Debat Soal Minta CSR BUMN, Disebut Bukan Kegiatan yang Harus Diawasi DPR

KOMPAS.TV - Pimpinan DPR bertemu dengan pimpinan Komisi VII DPR terkait soal permintaan pelibatan dalam pendistribusian dana corporate social responsibility atau CSR dari BUMN.

Pertemuan Pimpinan DPR dengan Komisi VII ini untuk meminta penjelasan terkait permintaan pelibatan kegiatan CSR.

Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel menyatakan bahwa tidak ada hal yang harus dipermasalahkan terkait rapat pertemuan dengan PT Inalum.

Komisi VII DPR menyatakan bahwa CSR yang dilakukan mereka termasuk fungsi pengawasan.

Namun, menurut pengamat politik Ray Rangkuti, kehadiran DPR berarti meminta dana CSR dari BUMN.

Sedangkan, menurut Staf Khusus BUMN Arya Sinulingga, dana CSR BUMN harus tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat dan kehadiran anggota DPR saat penyaluran dana bukan masalah, khususnya untuk berkomunikasi dengan pejabat daerah.

Jangan lewatkan streaming Kompas TV live 24 jam non stop di https://www.kompas.tv/live agar tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia.