Kompas TV nasional kompas petang

Viral! Soal Rekaman Anggota DPR Minta CSR BUMN

Jumat, 3 Juli 2020 | 19:46 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Beredar rekaman suara diduga anggota Komisi VII DPR, minta dilibatkan dalam penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.

Pendistribusian dana CSR itu agar ada pelibatan DPR dalam distribusi bantuan ke masyarakat.

Rapat Komisi VII DPR bersama holding pertambangan menjadi sorotan. 

Sejak dua hari terakhir, beredar rekaman suara rapat itu, yang menyebut ada permintaan DPR untuk dilibatkan saat perusahaan menyalurkan dana CSR.

Wakil ketua Komisi VII DPR, ramson siagian menjelaskan, pelibatan dalam penyerahan CSR ke masyarakat, sekaligus untuk menjalankan fungsi pengawasan dewan.

Komisi VII mengaku tidak ada maksud tertentu dengan minta dilibatkan dalam penyaluran CSR.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra Ramson Siagian, saat dikonfirmasi KOMPASTV menjelaskan hal itu hanya usulan.

"Ohh itu hanya usulan, kalau BUMN itu menyerahkan CSR di daerah-daerah, dan di daerah itu ada anggota Komisi VII (daerah pemilihannya) agar diikut-sertakan saat serah terima, selain fungsi pengawasan sekaligus kepedulian ke rakyat di dapil tersebut, artinya bersama-sama serah terima ke rakyat, itu aja," tulis Ramson Siagian melalui pesan whatsapp.

Secara etika penyaluran CSR haruslah transparan dan tidak disalahgunakan penyalurannya untuk kepentingan politik.

Editor : Merlion Gusti



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
06:14
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TERUS DORONG PEMBANGUNAN 27 KAWASAN INDUSTRI BARU   SATGAS COVID-19: PERSENTASE KASUS AKTIF DI INDONESIA TERUS MENURUN   GUGUS TUGAS COVID-19 PROVINSI BANTEN SEBUT 70 PERSEN MASYARAKAT SUDAH PATUHI PROTOKOL KESEHATAN   PANDEMI COVID-19, DINAS KESEHATAN LAMPUNG MINTA PEMBUKAAN BIOSKOP DI ZONA MERAH DIKAJI ULANG   BUPATI BOGOR ADE YASIN TEKANKAN TEMPAT WISATA WAJIB BATASI 50 PERSEN JUMLAH PENGUNJUNG   MENDAG AGUS SUPARMANTO: DAYA SAING EKSPOR PRODUK HALAL INDONESIA TERGANJAL SERTIFIKASI   KEMENTERIAN PERDAGANGAN SEBUT PENGENDALIAN IMPOR PRODUK HALAL JAGA PASAR DOMESTIK   MENAKER IDA FAUZIYAH JAMIN UU CIPTA KERJA TETAP MENYEJAHTERAKAN PEKERJA   KKP: PEMERINTAH TARGETKAN 10 PERSEN DAERAH PERAIRAN NASIONAL JADI KAWASAN KONSERVASI PADA 2030   ANTISIPASI LONJAKAN PASIEN, RSUD SOEDARSO PONTIANAK DIRIKAN TENDA DARURAT UNTUK RUANG IGD   PRESIDEN YAKIN PEREKONOMIAN INDONESIA YANG MENGALAMI KONTRAKSI AKIBAT PANDEMI AKAN SEGERA PULIH   PRESIDEN JOKOWI SEBUT PANDEMI COVID-19 TAK HAMBAT UPAYA REFORMASI STRUKTURAL   KAWAL LALU LINTAS LIBUR PANJANG AKHIR OKTOBER, POLDA METRO JAYA KERAHKAN 749 PERSONEL   SEKDA BALI DEWA MADE INDRA MINTA SATPOL PP AWASI TEMPAT WISATA SAAT LIBUR PANJANG AKHIR OKTOBER