Kompas TV nasional berita kompas tv

Heboh Anggota DPR Minta CSR Usai Marah dan Usir Dirut Inalum dari Rapat, MKD Diminta Bertindak

Kamis, 2 Juli 2020 | 16:05 WIB
heboh-anggota-dpr-minta-csr-usai-marah-dan-usir-dirut-inalum-dari-rapat-mkd-diminta-bertindak
Ilustrasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VII dengan Holding Pertambangan BUMN pada Selasa (30/6/2020). (Sumber: KOMPAS TV)

JAKARTA, KOMPAS TV - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) diminta bertindak mengadili anggota DPR yang meminta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan atau Corporate Social Responsibility (CSR) kepada perusahaan BUMN.

“Permintaan anggota DPR mengenai CSR seharusnya sudah bisa menjadi bahan pertimbangan bagi MKD memanggil anggota DPR tersebut,” kata Koordinator Lingkar Masyarakat Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkuti dalam sebuah diskusi di Jakarta pada Kamis (2/7/2020).

Menurut Ray, MKD harus segera mengadili secara etik kepada yang bersangkutan. Selain tidak etis, juga karena permintaan tersebut dilakukan dalam forum resmi DPR.

Ray menjelaskan, tindakan anggota DPR meminta dilibatkan dalam kegiatan CSR tidak dibenarkan dalam pandangan undang-undang (UU).

Meskipun saham BUMN dimiliki oleh pemerintah, kata Ray, bahwa BUMN bukan bagian dari entitas pemerintah. Terlebih lagi pengelolaan dana CSR yang tidak berkaitan dengan fungsi DPR.

"Tidak ada dasar bagi mereka dalam mengelola CSR yang dilakukan BUMN, anggota DPR tidak berkaitan dengan penyaluran CSR oleh BUMN," ujar Ray.

Oleh karena itu, Ray meminta agar BUMN tak menanggapi permintaan DPR yang condong pada pesanan politik tersebut. Bila permintaan politik DPR dituruti, maka akan semakin menurunkan kredibilitas BUMN.

Penulis : Tito Dirhantoro





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
18:20
BIO FARMA: VAKSIN COVID-19 SINOPHARM, SPUTNIK V, DAN CANSINO DIGUNAKAN UNTUK VAKSINASI GOTONG ROYONG   BPOM: IZIN PENGGUNAAN VAKSIN SPUTNIK V DITARGETKAN KELUAR AKHIR APRIL 2021   KEMENAG AKAN BUKA FORMASI 27.303 GURU AGAMA HONORER DALAM SELEKSI CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA   KEMENAG TERUS BERSIAP JELANG MUSIM HAJI 2021 MESKIPUN PENYELENGGARAANNYA MASIH TUNGGU KEPUTUSAN ARAB SAUDI   HIU DAN PARI TERANCAM PUNAH, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN UPAYAKAN KELOLA SUMBER DAYA PERIKANAN   BANTU KORBAN BENCANA, TNI AL BERANGKATKAN KRI SEMARANG-594 MEMBAWA BANTUAN SOSIAL SEBANYAK 24 TRUK KE FLORES TIMUR   WAGUB DKI AHMAD RIZA PATRIA: PARTISIPASI ORANGTUA DI JAKARTA DALAM UJI COBA SEKOLAH TATAP MUKA MASIH RENDAH    SATGAS COVID-19 IMBAU WNI DI LUAR NEGERI TUNDA KEPULANGAN KE INDONESIA SELAMA LIBUR LEBARAN YAKNI 6-17 MEI 2021   WAGUB DKI AHMAD RIZA PATRIA SEBUT PEMBANGUNAN TUGU SEPEDA BERBIAYA RP 800 JUTA   WAGUB DKI AHMAD RIZA PATRIA: ANGGARAN PEMBANGUNAN JALUR SEPEDA PERMANEN DI JALAN SUDIRMAN-THAMRIN RP 28 MILIAR    MENKES BUDI GUNADI SADIKIN: SAAT INI INDONESIA MENEMPATI URUTAN KE-8 VAKSINASI COVID-19 TERCEPAT DI DUNIA    KETUA DPR PUAN MAHARANI MEMINTA PEMERINTAH BERSIKAP KONSISTEN TERKAIT LARANGAN MUDIK LEBARAN TAHUN INI   MENPAN RB TJAHJO KUMOLO MASIH PERTIMBANGKAN USULAN PEMBUBARAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM REVISI UU ASN   MENKO PMK MUHADJIR EFFENDY SEBUT PELARANGAN IKLAN ROKOK SECARA TOTAL PERLU DIDORONG LEBIH JAUH