Kompas TV nasional berita kompas tv

Terkait Kasus Djoko Tjandra, Menko Polhukam Akan Periksa 4 Lembaga Ini

Rabu, 8 Juli 2020 | 07:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Politik Hukum dan Ham Mahfud MD segera memanggil 4 institusi terkait buronan kasus korupsi Djoko Tjandra.

Keempat institusi tersebut adalah Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Dalam Negeri.

Abur dari Indonesia sejak 2009 dengan status buronan, Djoko Tjandra alias Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia dengan leluasa. Bahkan, ia sempat daftar peninjauan kembali ke PN Jaksel pada 8 Juni hingga mengurus KTP elektronik di kantor  kelurahan.

Tak hanya mendaftarkan kembali PK, Djoko Tjandra bahkan sempat membuat KTP elektronik di salah satu kelurahan.

Masyarakat Antikorupsi Indonesia, Maki melaporkan Dirjen Imigrasi, Sekretaris NCB Interpol Indonesia, serta Lurah Grogol Selatan ke Ombudsman. Ketiganya dilaporkan atas dugaan maladministrasi terkait leluasanya buronan Joko Candra masuk ke Indonesia.

Salah satu yang dilaporkan, Lurah Grogol Selatan, Asep Subahan mengaku tidak tahu status Djoko Tjandra saat mengurus KTP elektronik. Lurah menyebut dirinya hanya menjalankan tugas sesuai prosedur kepada warga tanpa terkecuali.

Rupanya status buronan Djoko Tjandra sempat hilang. hal ini ditegaskan oleh kuasa hukum Djoko Tjandra yang menyebut kedatangan Djoko Tjandra ke PN Jaksel ataupun saat mengurus KTP elektronik di kantor kelurahan dapat saja dilakukan karena status kliennya bukan buron.

Menurut kuasa hukum, permintaan DPO dari kejaksaan terhadap Djoko Tjandra baru ada lagi pada 27 Juni. Kini setelah status Djoko Tjandra kembali buron, pihak kepolisian siap berkoordinasi dengan kejaksaan agung untuk menangkapnya.

Buronan kasus pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra belum muncul kembali di publik. Djoko bahkan tak menghadiri sidang peninjauan kembali yang diajukannya di Pengadilan Negeri Jakarta selatan, karena sakit.

Baca Juga: Nasdem Sebut Ada Mafia Hukum yang Bantu Djoko Tjandra

Editor : Fransiska Wijayanti



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
03:27
BMKG IMBAU WARGA JAUHI ZONA MERAH ERUPSI GUNUNG SINABUNG, KABUPATEN KARO, SUMUT   MENKO POLHUKAM MAHFUD MD: RANCANGAN PERPRES PELIBATAN TNI ATASI TERORISME SUDAH DISAMPAIKAN KE MENKUMHAM DAN DPR   STASIUN GEOFISIKA WAINGAPU, SUMBA TIMUR, SEBUT GEMPA BERMAGNITUDO 5,0 DI SUMBA BARAT DAYA TIDAK BERPOTENSI TSUNAMI   GEMPA BERMAGNITUDO 5,0 GUNCANG SUMBA BARAT DAYA, NUSA TENGGARA TIMUR, PADA SABTU MALAM   PRABOWO SUBIANTO KEMBALI TUNJUK AHMAD MUZANI SEBAGAI SEKJEN PARTAI GERINDRA PERIODE 2020-2025   MENKO PEREKONOMIAN AIRLANGGA HARTARTO: UMKM DIPRIORITASKAN DALAM UPAYA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL SAAT PANDEMI   BUPATI BUTON LA BAKRY TERKONFIRMASI POSITIF KORONA DAN TELAH MENJALANI KARANTINA MANDIRI   MENKO POLHUKAM MAHFUD MD: BANYAK DOKTER MENINGGAL DUNIA DISEBABKAN KELELAHAN DAN STRES SAAT TANGANI PASIEN KORONA   PANDEMI KORONA, PEMPROV DKI MENYATAKAN MASIH KAJI PERLOMBAAN YANG BOLEH DIADAKAN SAAT 17 AGUSTUS   PESANTREN TEBUIRENG JOMBANG, JATIM, MENYATAKAN BELUM BUKA AKSES BAGI PEZIARAH UNTUK MEMASUKI KAWASAN MAKAM GUS DUR   PEMERINTAH AKAN BERIKAN BINTANG JASA 22 TENAGA MEDIS YANG MENINGGAL DUNIA SAAT RAWAT PASIEN KORONA   KSAD JENDERAL TNI ANDIKA PERKASA DITUNJUK SEBAGAI WAKIL KETUA KOMITE PELAKSANA PENANGANAN COVID-19   MENKO POLHUKAM MAHFUD MD SEBUT KETERLIBATAN TNI DAN POLRI DALAM PENANGANAN COVID-19 SANGAT DIPERLUKAN   HINGGA 8 AGUSTUS 2020, KASUS POSITIF KORONA DI SECAPA AD BERKURANG DARI 1.308 MENJADI 71 ORANG