Kompas TV nasional hukum

Mahfud MD Jamin Hak Maria Pauline

Kamis, 9 Juli 2020 | 14:17 WIB
mahfud-md-jamin-hak-maria-pauline
Tersangka pembobolan BNI senilai Rp 1,7 triliun, Maria Pauline Lumowa, ditangkap di Serbia setelah 17 tahun buron, Rabu (8/7/2020). (Sumber: Kemenkumham for KOMPAS TV)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menko Polhukam Mahfud MD menyambut langsung penjemputan ekstradisi Maria Pauline Lumowa dari Serbia di Bandara Soekarno-Hatta. Mahfud juga sempat bertemu dengan Maria.

Pengakuan tersebut diungkap Mahfud dalam konferensi pers yang digelar Kementerian Hukum dan HAM di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, Kamis (9/7/2020).

Mahfud menyempatkan diri bertemu dan berbincang singkat dengan Maria. Dalam perbincangan tersebut Mahfud mengatakan, Pemerintah Indonesia akan menjamin diberikannya hak-hak Maria selama proses hukum berjalan.

"Hukum akan memperlakukan dia dengan baik, akan memperhatikan hak-hak asasinya. Bantuan hukum akan tetap diberikan," kata Mahfud dalam konferensi pers penjemputan Maria Pauline dari Serbia.

Namun, lanjut Mahfud, Maria Pauline telah menyatakan memiliki kuasa hukum tersendiri dari Kedutaan Besar Belanda di Jakarta. Diketahui, Maria telah berkewarganegaraan Belanda sejak melarikan diri dari Indonesia sekitar 17 tahun silam.

Baca Juga: Yasonna Pastikan Kejar Aset Pembobol BNI Maria Pauline Lumowa Hingga Luar Negeri

Mahfud juga mengapresiasi kerja sama hukum dengan Pemerintah Serbia. Di kesempatan ini atas nama Pemerintah Indonesia, Mahfud mengucapkan terima kasih ke Pemerintah Serbia yang telah mengabulkan permintaan ekstradisi Maria Pauline.

Editor : Hariyanto Kurniawan

1
2



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
03:07
BANGUN 23 TITIK SUPER WIFI DI LABUAN BAJO, MENKOMINFO JOHNNY G PLATE SEBUT JANGKAUANNYA MENCAPAI RADIUS 500 METER   JAKSA AKUI MASIH SELIDIKI BERKAS PERKARA KASUS DUGAAN SUAP PENGHAPUSAN “RED NOTICE” DJOKO TJANDRA   KEMNAKER OPTIMISTIS “OMNIBUS LAW” RUU CIPTA KERJA AKAN MENGHADIRKAN PERLINDUNGAN LEBIH BAGI PARA PEKERJA   KONFEDERASI PERSATUAN BURUH INDONESIA MINTA PRESIDEN JOKOWI MENGHENTIKAN PEMBAHASAN OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA   KOMISI X DPR SEBUT KLASTER PENDIDIKAN DITARIK DARI RUU CIPTA KERJA KARENA BANYAK PENOLAKAN DARI BERBAGAI PIHAK   BADAN ANGGARAN DPR SEPAKAT RAPBN 2021 DIBAWA KE SIDANG PARIPURNA   KEMENPAREKRAF SIAPKAN SEJUMLAH STRATEGI PENANGANAN COVID-19 DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DI SEKTOR PARIWISATA   KOMISIONER KPU IMBAU SEMUA PIHAK YANG TERLIBAT PILKADA PATUHI PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN COVID-19   KAMPANYE PILKADA AKAN DIMULAI 26 SEPTEMBER 2020 DAN BERAKHIR PADA 5 DESEMBER 2020   WAGUB DKI AHMAD RIZA PATRIA: 208 TEMPAT USAHA DI JAKARTA DITUTUP SEMENTARA KARENA LANGGAR PROTOKOL KESEHATAN    PEMPROV DKI JAKARTA AKAN LIBATKAN 26 RUMAH SAKIT SWASTA MENJADI RUMAH SAKIT RUJUKAN PENANGGULANGAN COVID-19   MENTERI PPPA MINTA MASYARAKAT TETAP GUNAKAN MASKER DI RUMAH UNTUK CEGAH PENULARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN KELUARGA   MENTERI PPPA SEBUT PIHAKNYA TENGAH MENYUSUN PROTOKOL KESEHATAN UNTUK PENCEGAHAN COVID-19 DI LINGKUP KELUARGA   MENTERI AIRLANGGA HARTARTO: PEMERINTAH TENGAH MERANCANG PERPRES & PETA JALAN TERKAIT DISTRIBUSI VAKSIN COVID-19