Pengamat: Apakah Etis DPR Ikut Pembagian CSR?

JAKARTA, KOMPAS.TV - Beredar rekaman suara diduga anggota Komisi VII DPR, minta dilibatkan dalam penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.

Pendistribusian dana CSR itu agar ada pelibatan DPR dalam distribusi bantuan ke masyarakat.

Rapat Komisi VII DPR bersama holding pertambangan menjadi sorotan. 

Sejak dua hari terakhir, beredar rekaman suara rapat itu, yang menyebut ada permintaan DPR untuk dilibatkan saat perusahaan menyalurkan dana CSR.

Wakil ketua Komisi VII DPR, ramson siagian menjelaskan, pelibatan dalam penyerahan CSR ke masyarakat, sekaligus untuk menjalankan fungsi pengawasan dewan.

Komisi VII mengaku tidak ada maksud tertentu dengan minta dilibatkan dalam penyaluran CSR.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra Ramson Siagian, saat dikonfirmasi KOMPASTV menjelaskan hal itu hanya usulan.

"Ohh itu hanya usulan, kalau BUMN itu menyerahkan CSR di daerah-daerah, dan di daerah itu ada anggota Komisi VII (daerah pemilihannya) agar diikut-sertakan saat serah terima, selain fungsi pengawasan sekaligus kepedulian ke rakyat di dapil tersebut, artinya bersama-sama serah terima ke rakyat, itu aja," tulis Ramson Siagian melalui pesan whatsapp.

Secara etika penyaluran CSR haruslah transparan dan tidak disalahgunakan penyalurannya untuk kepentingan politik.