Kompas TV TALKSHOW dua arah

Tim Pemburu Koruptor untuk Djoko Tjandra, Perlukah? - DUA ARAH (Bag 4)

Senin, 20 Juli 2020 | 23:33 WIB

Pemerintah berencana menghidupkan kembali Tim Pemburu Koruptor (TPK). Ide menghidupkan kembali TPK ini berawal dari kasus ‘lolosnya’ Joko Tjandra. Terpidana kasus Bank Bali yang sudah menjadi buron sejak 2009 ini bisa wira wiri dan keluar masuk Indonesia dengan leluasa. Bahkan pria yang kerap disebut Joker ini ini bisa membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, paspor dan mengantongi Surat Jalan dari Mabes Polri.

Pemerintah berang. Sejumlah perwira polisi yang menerbitkan ‘surat sakti’ untuk Joko Tjandra dicopot dari jabatannya. Tak hanya itu. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) berencana menghidupkan kembali TPK. Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan, tim ini akan dihidupkan guna meringkus Joko Tjandra dan koruptor lain yang menjadi buronan.

Menurut Mahfud, TPK akan beranggotakan pimpinan Kejaksaan Agung dan Kemenkumham di bawah koordinasi Kemenko Polhukam. Guna merealisasikan rencana tersebut, pemerintah akan memperpanjang aturan hukum terkait TPK. Hal ini lantaran instruksi presiden (Inpres) Nomor 5 tahun 2004 terkait TPK telah habis masa berlakunya.

Rencana menghidupkan kembali TPK menuai kritik. Pasalnya kebijakan ini dinilai tidak akan efektif. Selain itu TPK juga berpotensi tumpang tindih (overlapping) dengan institusi penegak hukum yang sudah ada seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian dan Kejaksaan. Pembentukan tim ini juga dinilai akan berseberangan dengan niat Presiden Jokowi merampingkan lembaga dan instansi. Daripada menghidupkan kembali TPK, pemerintah diminta memaksimalkan kinerja aparat penegak hukumnya agar tak kebobolan lagi.

Mengapa pemerintah akan menghidupkan kembali TPK? Tim ini sudah dinilai gagal kenapa akan dihidupkan lagi? Bagaimana teknis pembentukan dan cara kerja tim ini? Siapa saja yang akan terlibat? Apakah tim ini tidak akan tumpang tindih dengan institusi penegak hukum lain? Bagaimana pembagian tugas antara tim ini dengan institusi penegak hukum lain?   

Penulis : Yudho Priambodo





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
23:50
PEMERINTAH KOREA SELATAN TARGETKAN 70 PERSEN POPULASI SUDAH DIVAKSINASI SEPTEMBER MENDATANG   TIM GRESINI RACING RESMI GANDENG DUCATI DI MOTOGP MUSIM DEPAN DENGAN DURASI KONTRAK DUA TAHUN   TIM MERCEDES AMG F1 BERHARAP TAMPIL DOMINAN DI SIRKUIT PAUL RICARD AKHIR PEKAN INI   UKRAINA BUNGKAM MACEDONIA UTARA DENGAN SKOR 2-1 DI LAGA LANJUTAN GRUP C PIALA EROPA 2020   PERTANDINGAN DENMARK KONTRA BELGIA AKAN DILAKUKAN PENGHORMATAN UNTUK CHRISTIAN ERIKSEN PADA MENIT KE-10   PERSATUAN SEPAK BOLA DENMARK UMUMKAN GELANDANGNYA, CHRISTIAN ERIKSEN, AKAN DIPASANG ALAT PACU JANTUNG   PETENIS RAFAEL NADAL MUNDUR DARI WIMBLEDON DAN OLIMPIADE TOKYO KARENA ALASAN KESEHATAN   WALI KOTA TANGSEL BENYAMIN DAVNIE SEBUT WILAYAHNYA DALAM KONDISI DARURAT KARENA RS RUJUKAN KORONA TERISI 74 PERSEN   WALI KOTA TANGSEL BENYAMIN DAVNIE: BELAJAR TATAP MUKA KEMUNGKINAN BESAR DITUNDA KARENA LONJAKAN KASUS COVID-19   PEMKOT TANGERANG AKAN GUNAKAN RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL MILIK DINSOS JADI RUMAH ISOLASI TERKONSENTRASI (RIT)   PEMPROV JATENG TAMBAH RSJD DR AMINO GONDOHUTOMO, SEMARANG, DAN RSUD KELET, JEPARA, SEBAGAI RS RUJUKAN COVID-19   KASUS POSITIF KORONA NAIK, OMBUDSMAN JAKARTA RAYA IMBAU PEMPROV DKI TARIK REM DARURAT PENANGANAN COVID-19   WAKIL KETUA KOMISI IX DPR CHARLES HONORIS DORONG PEMERINTAH TERAPKAN LAGI PSBB GUNA TEKAN PENYEBARAN COVID-19   PANGLIMA TNI: PEMERINTAH SEDANG SIAPKAN PROGRAM 1 JUTA VAKSINASI PER HARI YANG AKAN DISEBAR DI 100 TITIK DI INDONESIA