Kompas TV nasional hukum

Sudah Disetujui Jokowi, Peserta Kartu Prakerja Bisa Dituntut Hukum, Ini Mekanismenya

Selasa, 14 Juli 2020 | 18:02 WIB
sudah-disetujui-jokowi-peserta-kartu-prakerja-bisa-dituntut-hukum-ini-mekanismenya
Ilustrasi: Kartu Prakerja. (Sumber: Prakerja.go.id)

JAKARTA, KOMPAS TV - Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi merevisi peraturan program Kartu Prakerja dengan menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2020.

Dengan ditandatanganinya aturan tersebut, maka Jokowi setuju untuk mengubah peraturan sebelumnya yakni Perpres Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja.

Pada peraturan baru atau Perpres Nomor 76 Tahun 20020, disebutkan bahwa penerima Kartu Prakerja dapat dituntut ganti rugi.

Baca Juga: Jokowi Revisi Perpres Kartu Prakerja, Peserta Wajib Kembalikan Uang Bantuan, Ini Penjelasannya

Tapi dengan catatan, bila penerima Kartu Prakerja tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagai peserta atau sengaja melakukan pemalsuan identitas dan/atau data pribadi.

Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Elen Setiadi, menjelaskan mekanisme pelaksanaan aturan tuntutan tersebut.

Dia menyebut, nantinya tuntutan ganti rugi ini bisa dilakukan oleh manajemen pelaksana dengan melakukan pemberitahuan bahwa peserta sudah melakukan penyalahgunaan data informasi.

Editor : Tito Dirhantoro

1
2
3



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
01:06
PM INDIA NARENDRA MODI JAMIN KAPASITAS PRODUKSI VAKSIN VIRUS KORONA TAK AKAN TERBATAS DAN EKSKLUSIF   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN SEBUT SEKTOR PARIWISATA DIFOKUSKAN UNTUK WISATAWAN DOMESTIK HINGGA AKHIR 2020   KEMENTERIAN ESDM OPTIMISTIS TARGET 1 JUTA PEMASANGAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA ATAP TERCAPAI   KEMENTERIAN ESDM DORONG PENGEMBANGAN PROGRAM “RENEWABLE ENERGY BASED INDUSTRY” MELALUI PLTA SKALA BESAR   GUBERNUR JATENG GANJAR PRANOWO DUKUNG KONSER DANGDUT YANG DIGELAR WAKIL KETUA DPRD KOTA TEGAL DIPROSES HUKUM   POLRI COPOT KAPOLSEK TEGAL SELATAN TERKAIT KONSER DANGDUT YANG DISELENGGARAKAN WAKIL KETUA DPRD TEGAL   IMBAS MUNDURNYA SEJUMLAH PEGAWAI, PIMPINAN KPK AKAN MELAKUKAN EVALUASI SISTEM KEPEGAWAIAN KPK   WAKIL KETUA KOMISI III DPR AHMAD SAHRONI MEMINTA MUNDURNYA SEJUMLAH PEGAWAI KPK TAK PERLU DIBESAR-BESARKAN   BALEG DPR SEBUT SANKSI PIDANA TAK DIBAHAS DALAM KLASTER KETENAGAKERJAAN RUU CIPTA KERJA   KONTRAS KECAM PENGANGKATAN DUA ANGGOTA EKS TIM MAWAR SEBAGAI PEJABAT KEMENHAN   GEDUNG DITUTUP SELAMA TIGA HARI, BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TEGASKAN TAK ADA PEGAWAI POSITIF COVID-19   IKATAN DOKTER INDONESIA SEBUT HINGGA SAAT INI TERDAPAT 123 DOKTER MENINGGAL DUNIA SELAMA PANDEMI   JADI KLASTER COVID-19, PEMKAB BANYUMAS AKAN MELAKUKAN TES USAP TERHADAP SANTRI DI SEMUA PONDOK PESANTREN   SEKOLAH TATAP MUKA MASUK TAHAP FINALISASI, WALI KOTA SURABAYA SEBUT GURU & SISWA HARUS MELAKUKAN TES USAP