Kompas TV nasional sapa indonesia

Polemik Reklamasi Ancol dan Dufan, Anies Baswedan Ingkar Janji Kampanye?

Kamis, 2 Juli 2020 | 09:49 WIB

KOMPAS.TV - Polemik reklamasi Teluk Jakarta kembali mengemuka.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menerbitkan izin reklamasi perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol, melalui Keputusan Gubernur Nomor 237 tahun 2020.

Keputusan Gubernur bertanda tangan 24 Februari 2020 itu, tidak menyebut istilah reklamasi, tetapi memakai terminologi perluasan kawasan.

Namun demikian, dari peta yang disertakan termuat rencana perluasan area melalui reklamasi Teluk Jakarta.

Dalam butir pertama, Keputusan Gubernur memberikan izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi dunia fantasi atau dufan seluas lebih kurang 35 hektar, dan izin perluasan kawasan rekreasi Taman Impian Ancol Timur seluas lebih kurang 120 hektar, kepada PT Pembangunan Jaya Ancol sesuai peta terlampir.

Pada butir kedua, disebut pelaksanaan perluasan kawasan harus terlebih dahulu dilengkapi dengan kajian teknis seperti penanggulangan banjir, dampak pemanasan global, perencanaan dan kajian lainnya.

Selain itu pada butir yang lain juga dimuat kewajiban pengembang.

Wahana lingkungan hidup Indonesia, atau WALHI, mengkritik keputusan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang mengeluarkan izin reklamasi untuk perluasan lahan Taman Impian Jaya Ancol.

Walhi Jakarta menilai perluasan kawasan Dufan dan Ancol, membuktikan Pemprov DKI Jakarta tidak miliki konsep yang jelas terkait pemulihan teluk Jakarta.

Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Fraksi PSI, August Hamonangan, mendesak DPRD DKI Jakarta untuk menolak izin reklamasi Ancol.

Menurut August, keputusan gubernur yang memberikan izin perluasan kawasan Dufan dan Taman Impian Jaya Ancol bertolak belakang dengan janji-janji yang pernah disampaikan Anies Baswedan saat kampanye.

Terbitnya izin reklamasi perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol dan  Dufan, tak hanya menyoal cederanya janji di masa kampanye.

Reklamasi perairan Teluk Jakarta dikhawatirkan berdampak pada kerusakan ekosistem dan merugikan para nelayan.

Penulis : Aleksandra Nugroho


KOMENTAR

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!


BERITA LAINNYA


News

10 Tips Untuk Memaksimalkan Akhir Pekan Kamu

Sabtu, 16 Januari 2021 | 18:25 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
19:00
WHO: NEGARA MISKIN AKAN TERIMA VAKSIN PERTAMA COVID-19 PADA KUARTAL 1 2021   PALESTINA AKAN GELAR PEMILU PRESIDEN DAN PARLEMEN UNTUK PERTAMA KALI SETELAH 15 TAHUN   SEKJEN PBB ANTONIO GUTERRES SERUKAN NEGARA-NEGARA DI DUNIA BERBAGI VAKSIN COVID-19   BNPB: PELABUHAN HINGGA RUMAH SAKIT RUSAK BERAT AKIBAT GEMPA DI SULBAR   PEMKOT PALANGKA RAYA TERAPKAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT MULAI 17-31 JANUARI 2021   BAKAMLA KERAHKAN KN SINGA LAUT UNTUK BANTU KORBAN GEMPA DI SULBAR   BPBD PUSATKAN TITIK PENGUNGSIAN DI STADION MAMUJU DAN AREA KANTOR GUBERNUR SULBAR   BPPT: BANJIR DI KALSEL DIKARENAKAN HUJAN EKSTREM   TIM DVI POLRI TERIMA 162 KANTONG JENAZAH KORBAN KECELAKAAN SRIWIJAYA AIR SJ182   KASAL KERAHKAN PRAJURIT, ALUTSISTA, & BANSOS UNTUK OPERASI SAR SRIWIJAYA AIR, GEMPA MAMUJU, & BANJIR MARTAPURA   KOGABWILHAN MENYATAKAN PASIEN COVID-19 DI RSD WISMA ATLET YANG DINYATAKAN SEMBUH MENCAPAI 42.664 ORANG   KAPOLRI INSTRUKSIKAN SELURUH POLDA BANTU RUMAH SAKIT TINGKATKAN KAPASITAS RUANG ISOLASI   HINGGA 16 JANUARI 2021, ADA 143.517 KASUS AKTIF COVID-19 DI INDONESIA   SATGAS PENANGANAN COVID-19 SEBUT SEBANYAK 8.662 ORANG DINYATAKAN SEMBUH DARI VIRUS KORONA