Kompas TV nasional agama

Masuki Ajaran Baru, Kementerian Agama Terapkan Kurikulum Baru untuk Madrasah

Sabtu, 11 Juli 2020 | 22:00 WIB
masuki-ajaran-baru-kementerian-agama-terapkan-kurikulum-baru-untuk-madrasah
Kementerian Agama telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 183 Tahun 2019 dan KMA 184 Tahun 2019 untuk kurikulum baru madrasah. (Sumber: Kementerian Agama)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kementerian Agama telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 183 Tahun 2019 dan KMA 184 Tahun 2019. Kedua KMA ini terkait pergantian kurikulum pendidikan agama Islam dan Bahasa Arab di madrasah.

Memasuki tahun ajaran baru 2020/2021 pada 13 Juli mendatang, kurikulum terbaru untuk madrasah secara serentak diberlakukan dan diterapkan. KMA Nomor 183  Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah, sementara KMA Nomor 184 Tahun 2019 untuk Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah.

"Mulai tahun pelajaran 2020/2021, pembelajaran di MI, MTs, dan MA akan menggunakan kurikulum baru untuk Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab," ujar Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Kementerian Agama A Umar melalui keterangan tertulis, Jumat (10/7/2020) kemarin, seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Baca Juga: Kendala Belajar di Rumah, Wacana Kurikulum Darurat Mengemuka

Dengan diberlakukannya KMA 183 dan 184 tahun 2019, maka KMA 165 tahun 2014 tidak berlaku lagi.

Meski demikian, mata pelajaran dalam Pembelajaran PAI dan Bahasa Arab pada KMA 183 tahun 2019 sama dengan KMA 165 tahun 2014. Mata Pelajaran itu mencakup Quran Hadist, Akidah Akhlak, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI), dan Bahasa Arab.

"Jadi beda KMA 183 dan 165 lebih pada adanya perbaikan substansi materi pelajaran karena disesuaikan dengan perkembangan kehidupan abad 21," jelas Umar.

Editor : Hariyanto Kurniawan

1
2



BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Pelabuhan Sanur Ramai

Jumat, 30 Oktober 2020 | 11:16 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
11:20
KPK AJAK MASYARAKAT PILIH CALON KEPALA DAERAH YANG JUJUR DAN BERINTEGRITAS DALAM PILKADA 2020   KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DORONG PEMULIHAN EKONOMI SEKTOR TRANSPORTASI   MENKO POLHUKAM: PERLU SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK UNTUK WUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH   MENKUMHAM YASONNA LAOLY TEGASKAN PENTINGNYA REVOLUSI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK   BPOM SEBUT TAK KESAMPINGKAN ASPEK KEAMANAN, KHASIAT, DAN MUTU DALAM PEMBERIAN PERSETUJUAN VAKSIN COVID-19   SATGAS COVID-19 INDRAMAYU TERBITKAN ATURAN PROTOKOL KESEHATAN SELAMA MASA PILKADA 2020   KKP SEBUT TELAH MELATIH 47.000 ORANG DALAM SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN   KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN: IZIN USAHA PENGOLAHAN KOMODITAS PERIKANAN SEMAKIN MUDAH DAN CEPAT   CEGAH PRAKTIK PENYIMPANGAN KOPERASI, KEMENKOP DAN UKM MULAI TERAPKAN REFORMASI SISTEM PENGAWASAN KOPERASI   BAWASLU RIAU AWASI KETAT PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SAAT KAMPANYE   PT PUPUK INDONESIA TELAH SALURKAN 69 JUTA TON PUPUK BERSUBSIDI KEPADA PETANI   KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN: APLIKASI SIPETAK UNTUK MENINGKATKAN AKURASI DATA PENGELOLAAN TAMBAK   MENKOMINFO: HAK ATAS KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT DI INDONESIA MEMILIKI BATAS YANG HARUS DIPATUHI   SATGAS COVID-19 LUNCURKAN SISTEM BERSATU LAWAN COVID-19 UNTUK OPTIMALKAN OPERASI YUSTISI