Kompas TV bisnis kompas bisnis

Siap-Siap! Pajak Digital Mulai DIpungut

Rabu, 1 Juli 2020 | 23:44 WIB

KOMPAS.TV - Pengamat pajak mengingatkan kalau semua mau berjalan efektif, pungutan pajak produk digital harus sejalan dengan aturan yang sederhana.

Perusahaan digital luar negeri seperti Netflix, Zoom, hingga Spotify bersiap kena pajak jika ingin terus menjual layanan di Indonesia.

Pasalnya, Direktorat Jenderal Pajak akan mulai tarik PPN 10 persen atas konsumsi produk digital di awal bulan Juli 2020.

Pungutan PPN ini menyasar para perusahaan digital asing dengan nilai transaksi Rp 600 juta dan 12.000 pengakses dalam satu tahun.

Penerimaan pajak ini rencananya digunakan untuk membiayai stimulus dan pemulihan ekonomi, terutama penanganan corona atau Covid-19.

Selain Indonesia, beberapa negara lain seperti Jepang, Australia, dan Korea Selatan sudah berhasil terapkan aturan serupa.

Baca Juga: Berebut Kerja di Industri Tambang

Jangan lewatkan streaming Kompas TV live 24 jam non stop di https://www.kompas.tv/live agar tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia.

Penulis : Christandi Dimas





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
10:55
AS ROMA AKAN MELAWAN MANCHESTER UNITED DI SEMIFINAL LIGA EUROPA   MANCHESTER UNITED, ARSENAL, AS ROMA, DAN VILLARREAL LOLOS KE SEMIFINAL LIGA EUROPA   OLIMPIADE TOKYO AKAN DISELENGGARAKAN PADA 23 JULI-8 AGUSTUS 2021   FEDERASI TENIS INTERNASIONAL (ITF) PERPANJANG PERIODE KUALIFIKASI OLIMPIADE TOKYO HINGGA 14 JUNI 2021   PEBALAP MARC MARQUEZ DINYATAKAN LOLOS TES MEDIS UNTUK GRAND PRIX MOTOGP PORTUGAL   GRAND PRIX FORMULA 1 KANADA DIBATALKAN AKIBAT PANDEMI KORONA   SHALAT TARAWIH DI MASJID NABAWI DAN MASJIDIL HARAM DIKURANGI MENJADI 10 RAKAAT   RAJA ARAB SAUDI SALMAN BIN ABDULAZIZ AL-SAUD IZINKAN MASJID NABAWI DAN MASJIDIL HARAM GELAR SHALAT TARAWIH   DUA ANGGOTA KKB PIMPINAN PUROM WENDA DI KABUPATEN LANNY JAYA, PAPUA, SERAHKAN DIRI KE POLISI   DISHUB JATIM PERBOLEHKAN WARGA MUDIK LOKAL JIKA PUNYA SURAT TUGAS   DISHUB JATIM MELARANG WARGA MUDIK DI PERKOTAAN/KABUPATEN YANG TERHUBUNG DALAM KESATUAN WILAYAH (MUDIK LOKAL)   PEMPROV KALTENG PERKETAT SYARAT MASUK WILAYAHNYA DENGAN TES ANTIGEN/PCR   WAKIL WALI KOTA BATAM AMSAKAR ACHMAD DAN ISTRINYA POSITIF TERINFEKSI COVID-19   SATGAS COVID-19: JABAR JADI PROVINSI TERBAIK PENERAPAN PPKM MIKRO DI INDONESIA