Kompas TV TALKSHOW rosi

Serahkan RUU BPIP, Haruskah 5 Menteri Turun Tangan?

Sabtu, 18 Juli 2020 | 19:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Di tengah gempuran penolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila, pemerintah mengembalikan draft RUU ini ke DPR.

RUU Haluan Ideologi Pancasila menjadi kontroversi, karena dituding ingin mengubah pancasila.

Benarkah? Sejak awal RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) sudah memunculkan banyak kontroversi. Sejumlah pasal dianggap ingin mengubah Pancasila.

Bahkan ada yang menuding RUU ini dianggap Pro Komunisme.

Menkopolhukam Mahfud MD pada Juni lalu meminta DPR menunda pembahasan RUU HIP.

Tapi, himbauan ini tidak menyurutkan aksi protes.

Hari Kamis (16/7/2020), Menkopolhukam bersama sejumlah menteri datang ke DPR setelah sehari sebelumnya Mahfud MD mengatakan pancasila tidak lagi disarikan menjadi Trisila dan Ekasila.

Saksikan hanya di dialog Rosianna Silalahi bersama Mahfud MD (Menkopolhukam), Ahmad Basarah (Wakil Ketua MPR - Fraksi PDI Perjuangan), Refly Harun (Pakar Hukum Tata Negara) dalam Talkshow ROSI episode "Berebut Tafsir Pancasila" Kamis, 16 Juli 2020, Pukul 20.00 WIB di Kompas TV Independen Tepercaya.

#RosiKompasTV #RUUHIP #Pancasila

Editor : Reny Mardika



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
03:43
SEBANYAK 11 PRAJURIT TNI KODIM 1603 SIKKA, NTT, TERKONFIRMASI POSITIF KORONA SETELAH PULANG PENDIDIKAN DARI BALI   BAPPENDA NTB: DALAM SEPEKAN, TERKUMPUL RP 42,16 JUTA DARI DENDA WARGA DAN ASN YANG TAK MENGGUNAKAN MASKER   PEMKAB SLEMAN, YOGYAKARTA, SIAPKAN RUSUNAWA GEMAWANG UNTUK ISOLASI PASIEN KORONA ASIMTOMATIK    SRI SULTAN HB X MINTA KABUPATEN/KOTA DI DIY TERAPKAN SANKSI SECARA KONSISTEN BAGI PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN   BUPATI BERAU, KALTIM, H MUHARRAM, MENINGGAL DUNIA SETELAH 13 HARI DIRAWAT KARENA POSITIF KORONA   DINKES SEBUT KASUS COVID-19 DI KARAWANG, JAWA BARAT, DIDOMINASI OLEH KLASTER INDUSTRI   WALI KOTA TANGERANG ARIEF WISMANSYAH: TEMPAT TIDUR RS RUJUKAN KORONA DI KOTA TANGERANG SUDAH TERISI LEBIH DARI 73%   PEMPROV BANTEN BERENCANA SIAPKAN 5 HEKTAR LAHAN MAKAM KHUSUS BAGI PASIEN KORONA YANG MENINGGAL   POLRI: 8 HARI OPERASI YUSTISI, DENDA YANG TERKUMPUL DARI PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN MENCAPAI RP 924,17 JUTA   SATGAS COVID-19 MINTA SETIAP PERUSAHAAN RUTIN TES USAP KE KARYAWAN GUNA TEKAN ANGKA PENULARAN KLASTER PERKANTORAN   PP MUHAMMADIYAH MINTA ELITE PARPOL TAK MANFAATKAN PANDEMI KORONA SEBAGAI KOMODITAS POLITIK KEKUASAAN   BAWASLU: 50 KABUPATEN/KOTA PENYELENGGARA PILKADA MASUK KATEGORI RAWAN TINGGI DALAM ASPEK PANDEMI KORONA    BAWASLU MINTA SEMUA PIHAK BERKOMITMEN MEMATUHI PROTOKOL KESEHATAN PADA SETIAP TAHAPAN PILKADA 2020   BAWASLU MINTA PIMPINAN PARPOL IKUT CEGAH KERUMUNAN MASSA PADA RANGKAIAN PILKADA 2020