Kompas TV nasional berita kompas tv

Kartu Prakerja Berubah Menjadi Bantuan Sosial, Seberapa Efektif?

Senin, 13 Juli 2020 | 14:10 WIB

KOMPAS.TV - Keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) No 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres 36/2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja akan membuat program ini bisa berjalan lagi dalam waktu dekat.

Pemerintah mengklaim telah melakukan sejumlah perbaikan program Kartu Prakerja, terutama mengikuti rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas pelaksanaan program ini.

Baca Juga: Negara Tunda Gelombang ke 4 Kartu Prakerja - BERKAS KOMPAS (Bag2)

Program Kartu Prakerja dinilai memberi prioritas bagi pekerja terdampak virus corona (Covid-19) dan juga pelaku usaha mikro dan kecil.

Namun Program Kartu Prakerja yang sempat menuai polemik dan masalah, kini berubah wajah menjadi bantuan sosial dari pemerintah.

Mengingat banyak kegaduhan di awal kemunculan kartu pra kerja bergulir dan saat ini kartu prakerja berubah wajah jadi bansos.

Eko Listiyanto, Wakil Direktur Lembaga Peneliti INDEF menyebutkan jika menilik fungsi Kartu Pra Kerja yakni untuk meningkatkan skill sementara bansos lebih ke arah bantuan dasar bagi warga yang terdampak pandemi, maka diharapkan tujuan kartu Pra Kerja menjadi bansos ini bisa menjadi tepat sasaran.

Baca Juga: Program Kartu Prakerja Dilaporkan ke Ombudsman

Mengenai keterlibatan perusahaan platform digital yang dulu banyak dikritik karena adanya konflik kepentingan, pemerintah memberi solusi dengan keterlibatan BUMN, BUMD dan swasta lainnya. Hal ini dinilai untuk menekan adanya konflik kepentingan dan memberikan ruang bagi yang lain untuk terlibat dan berkontribusi. 

Eko Listiyanto juga menyebutkan jika sejumlah pelatihan-pelatihan online yang tersedia saat ini masih menjadi tantangan karena banyak sekali pelatihan yang membutuhkan praktek langsung secara offline (tatap muka).


 

Editor : Anjani Nur Permatasari



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
03:27
BANGUN 23 TITIK SUPER WIFI DI LABUAN BAJO, MENKOMINFO JOHNNY G PLATE SEBUT JANGKAUANNYA MENCAPAI RADIUS 500 METER   JAKSA AKUI MASIH SELIDIKI BERKAS PERKARA KASUS DUGAAN SUAP PENGHAPUSAN “RED NOTICE” DJOKO TJANDRA   KEMNAKER OPTIMISTIS “OMNIBUS LAW” RUU CIPTA KERJA AKAN MENGHADIRKAN PERLINDUNGAN LEBIH BAGI PARA PEKERJA   KONFEDERASI PERSATUAN BURUH INDONESIA MINTA PRESIDEN JOKOWI MENGHENTIKAN PEMBAHASAN OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA   KOMISI X DPR SEBUT KLASTER PENDIDIKAN DITARIK DARI RUU CIPTA KERJA KARENA BANYAK PENOLAKAN DARI BERBAGAI PIHAK   BADAN ANGGARAN DPR SEPAKAT RAPBN 2021 DIBAWA KE SIDANG PARIPURNA   KEMENPAREKRAF SIAPKAN SEJUMLAH STRATEGI PENANGANAN COVID-19 DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DI SEKTOR PARIWISATA   KOMISIONER KPU IMBAU SEMUA PIHAK YANG TERLIBAT PILKADA PATUHI PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN COVID-19   KAMPANYE PILKADA AKAN DIMULAI 26 SEPTEMBER 2020 DAN BERAKHIR PADA 5 DESEMBER 2020   WAGUB DKI AHMAD RIZA PATRIA: 208 TEMPAT USAHA DI JAKARTA DITUTUP SEMENTARA KARENA LANGGAR PROTOKOL KESEHATAN    PEMPROV DKI JAKARTA AKAN LIBATKAN 26 RUMAH SAKIT SWASTA MENJADI RUMAH SAKIT RUJUKAN PENANGGULANGAN COVID-19   MENTERI PPPA MINTA MASYARAKAT TETAP GUNAKAN MASKER DI RUMAH UNTUK CEGAH PENULARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN KELUARGA   MENTERI PPPA SEBUT PIHAKNYA TENGAH MENYUSUN PROTOKOL KESEHATAN UNTUK PENCEGAHAN COVID-19 DI LINGKUP KELUARGA   MENTERI AIRLANGGA HARTARTO: PEMERINTAH TENGAH MERANCANG PERPRES & PETA JALAN TERKAIT DISTRIBUSI VAKSIN COVID-19