Kompas TV nasional sapa indonesia

Polemik Reklamasi Ancol dan Dufan, Anies Baswedan Ingkar Janji Kampanye?

Kamis, 2 Juli 2020 | 09:49 WIB

KOMPAS.TV - Polemik reklamasi Teluk Jakarta kembali mengemuka.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menerbitkan izin reklamasi perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol, melalui Keputusan Gubernur Nomor 237 tahun 2020.

Keputusan Gubernur bertanda tangan 24 Februari 2020 itu, tidak menyebut istilah reklamasi, tetapi memakai terminologi perluasan kawasan.

Namun demikian, dari peta yang disertakan termuat rencana perluasan area melalui reklamasi Teluk Jakarta.

Dalam butir pertama, Keputusan Gubernur memberikan izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi dunia fantasi atau dufan seluas lebih kurang 35 hektar, dan izin perluasan kawasan rekreasi Taman Impian Ancol Timur seluas lebih kurang 120 hektar, kepada PT Pembangunan Jaya Ancol sesuai peta terlampir.

Pada butir kedua, disebut pelaksanaan perluasan kawasan harus terlebih dahulu dilengkapi dengan kajian teknis seperti penanggulangan banjir, dampak pemanasan global, perencanaan dan kajian lainnya.

Selain itu pada butir yang lain juga dimuat kewajiban pengembang.

Wahana lingkungan hidup Indonesia, atau WALHI, mengkritik keputusan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang mengeluarkan izin reklamasi untuk perluasan lahan Taman Impian Jaya Ancol.

Walhi Jakarta menilai perluasan kawasan Dufan dan Ancol, membuktikan Pemprov DKI Jakarta tidak miliki konsep yang jelas terkait pemulihan teluk Jakarta.

Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Fraksi PSI, August Hamonangan, mendesak DPRD DKI Jakarta untuk menolak izin reklamasi Ancol.

Menurut August, keputusan gubernur yang memberikan izin perluasan kawasan Dufan dan Taman Impian Jaya Ancol bertolak belakang dengan janji-janji yang pernah disampaikan Anies Baswedan saat kampanye.

Terbitnya izin reklamasi perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol dan  Dufan, tak hanya menyoal cederanya janji di masa kampanye.

Reklamasi perairan Teluk Jakarta dikhawatirkan berdampak pada kerusakan ekosistem dan merugikan para nelayan.

Editor : Aleksandra Nugroho



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
03:58
PRESIDEN PERANCIS EMMANUEL MACRON RESMI JADI TUAN RUMAH KONFERENSI VIRTUAL BANTUAN UNTUK LEDAKAN DI BEIRUT, LEBANON   DIRLANTAS POLDA METRO JAYA: PELANGGAR GANJIL-GENAP DI DKI JAKARTA DITILANG MULAI SENIN, 10 AGUSTUS 2020   KORBAN DARI TERSANGKA KASUS "FETISH" KAIN JARIK INGIN PEMERINTAH SEGERA MELAKUKAN PEMBAHASAN & PENGESAHAN RUU PKS   SEKJEN PDI-P HASTO KRISTIYANTO: PILKADA 2020 AKAN JADI STIMULUS PENGGERAK DI TENGAH LESUNYA PEREKONOMIAN   INDIKATOR POLITIK INDONESIA MINTA PENYELENGGARA PEMILU AWASI CALON PETAHANA SOAL PEMBERIAN BANSOS SELAMA PANDEMI   KEMDIKBUD MEMINTA SEKOLAH TERAPKAN KURIKULUM YANG SAMA BAGI SISWA BELAJAR DI RUMAH DAN DI SEKOLAH   FSGI: KEBIJAKAN PEMERINTAH IZINKAN SEKOLAH TATAP MUKA DI WILAYAH ZONA KUNING BERPOTENSI JADI KLASTER BARU KORONA   SATGAS COVID-19 JAWA TIMUR AKAN TUNGGU WILAYAH MENJADI ZONA HIJAU SEBELUM MEMBUKA SEKOLAH TATAP MUKA   KEPALA SATGAS COVID-19 DONI MONARDO BERHARAP PIHAK TERKAIT PILIH ORANG YANG TEPAT UNTUK EDUKASI & SOSIALISASI MASKER   KEPALA SATGAS COVID-19 DONI MONARDO SEBUT ANGKA KESADARAN MENGGUNAKAN MASKER DI INDONESIA MASIH RENDAH   KABUPATEN KULON PROGO, YOGYAKARTA MENCATAT KASUS KEMATIAN PERTAMA AKIBAT KORONA   PENGADILAN NEGERI SURABAYA TUTUP PELAYANAN SELAMA DUA PEKAN SETELAH TUJUH ASN POSITIF KORONA   GUBERNUR SUMSEL: SEMUA PASIEN KONTAK ERAT & KASUS SUSPEK AKAN MENJALANI ISOLASI MANDIRI DI RUMAH MASING-MASING   GUBERNUR SUMSEL: MULAI 31 AGUSTUS 2020, WISMA ATLET JAKABARING PALEMBANG TAK LAGI RAWAT PASIEN KORONA