Kompas TV nasional berita kompas tv

Heboh Anggota DPR Minta CSR Usai Marah dan Usir Dirut Inalum dari Rapat, MKD Diminta Bertindak

Kamis, 2 Juli 2020 | 16:05 WIB
heboh-anggota-dpr-minta-csr-usai-marah-dan-usir-dirut-inalum-dari-rapat-mkd-diminta-bertindak
Ilustrasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VII dengan Holding Pertambangan BUMN pada Selasa (30/6/2020). (Sumber: KOMPAS TV)

JAKARTA, KOMPAS TV - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) diminta bertindak mengadili anggota DPR yang meminta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan atau Corporate Social Responsibility (CSR) kepada perusahaan BUMN.

“Permintaan anggota DPR mengenai CSR seharusnya sudah bisa menjadi bahan pertimbangan bagi MKD memanggil anggota DPR tersebut,” kata Koordinator Lingkar Masyarakat Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkuti dalam sebuah diskusi di Jakarta pada Kamis (2/7/2020).

Menurut Ray, MKD harus segera mengadili secara etik kepada yang bersangkutan. Selain tidak etis, juga karena permintaan tersebut dilakukan dalam forum resmi DPR.

Ray menjelaskan, tindakan anggota DPR meminta dilibatkan dalam kegiatan CSR tidak dibenarkan dalam pandangan undang-undang (UU).

Meskipun saham BUMN dimiliki oleh pemerintah, kata Ray, bahwa BUMN bukan bagian dari entitas pemerintah. Terlebih lagi pengelolaan dana CSR yang tidak berkaitan dengan fungsi DPR.

"Tidak ada dasar bagi mereka dalam mengelola CSR yang dilakukan BUMN, anggota DPR tidak berkaitan dengan penyaluran CSR oleh BUMN," ujar Ray.

Oleh karena itu, Ray meminta agar BUMN tak menanggapi permintaan DPR yang condong pada pesanan politik tersebut. Bila permintaan politik DPR dituruti, maka akan semakin menurunkan kredibilitas BUMN.

Editor : Tito Dirhantoro

1
2
3
4
5
6



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
05:29
ITALIA PERPANJANG STATUS DARURAT COVID-19 HINGGA AKHIR JANUARI 2021    SATGAS PENANGANAN COVID-19 GANDENG PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA UNTUK PERKUAT SOSIALISASI PROTOKOL KESEHATAN   KEMENSOS BERI BANTUAN BAHAN BANGUNAN RUMAH SENILAI RP 466 JUTA KEPADA 87 KELUARGA KORBAN PUTING BELIUNG DI SUMUT   PRESIDEN JOKOWI INGIN LABUAN BAJO BETUL-BETUL MENJADI KAWASAN PREMIUM    PRESIDEN JOKOWI MINTA PELAKU USAHA KECIL TIDAK MENYERAH DAN TETAP SEMANGAT MESKI PANDEMI COVID-19   JUBIR SATGAS PENANGANAN COVID-19 SEBUT INDONESIA AJUKAN PERMOHONAN BANTUAN ALAT TES CEPAT BERBASIS ANTIGEN KE WHO   JUBIR SATGAS PENANGANAN COVID-19: JANGAN KUCILKAN PASIEN POSITIF, COVID-19 ADALAH PENYAKIT, BUKAN KUTUKAN   ANGGOTA KOMISI III ARSUL SANI SEBUT DPR DAN PEMERINTAH MULAI BAHAS RANCANGAN PERPRES PELIBATAN TNI ATASI TERORISME   MENKO POLHUKAM MAHFUD MD: PEMERINTAH GUNAKAN PENDEKATAN KOMPREHENSIF, BUKAN PENDEKATAN KEAMANAN   MENKO POLHUKAM MAHFUD MD MEMBANTAH PEMERINTAH TERAPKAN PENDEKATAN KEAMANAN DI PAPUA   PRESIDEN JOKOWI OPTIMISTIS PARIWISATA INDONESIA AKAN NORMAL KEMBALI SETELAH VAKSIN COVID-19 DISUNTIKKAN    KADIS KESEHATAN DKI: PEMPROV DKI SEDANG BERPROSES MENYIAPKAN 3 WISMA UNTUK TAMPUNG ORANG TANPA GEJALA COVID-19   KADIS KESEHATAN DKI SEBUT 53 PERSEN DARI TOTAL KASUS COVID-19 ADALAH PASIEN TANPA GEJALA   JUBIR SATGAS PENANGANAN COVID-19: BIAYA PASIEN COVID-19 DI RS NON-RUJUKAN TIDAK DITANGGUNG PEMERINTAH