09
BANGUN 23 TITIK SUPER WIFI DI LABUAN BAJO, MENKOMINFO JOHNNY G PLATE SEBUT JANGKAUANNYA MENCAPAI RADIUS 500 METER   JAKSA AKUI MASIH SELIDIKI BERKAS PERKARA KASUS DUGAAN SUAP PENGHAPUSAN “RED NOTICE” DJOKO TJANDRA   KEMNAKER OPTIMISTIS “OMNIBUS LAW” RUU CIPTA KERJA AKAN MENGHADIRKAN PERLINDUNGAN LEBIH BAGI PARA PEKERJA   KONFEDERASI PERSATUAN BURUH INDONESIA MINTA PRESIDEN JOKOWI MENGHENTIKAN PEMBAHASAN OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA   KOMISI X DPR SEBUT KLASTER PENDIDIKAN DITARIK DARI RUU CIPTA KERJA KARENA BANYAK PENOLAKAN DARI BERBAGAI PIHAK   BADAN ANGGARAN DPR SEPAKAT RAPBN 2021 DIBAWA KE SIDANG PARIPURNA   KEMENPAREKRAF SIAPKAN SEJUMLAH STRATEGI PENANGANAN COVID-19 DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DI SEKTOR PARIWISATA   KOMISIONER KPU IMBAU SEMUA PIHAK YANG TERLIBAT PILKADA PATUHI PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN COVID-19   KAMPANYE PILKADA AKAN DIMULAI 26 SEPTEMBER 2020 DAN BERAKHIR PADA 5 DESEMBER 2020   WAGUB DKI AHMAD RIZA PATRIA: 208 TEMPAT USAHA DI JAKARTA DITUTUP SEMENTARA KARENA LANGGAR PROTOKOL KESEHATAN    PEMPROV DKI JAKARTA AKAN LIBATKAN 26 RUMAH SAKIT SWASTA MENJADI RUMAH SAKIT RUJUKAN PENANGGULANGAN COVID-19   MENTERI PPPA MINTA MASYARAKAT TETAP GUNAKAN MASKER DI RUMAH UNTUK CEGAH PENULARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN KELUARGA   MENTERI PPPA SEBUT PIHAKNYA TENGAH MENYUSUN PROTOKOL KESEHATAN UNTUK PENCEGAHAN COVID-19 DI LINGKUP KELUARGA   MENTERI AIRLANGGA HARTARTO: PEMERINTAH TENGAH MERANCANG PERPRES & PETA JALAN TERKAIT DISTRIBUSI VAKSIN COVID-19