Kompas TV bisnis kebijakan

Lempar "Kode" Pengawasan Bank dari OJK ke Bank Indonesia

Jumat, 3 Juli 2020 | 11:53 WIB

KOMPAS.TV - Isu dikembalikannya pengawasan perbankan dari OJK ke BI tiba-tiba muncul.

Berdasarkan informasi dari reuters, Presiden Joko Widodo sedang mempertimbangkan mengeluarkan dekrit darurat untuk mengembalikan regulasi perbankan dari OJK ke bank sentral alias Bank Indonesia.

Kita ke OJK dulu.

Jadi kalau OJK itu tugasnya mengatur dan mengawasi lembaga perbankan, lembaga non-bank seperti asuransi, dana pensiun, multifinance, dan juga pasar modal.

Model ini sebenarnya mengikuti sistem regulasi jasa keuangan di Inggris.

Sebelumnya industri perbankan ini ada di BI, dan baru dipindah ke OJK di akhir 2013.

Lalu apa tugas BI?

Jadi kalau dilihat secara umum, benang merah perbedaan BI dan OJK terutama di perbankan, BI mengatur secara makro yang akan berdampak langsung dan ga langsung terhadap kestabilan moneter.

sementara OJK mengatur perbankan secara langsung yang dampaknya langsung ke perbankan atau secara mikro.

Sinyal pengembalian otoritas ke perbankan ini menurut DPR juga sudah diajukan untuk masuk program legislasi nasional, prolegnas.

Bahkan sudah disetujui badan legislasi DPR kemarin.

Di informasi awal, isu pengembalian fungsi ini karena presiden ga puas dengan kerja ojk sepanjang pandemic, berarti bicara soal restrukturisasi.

Apabila restrukturisasi kredit dilakukan dengan cara pemberian tambahan kredit, tujuan dan penggunaan tambahan kredit tersebut harus jelas.

Penulis : Aleksandra Nugroho

Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
10:37
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19