Kompas TV nasional berita kompas tv

1.300 Akun Lembaga Pemerintah Di-Hack, Pelaku Minta Uang Tebusan Jutaan Rupiah

Selasa, 7 Juli 2020 | 18:31 WIB

KOMPAS.TV - Bareskrim Siber Polri menangkap hacker pelaku peretasan 1.300 lebih akun lembaga pemerintah yang telah beraksi sejak 2014 lalu. Tiga laporan polisi pun tercatat di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Bareskrim Polri dan Polda Jawa Barat.

Aparat Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menangkap hacker pelaku peretasan 1.300 lebih akun pemerintah dan lembaga negara.

Kadiv Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono mengungkapkan, tersangka telah melakukan peretasan sejak 2014 lalu.

Baca Juga: Polisi Tangkap Hacker Peretas 1.300 Akun Pemerintah, Swasta, hingga Web Luar Negeri

Sementara hingga kini sudah ada tiga laporan polisi yang tercatat di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Bareskrim Polri, dan Polda Jawa Barat.

"Tersangka melakukan hack di akun pemerintah, di akun-akun pemerintah, juga di akun-akun swasta, kemudian juga di akun jurnal-jurnal. Itu ada 1.309 akun yang di-hack," katanya saat konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (7/7/2020).

Saat beraksi, menurut Argo, pelaku mengawalinya dengan memasukan malware ke ribuan akun tersebut. Ketika berhasil diretas, pelaku selanjutnya menuntut uang tebusan.

Baca Juga: Beredar di Facebook, Data Pengguna Tokopedia Bocor?

Pelaku diketahui menjalankan aksinya dengan memasukan malware ke ribuan akun tersebut yang kemudian diikuti tuntutan uang tebusan. Jika tidak dipenuhi, maka pemilik akun akan kehilangan akses pengelolaan.

Pelaku juga dengan sengaja mengubah tampilan akun yang diretas sebagai bentuk bukti dan ancaman. Dalam setiap aksinya, pelaku menerima tebusan sekitar Rp2 juta hingga Rp5 juta.

Editor : Anjani Nur Permatasari



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
06:34
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TERUS DORONG PEMBANGUNAN 27 KAWASAN INDUSTRI BARU   SATGAS COVID-19: PERSENTASE KASUS AKTIF DI INDONESIA TERUS MENURUN   GUGUS TUGAS COVID-19 PROVINSI BANTEN SEBUT 70 PERSEN MASYARAKAT SUDAH PATUHI PROTOKOL KESEHATAN   PANDEMI COVID-19, DINAS KESEHATAN LAMPUNG MINTA PEMBUKAAN BIOSKOP DI ZONA MERAH DIKAJI ULANG   BUPATI BOGOR ADE YASIN TEKANKAN TEMPAT WISATA WAJIB BATASI 50 PERSEN JUMLAH PENGUNJUNG   MENDAG AGUS SUPARMANTO: DAYA SAING EKSPOR PRODUK HALAL INDONESIA TERGANJAL SERTIFIKASI   KEMENTERIAN PERDAGANGAN SEBUT PENGENDALIAN IMPOR PRODUK HALAL JAGA PASAR DOMESTIK   MENAKER IDA FAUZIYAH JAMIN UU CIPTA KERJA TETAP MENYEJAHTERAKAN PEKERJA   KKP: PEMERINTAH TARGETKAN 10 PERSEN DAERAH PERAIRAN NASIONAL JADI KAWASAN KONSERVASI PADA 2030   ANTISIPASI LONJAKAN PASIEN, RSUD SOEDARSO PONTIANAK DIRIKAN TENDA DARURAT UNTUK RUANG IGD   PRESIDEN YAKIN PEREKONOMIAN INDONESIA YANG MENGALAMI KONTRAKSI AKIBAT PANDEMI AKAN SEGERA PULIH   PRESIDEN JOKOWI SEBUT PANDEMI COVID-19 TAK HAMBAT UPAYA REFORMASI STRUKTURAL   KAWAL LALU LINTAS LIBUR PANJANG AKHIR OKTOBER, POLDA METRO JAYA KERAHKAN 749 PERSONEL   SEKDA BALI DEWA MADE INDRA MINTA SATPOL PP AWASI TEMPAT WISATA SAAT LIBUR PANJANG AKHIR OKTOBER