Kompas TV TALKSHOW rosi

Tak Ingin Ulangi Kesalahan Masa Lalu, Pemerintah Bentuk BPIP

Sabtu, 18 Juli 2020 | 19:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah mengungkapkan pembentukan BPIP oleh pemerintahan Joko Widodo dikarenakan tidak ingin mengulangi kesalahan di masa lalu.

Ahmad Basarah merujuk pada adanya traumatik yang ditimbulkan dalam pelaksanaan praktek indoktrinasi Pancasila yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru.

Karena munculnya tekanan berlebih akibat pelaksanaan Pancasila saat itu, beberapa kebijakan yang terkait pun ikut dihilangkan, seperti dihapusnya P4, dibubarkannya BP7, hingga pendidikan Pancasila tidak dijadikan mata pelajaran wajib oleh sistem pendidikan nasional. 

Ketua DPP PDI Perjuangan ini pun memberikan gambaran rancangan BPIP, nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan hukum yang diperlukan. Pasal-pasal yang tertuang dalam undang-undangan BPIP hanya akan mengatur soal tugas, fungsi, wewenang, dan struktur kelembangaan Badan Pembina Ideologi Pancasila. Dan diharapkan masyarakat melalui perwakilannya di parlemen dapat memberikan masukkan terkait RUU BPIP ini.

Selengkapnya, hanya di dialog Rosianna Silalahi bersama Mahfud MD (Menko Polhukam), Ahmad Basarah (Wakil Ketua MPR/Ketua DPP PDI Perjuangan), dan Refly Harun (Pakar Hukum Tata Negara) dalam Talkshow ROSI episode Berebut Tafsir Pancasila. Tayang 16 Juli 2020 WIB di Kompas TV Independen Tepercaya.

Jangan lewatkan dialog seru lainnya di program ROSI setiap hari Kamis pukul 20.00 WIB hanya di @kompastv. Independen Tepercaya.
 
Dan follow akun Instagram talkshow ROSI @rosi_kompastv juga Twitter di @Rosi_KompasTV.
 
#RosiKompasTV #TalkshowRosi #Rosi #KompasTV #Talkshow #RUUHIP #RUUBPIP #BPIP

Editor : Reny Mardika



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
04:30
SEBANYAK 11 PRAJURIT TNI KODIM 1603 SIKKA, NTT, TERKONFIRMASI POSITIF KORONA SETELAH PULANG PENDIDIKAN DARI BALI   BAPPENDA NTB: DALAM SEPEKAN, TERKUMPUL RP 42,16 JUTA DARI DENDA WARGA DAN ASN YANG TAK MENGGUNAKAN MASKER   PEMKAB SLEMAN, YOGYAKARTA, SIAPKAN RUSUNAWA GEMAWANG UNTUK ISOLASI PASIEN KORONA ASIMTOMATIK    SRI SULTAN HB X MINTA KABUPATEN/KOTA DI DIY TERAPKAN SANKSI SECARA KONSISTEN BAGI PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN   BUPATI BERAU, KALTIM, H MUHARRAM, MENINGGAL DUNIA SETELAH 13 HARI DIRAWAT KARENA POSITIF KORONA   DINKES SEBUT KASUS COVID-19 DI KARAWANG, JAWA BARAT, DIDOMINASI OLEH KLASTER INDUSTRI   WALI KOTA TANGERANG ARIEF WISMANSYAH: TEMPAT TIDUR RS RUJUKAN KORONA DI KOTA TANGERANG SUDAH TERISI LEBIH DARI 73%   PEMPROV BANTEN BERENCANA SIAPKAN 5 HEKTAR LAHAN MAKAM KHUSUS BAGI PASIEN KORONA YANG MENINGGAL   POLRI: 8 HARI OPERASI YUSTISI, DENDA YANG TERKUMPUL DARI PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN MENCAPAI RP 924,17 JUTA   SATGAS COVID-19 MINTA SETIAP PERUSAHAAN RUTIN TES USAP KE KARYAWAN GUNA TEKAN ANGKA PENULARAN KLASTER PERKANTORAN   PP MUHAMMADIYAH MINTA ELITE PARPOL TAK MANFAATKAN PANDEMI KORONA SEBAGAI KOMODITAS POLITIK KEKUASAAN   BAWASLU: 50 KABUPATEN/KOTA PENYELENGGARA PILKADA MASUK KATEGORI RAWAN TINGGI DALAM ASPEK PANDEMI KORONA    BAWASLU MINTA SEMUA PIHAK BERKOMITMEN MEMATUHI PROTOKOL KESEHATAN PADA SETIAP TAHAPAN PILKADA 2020   BAWASLU MINTA PIMPINAN PARPOL IKUT CEGAH KERUMUNAN MASSA PADA RANGKAIAN PILKADA 2020