Kompas TV nasional sapa indonesia

Polemik Komersialisasi Rapid Test, Epidemiolog: Lebih Baik Diberhentikan!

Selasa, 7 Juli 2020 | 14:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Persyaratan perjalanan dengan melampirkan dokumen kesehatan ketika masyarakat menggunakan transportasi umum menuai polemik.

Syarat ini disayangkan karena ditenggarai menjadi ladang bisnis kesehatan. Hal ini setidaknya terlihat dari sejumlah maskapai yang ramai-ramai menawarkan tes kesehatan bagi calon penumpangnya.

Sebagian besar maskapai mengenakan tarif yang terbilang mahal.

Garuda Indonesia, mengenakan biaya pemeriksaan rapid test sebesar 315 ribu rupiah, sedangkan untuk pemeriksaan polymerase chain reaction atau PCR, biaya yang harus dikeluarkan sebesar 1,5 juta rupiah.

Untuk maskapai Sriwijaya Air, mengenakan biaya 300 ribu rupiah untuk layanan rapid test. Lalu, maskapai Citilink mengenakan biaya 280 ribu rupiah untuk rapid test.

Sementara Lion Air Grup, menawarkan biaya rapid test paling murah yakni 95 ribu rupiah.

Komisioner Ombudsman Ri, Laode Ida, berdasarkan tertarik untuk menimta tim ombudsman mencari tahu berapa harga sesungguhnya alat rapid test. Ternyata harga yang ditemukan pada saat investigasi, untuk harga dasarnya adalah sekitar Rp 70.000,-

Epidemiolog, Pandu Riono, cukup keras untuk mengatakan peniadaan rapid test ini untuk transportasi. Ia mengatakan walaupun dikatakan baik oleh Kemenkes, namun sangat tidak bermanfaat jika digunakan untuk mendeteksi virus.

Lebih baik di berhentikan saja, daripada tidak ada manfaatnya. Ia menambahkan, karena nantinya ini dapat dimanfaatkan bagi mereka yang mau mencari keuntungan dalam banyak hal.

Lebih lengkapnya, saksikan penayangan dialog di acara Sapa Indonesia Pagi bersama anggota Ombudsman, Laode Ida, lalu ada Wakil Ketua Komisi IX DPR, Emanuel Melkiades Laka Lena, serta Epidemiolog, Pandu Riono.

 

Editor : Fransiska Wijayanti



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
21:30
DISKON 50% BELANJA BUKU, KAOS, DAN KOMPAS DIGITAL DI GERAI KOMPAS. AKSES: KLIK.KOMPAS.ID/HEMATSATU   RUSIA KIRIM 5 PESAWAT BERISI BANTUAN KEMANUSIAAN KE LEBANON PASCA-LEDAKAN DI PELABUHAN BEIRUT   JELANG HUT KE-75 RI, PEMPROV BENGKULU AKAN MEMBERIKAN SANKSI BAGI WARGANYA YANG TAK PASANG BENDERA MERAH PUTIH   PEMKOT AMBON, MALUKU, WAJIBKAN ASN TES "SWAB" SETIAP BULAN GUNA CEGAH KLASTER PERKANTORAN   BUPATI POLEWALI MANDAR, SULBAR, ANDI IBRAHIM MASDAR, BERKANTOR DI TEMPAT TERBUKA KARENA KHAWATIR TERTULAR KORONA   PEKAN DEPAN, SD DAN SMP DI KOTA MALANG AKAN DIBUKA UNTUK SIMULASI MESKI MASIH BERSTATUS ZONA MERAH   SEKRETARIS BAPPEDA KALSEL, HADI PURWANTO, MENINGGAL DUNIA KARENA TERINFEKSI KORONA   KOALISI BURUH MIGRAN BERDAULAT SEBUT BP3TKI MAKASSAR TAK SIAP TAMPUNG RIBUAN TKI YANG DIDEPORTASI DARI MALAYSIA   POLRES DEPOK AKAN BERLAKUKAN SISTEM ELEKTRONIK PADA SEPTEMBER 2020   AKAN MAJU PILKADA, MUHAMAD RESMI MUNDUR DARI JABATAN SEKDA TANGSEL   MENHUB BUDI KARYA SUMADI SEBUT KEMACETAN DI PERKOTAAN SANGAT BERDAMPAK PADA PEREKONOMIAN INDONESIA   PENUTUPAN OPERASI PATUH JAYA, 1.169 PENGENDARA DI KOTA TANGERANG KENA TILANG   POLISI SEBUT PENGENDARA SEPEDA MOTOR JADI PELANGGAR TERBANYAK DALAM OPERASI PATUH JAYA DI JAKARTA TIMUR   SEBANYAK 93 PENGENDARA KENA TEGUR DALAM SOSIALISASI GANJIL-GENAP DI JALAN GUNUNG SAHARI, JAKARTA UTARA