Kompas TV nasional hukum

Ada Dugaan Suap di Balik 2 Lembaga Naungan Polri Lindungi Buronan Djoko Tjandra

Kamis, 16 Juli 2020 | 15:29 WIB
ada-dugaan-suap-di-balik-2-lembaga-naungan-polri-lindungi-buronan-djoko-tjandra
Gedung Mabes Polri di Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. (Sumber: TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

JAKARTA, KOMPAS TV - Sebanyak dua lembaga di bawah Polri diduga melindungi buronan kelas kakap Djoko Tjandra untuk melenggang bebas di Indonesia.

Selain Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, diduga turut terlibat National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia yang berada di bawah Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri.

Demikian hal tersebut diungkapkan oleh Indonesia Police Watch (IPW). Koordinator IPW, Neta S Pane, mengatakan pihak Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri telah menghapus Red Notice Djoko Tjandra.

Baca Juga: Selain Surat Jalan, Beredar Surat Tes Covid-19 Djoko Tjandra Diduga Dikeluarkan Pusdokkes Polri

Hal itu terungkap setelah beredarnya surat bernomor B/186/V/2020/NCB.Div.HI perihal penyampaian penghapusan Interpol Red Notice. Surat tertanggal 5 Mei 2020 itu tertuju untuk Dirjen Imigrasi Kemenkumham.

Adalah Sekretaris NCB Interpol Indonesia, Brigjen Pol Nugroho Wibowo, yang menandatangani surat permintaan penghapusan Red Notice tersebut.

“Kedua lembaga itu nyata-nyata melindungi Djoko Tjandra. Apa mungkin ada gerakan-gerakan individu dari masing-masing jenderal yang berinsiatif melindungi Joko Tjandra,” kata Neta Pane melalui keterangan resminya di Jakarta, Kamis (16/7/2020).

Editor : Tito Dirhantoro

1
2
3



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
02:15
BANGUN 23 TITIK SUPER WIFI DI LABUAN BAJO, MENKOMINFO JOHNNY G PLATE SEBUT JANGKAUANNYA MENCAPAI RADIUS 500 METER   JAKSA AKUI MASIH SELIDIKI BERKAS PERKARA KASUS DUGAAN SUAP PENGHAPUSAN “RED NOTICE” DJOKO TJANDRA   KEMNAKER OPTIMISTIS “OMNIBUS LAW” RUU CIPTA KERJA AKAN MENGHADIRKAN PERLINDUNGAN LEBIH BAGI PARA PEKERJA   KONFEDERASI PERSATUAN BURUH INDONESIA MINTA PRESIDEN JOKOWI MENGHENTIKAN PEMBAHASAN OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA   KOMISI X DPR SEBUT KLASTER PENDIDIKAN DITARIK DARI RUU CIPTA KERJA KARENA BANYAK PENOLAKAN DARI BERBAGAI PIHAK   BADAN ANGGARAN DPR SEPAKAT RAPBN 2021 DIBAWA KE SIDANG PARIPURNA   KEMENPAREKRAF SIAPKAN SEJUMLAH STRATEGI PENANGANAN COVID-19 DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DI SEKTOR PARIWISATA   KOMISIONER KPU IMBAU SEMUA PIHAK YANG TERLIBAT PILKADA PATUHI PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN COVID-19   KAMPANYE PILKADA AKAN DIMULAI 26 SEPTEMBER 2020 DAN BERAKHIR PADA 5 DESEMBER 2020   WAGUB DKI AHMAD RIZA PATRIA: 208 TEMPAT USAHA DI JAKARTA DITUTUP SEMENTARA KARENA LANGGAR PROTOKOL KESEHATAN    PEMPROV DKI JAKARTA AKAN LIBATKAN 26 RUMAH SAKIT SWASTA MENJADI RUMAH SAKIT RUJUKAN PENANGGULANGAN COVID-19   MENTERI PPPA MINTA MASYARAKAT TETAP GUNAKAN MASKER DI RUMAH UNTUK CEGAH PENULARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN KELUARGA   MENTERI PPPA SEBUT PIHAKNYA TENGAH MENYUSUN PROTOKOL KESEHATAN UNTUK PENCEGAHAN COVID-19 DI LINGKUP KELUARGA   MENTERI AIRLANGGA HARTARTO: PEMERINTAH TENGAH MERANCANG PERPRES & PETA JALAN TERKAIT DISTRIBUSI VAKSIN COVID-19