Kompas TV nasional kompas petang

Pengamat: Apakah Etis DPR Ikut Pembagian CSR?

Jumat, 3 Juli 2020 | 20:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Beredar rekaman suara diduga anggota Komisi VII DPR, minta dilibatkan dalam penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.

Pendistribusian dana CSR itu agar ada pelibatan DPR dalam distribusi bantuan ke masyarakat.

Rapat Komisi VII DPR bersama holding pertambangan menjadi sorotan. 

Sejak dua hari terakhir, beredar rekaman suara rapat itu, yang menyebut ada permintaan DPR untuk dilibatkan saat perusahaan menyalurkan dana CSR.

Wakil ketua Komisi VII DPR, ramson siagian menjelaskan, pelibatan dalam penyerahan CSR ke masyarakat, sekaligus untuk menjalankan fungsi pengawasan dewan.

Komisi VII mengaku tidak ada maksud tertentu dengan minta dilibatkan dalam penyaluran CSR.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra Ramson Siagian, saat dikonfirmasi KOMPASTV menjelaskan hal itu hanya usulan.

"Ohh itu hanya usulan, kalau BUMN itu menyerahkan CSR di daerah-daerah, dan di daerah itu ada anggota Komisi VII (daerah pemilihannya) agar diikut-sertakan saat serah terima, selain fungsi pengawasan sekaligus kepedulian ke rakyat di dapil tersebut, artinya bersama-sama serah terima ke rakyat, itu aja," tulis Ramson Siagian melalui pesan whatsapp.

Secara etika penyaluran CSR haruslah transparan dan tidak disalahgunakan penyalurannya untuk kepentingan politik.

Editor : Merlion Gusti



BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Protokol Kesehatan Di Rumah Tahanan

Kamis, 29 Oktober 2020 | 12:01 WIB
Berita Daerah

Sopir Mengantuk, Mobil Tabrak Truk

Kamis, 29 Oktober 2020 | 12:00 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
12:11
WEBINAR KOMPAS INSTITUTE "INVESTASI KALA RESESI" BERSAMA MOHAMAD ANDOKO. DAFTAR DI INSTITUTE.KOMPAS.ID   LIBUR PANJANG, PENGELOLA KAWASAN WISATA DISPARBUD BLITAR BATASI PEZIARAH MAKAM BUNG KARNO CEGAH COVID-19   PANDEMI KORONA, PEMPROV BALI BELUM IZINKAN BIOSKOP KEMBALI BEROPERASI    PEMPROV DKI WAJIBKAN PENGELOLA TEMPAT WISATA BATASI PENGUNJUNG MAKSIMAL 25 PERSEN SELAMA LIBUR PANJANG   KEMENPORA AJAK PEMUDA INDONESIA MELANGKAH MAJU UNTUK INDONESIA LEBIH BAIK   KPU DEPOK IMBAU MILENIAL TAK RAGU GUNAKAN HAK PILIH KE TPS SAAT PILKADA 2020    MENTERI BUMN ERICK THOHIR SIAP DUKUNG PELAKU UMKM DALAM INFRASTRUKTUR, PENDANAAN, DAN AKSES PASAR   KEMENDESA PDTT SEBUT EKONOMI DESA MASIH JAUH TERTINGGAL DARI KOTA   KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN: IZIN USAHA PENGOLAHAN KOMODITAS PERIKANAN SEMAKIN MUDAH DAN CEPAT   KEMENTERIAN PERHUBUNGAN APRESIASI PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DI BANDARA SOEKARNO-HATTA   MAKI NILAI VONIS PENJARA SEUMUR HIDUP DALAM KASUS KORUPSI DI ASURANSI JIWASRAYA BISA JADI EFEK JERA BAGI KORUPTOR   MENKOMINFO: HAK ATAS KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT DI INDONESIA MEMILIKI BATAS YANG HARUS DIPATUHI   POLRI SEBUT OPERASI YUSTISI EFEKTIF TERTIBKAN MASYARAKAT PATUHI PROTOKOL KESEHATAN   MENLU RETNO MARSUDI DORONG PERUSAHAAN AMERIKA SERIKAT BERINVESTASI DI INDONESIA