Kompas TV nasional sapa indonesia

DPR Tarik Pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Kamis, 2 Juli 2020 | 20:46 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - DPR memutuskan untuk menarik RUU penghapusan kekersan seksual dari program legislasi nasional prioritas 2020.

Padahal RUU ini diinisasi Komnas perempuan sejak 2012, karena maraknya kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

Badan legislasi DPR sepakat untuk mengurangi 16 rancangan Undang Undang dari daftar program Legislasi Nasional, Prolegnas Prioritas 2020. Salah satunya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Wakil ketua Komisi VIII DPR, dari fraksi PKB, Marwan Dasopang mengatakan, pembahasan RUU PKS saat ini sulit dilakukan.

Menurutnya, sejak periode lalu, pembahasan RUU PKS masih terbentur soal judul dan definisi kekerasan seksual. Selain itu aturan mengenai pemidanaan masih menjadi perdebatan.

"Saya dan teman-teman di Komisi VIII melihat peta pedapat para anggota tentang RUU PKS masih seperti periode yang lalu. Butuh ekstra untuk melakukan lobi-lobi. Kata marwan dasopang”, seperti kami kutip dari kompas.com.

Sebelumnya, DPR periode 2014-2019 juga tak menuntaskan pembahasan RUU PKS ini.  Wakil ketua Komisi VIII DPR saat itu, Ace Hasan Syadzily beralasan, RUU PKS berkaitan erat dengan RKUHP.

Karenanya, pengesahan RUU PKS juga mengikuti pengesahan RKUHP yang tertunda.

Salah satu fraksi yang menolak RUU penghapusan kekerasan seksual adalah fraksi PKS.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid mengatakan, RUU PKS tidak merujuk pada nilai-nilai agama. Padahal itu merupakan amanat pancasila sebagai dasar negara.

RUU PKS awalnya diinisiasi komnas perempuan sejak 2012, menyusul kondisi Indonesia yang darurat kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

Komisioner Komnas Perempuan, Magdalena Sitorus mengatakan, RUU PKS ini penting untuk melindungi para korban kekerasan seksual.

DPR harus melanjutkan pembahasan RUU PKS, karena permasalahan kekerasan seksual itu nyata dan harus segera ditangani. RUU PKS ini bisa menjadi payung hukum dan keadilan bagi korban.
 

Penulis : Merlion Gusti


KOMENTAR

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
19:19
WHO: NEGARA MISKIN AKAN TERIMA VAKSIN PERTAMA COVID-19 PADA KUARTAL 1 2021   PALESTINA AKAN GELAR PEMILU PRESIDEN DAN PARLEMEN UNTUK PERTAMA KALI SETELAH 15 TAHUN   SEKJEN PBB ANTONIO GUTERRES SERUKAN NEGARA-NEGARA DI DUNIA BERBAGI VAKSIN COVID-19   BNPB: PELABUHAN HINGGA RUMAH SAKIT RUSAK BERAT AKIBAT GEMPA DI SULBAR   PEMKOT PALANGKA RAYA TERAPKAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT MULAI 17-31 JANUARI 2021   BAKAMLA KERAHKAN KN SINGA LAUT UNTUK BANTU KORBAN GEMPA DI SULBAR   BPBD PUSATKAN TITIK PENGUNGSIAN DI STADION MAMUJU DAN AREA KANTOR GUBERNUR SULBAR   BPPT: BANJIR DI KALSEL DIKARENAKAN HUJAN EKSTREM   TIM DVI POLRI TERIMA 162 KANTONG JENAZAH KORBAN KECELAKAAN SRIWIJAYA AIR SJ182   KASAL KERAHKAN PRAJURIT, ALUTSISTA, & BANSOS UNTUK OPERASI SAR SRIWIJAYA AIR, GEMPA MAMUJU, & BANJIR MARTAPURA   KOGABWILHAN MENYATAKAN PASIEN COVID-19 DI RSD WISMA ATLET YANG DINYATAKAN SEMBUH MENCAPAI 42.664 ORANG   KAPOLRI INSTRUKSIKAN SELURUH POLDA BANTU RUMAH SAKIT TINGKATKAN KAPASITAS RUANG ISOLASI   HINGGA 16 JANUARI 2021, ADA 143.517 KASUS AKTIF COVID-19 DI INDONESIA   SATGAS PENANGANAN COVID-19 SEBUT SEBANYAK 8.662 ORANG DINYATAKAN SEMBUH DARI VIRUS KORONA