Kompas TV nasional berita kompas tv

Berkedip dan Bersiul ke Lawan Jenis Bisa Terkena Pidana? Ini Selengkapnya

Kamis, 2 Juli 2020 | 21:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - DPR memutuskan untuk menarik RUU penghapusan kekersan seksual dari program legislasi nasional prioritas 2020.

Padahal RUU ini diinisasi Komnas perempuan sejak 2012, karena maraknya kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

Badan legislasi DPR sepakat untuk mengurangi 16 rancangan Undang Undang dari daftar program Legislasi Nasional, Prolegnas Prioritas 2020. Salah satunya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Baca Juga: DPR Tarik Pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Wakil ketua Komisi VIII DPR, dari fraksi PKB, Marwan Dasopang mengatakan, pembahasan RUU PKS saat ini sulit dilakukan.

Menurutnya, sejak periode lalu, pembahasan RUU PKS masih terbentur soal judul dan definisi kekerasan seksual. Selain itu aturan mengenai pemidanaan masih menjadi perdebatan.

"Saya dan teman-teman di Komisi VIII melihat peta pedapat para anggota tentang RUU PKS masih seperti periode yang lalu. Butuh ekstra untuk melakukan lobi-lobi. Kata marwan dasopang”, seperti kami kutip dari kompas.com.

Sebelumnya, DPR periode 2014-2019 juga tak menuntaskan pembahasan RUU PKS ini.  Wakil ketua Komisi VIII DPR saat itu, Ace Hasan Syadzily beralasan, RUU PKS berkaitan erat dengan RKUHP.

Karenanya, pengesahan RUU PKS juga mengikuti pengesahan RKUHP yang tertunda.

Salah satu fraksi yang menolak RUU penghapusan kekerasan seksual adalah fraksi PKS.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid mengatakan, RUU PKS tidak merujuk pada nilai-nilai agama. Padahal itu merupakan amanat pancasila sebagai dasar negara.

Baca Juga: RUU PKS Dicabut dari Prolegnas 2020, Komisi VIII DPR: Pro Kontranya Sangat Tinggi

RUU PKS awalnya diinisiasi komnas perempuan sejak 2012, menyusul kondisi Indonesia yang darurat kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

Komisioner Komnas Perempuan, Magdalena Sitorus mengatakan, RUU PKS ini penting untuk melindungi para korban kekerasan seksual.

DPR harus melanjutkan pembahasan RUU PKS, karena permasalahan kekerasan seksual itu nyata dan harus segera ditangani. RUU PKS ini bisa menjadi payung hukum dan keadilan bagi korban.

Baca Juga: RUU PKS Ditarik dari Prolegnas Prioritas, Komnas Perempuan: DPR Tak Komitmen Beri Keadilan Korban

Penulis : Merlion Gusti


KOMENTAR

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
19:01
WNI POSITIF KORONA DI LUAR NEGERI BERJUMLAH 2.932 ORANG: 2.064 SEMBUH, 171 MENINGGAL DUNIA, 697 DALAM PERAWATAN    HINGGA SAAT INI, JUMLAH KASUS KORONA DI AS: 24.631.890 POSITIF, 410.349 MENINGGAL DUNIA   KEMENKEU AJAK KEMENTERIAN DAN LEMBAGA ASURANSIKAN BARANG MILIK NEGARA   POLRI IMBAU MASYARAKAT HATI-HATI PENIPUAN BERKEDOK INVESTASI   POLRESTA BANDARA SOEKARNO-HATTA PERIKSA 4 PEMBELI SURAT PALSU HASIL TES COVID-19   POLDA METRO JAYA MINTA PT TRANSJAKARTA DAN PENGELOLA JALAN TOL PASANG KAMERA TILANG ELEKTRONIK (ETLE)   LPSK SERAHKAN KOMPENSASI RP 2,015 MILIAR KE 10 KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME MASA LALU DI MAKASSAR   KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR ISOLASI PASIEN COVID-19 DI RSUD ANWAR MAKKATUTU BANTAENG TERSISA 22 TEMPAT TIDUR   DIRJEN PELAYANAN KESEHATAN KEMENKES: RS PRIORITASKAN PASIEN COVID-19 YANG MEMILIKI GEJALA SEDANG DAN BERAT   KEMENKES: PASIEN COVID-19 BERGEJALA RINGAN JANGAN BERLOMBA-LOMBA MASUK RS   DUKUNG VAKSINASI PEMERINTAH, MUI: MENCEGAH LEBIH BAIK DARIPADA MENGOBATI   MENKES BUDI GUNADI MENILAI APABILA MASYARAKAT INDONESIA DISIPLIN, PANDEMI BISA SELESAI   MENDIKBUD: ASESMEN NASIONAL 2021 TAK TENTUKAN KELULUSAN, TAK PERLU SAMPAI BIMBEL   MENDIKBUD MINTA ORANGTUA MURID TAK KHAWATIR SOAL PELAKSANAAN ASESMEN NASIONAL 2021