Tak Ingin Ulangi Kesalahan Masa Lalu, Pemerintah Bentuk BPIP

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah mengungkapkan pembentukan BPIP oleh pemerintahan Joko Widodo dikarenakan tidak ingin mengulangi kesalahan di masa lalu.

Ahmad Basarah merujuk pada adanya traumatik yang ditimbulkan dalam pelaksanaan praktek indoktrinasi Pancasila yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru.

Karena munculnya tekanan berlebih akibat pelaksanaan Pancasila saat itu, beberapa kebijakan yang terkait pun ikut dihilangkan, seperti dihapusnya P4, dibubarkannya BP7, hingga pendidikan Pancasila tidak dijadikan mata pelajaran wajib oleh sistem pendidikan nasional. 

Ketua DPP PDI Perjuangan ini pun memberikan gambaran rancangan BPIP, nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan hukum yang diperlukan. Pasal-pasal yang tertuang dalam undang-undangan BPIP hanya akan mengatur soal tugas, fungsi, wewenang, dan struktur kelembangaan Badan Pembina Ideologi Pancasila. Dan diharapkan masyarakat melalui perwakilannya di parlemen dapat memberikan masukkan terkait RUU BPIP ini.

Selengkapnya, hanya di dialog Rosianna Silalahi bersama Mahfud MD (Menko Polhukam), Ahmad Basarah (Wakil Ketua MPR/Ketua DPP PDI Perjuangan), dan Refly Harun (Pakar Hukum Tata Negara) dalam Talkshow ROSI episode Berebut Tafsir Pancasila. Tayang 16 Juli 2020 WIB di Kompas TV Independen Tepercaya.

Jangan lewatkan dialog seru lainnya di program ROSI setiap hari Kamis pukul 20.00 WIB hanya di @kompastv. Independen Tepercaya.
 
Dan follow akun Instagram talkshow ROSI @rosi_kompastv juga Twitter di @Rosi_KompasTV.
 
#RosiKompasTV #TalkshowRosi #Rosi #KompasTV #Talkshow #RUUHIP #RUUBPIP #BPIP