HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV klik360 cerita indonesia

Gaji Sulit Dibayar Karena Corona, Haruskah Dibantu Pemerintah?

Selasa, 30 Juni 2020 | 18:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Berdiamnya masyarakat di rumah mereka masing-masing dan pembatasan perjalanan yang diberlakukan membuat roda-roda perekonomian lumpuh.

Akhirnya, pemutusan hubungan kerja menjadi satu opsi yang paling mungkin diambil oleh perusahaan untuk menyiasati penurunan pendapatan dan demi tetap terpenuhinya biaya operasional.

Lalu, bagaimana peran yang seharusnya dimainkan negara untuk mereka, warga negara yang terkena pemutusan hubungan kerja?

Baca Juga: Tutup Beberapa Layanan, Gojek PHK 430 Karyawan

Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara menyebut negara wajib memberikan bantuan kepada pekerja yang ter-PHK.

"Dalam situasi krisis, negara wajib hadir untuk lakukan intervensi agar daya beli tidak menurun tajam. Sesuai konstitusi juga, bahwa UUD Pasal 27 ayat 2 mengamanatkan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan," jelas Bhima, Senin (29/6/2020) siang.

Intervensi tersebut bisa diterapkan dalam beragam cara. Salah satu yang dinilai Bima paling efektif adalah melalui subsidi gaji yang diberikan langsung pada para pekerja.

Dengan begini, beban perusahaan untuk memberikan gaji menjadi terbantu, sehingga jika pendapatan terhambat mereka tidak perlu melakukan PHK terhadap pekerjanya.

Baca Juga: Korban PHK Kini Sukses Berbisnis Sayuran Organik

Namun insentif stimulus subsidi gaji bisa diberikan apabila karyawan atau pekerja masih terikat hubungan dengan perusahaan. Jika sudah banyak pekerja yang terlanjur dirumahkan, sehingga sudah tidak lagi memungkinkan menerima subsidi gaji seperti digambarkan sebelumnya. 

Editor : Laura Elvina



VIDEO REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Close Ads x
NEWSTICKER
18:35
PEMAIN SAYAP LEROY SANE BERGABUNG KE BAYERN MUENCHEN DENGAN KONTRAK HINGGA JUNI 2025    JUMLAH KASUS KORONA DI DUNIA: 10.889.434 POSITIF, 5.771.673 SEMBUH, 521.669 MENINGGAL DUNIA    JUMLAH KASUS KORONA DI AS: 2.739.879 POSITIF, 781.970 SEMBUH, 128.740 MENINGGAL DUNIA   ANGKA KASUS POSITIF DAN KEMATIAN KARENA KORONA DI AS TERTINGGI DI DUNIA    WNI YANG TERKENA KORONA DI LUAR NEGERI BERJUMLAH 1.119 ORANG: 747 SEMBUH, 77 MENINGGAL DUNIA, 295 DALAM PERAWATAN   HINGGA 3 JULI 2020, JUMLAH KASUS KORONA DI KALIMANTAN BARAT: 336 POSITIF, 277 SEMBUH, 4 MENINGGAL DUNIA   GUBERNUR KALBAR SUTARMIDJI GUNAKAN STRATEGI "RAPID TEST" SEBANYAK MUNGKIN UNTUK TEKAN PENULARAN KORONA   PEMERINTAH: DANA BANTUAN YANG MASUK UNTUK PENANGANAN KORONA SEBESAR RP 235 MILIAR   PEMERINTAH: ADA 1 PROVINSI DAN 8 KABUPATEN/KOTA YANG TERAPKAN PSBB   PEMERINTAH: ADA 34 PROVINSI DAN 453 KABUPATEN/KOTA YANG TERDAMPAK KORONA   HINGGA 3 JULI 2020, JUMLAH KASUS KORONA DI INDONESIA: 60.695 POSITIF, 27.568 SEMBUH, 3.036 MENINGGAL DUNIA   HINGGA 3 JULI 2020, PEMERINTAH: JUMLAH SPESIMEN KORONA YANG DIPERIKSA MENCAPAI 871.436 SPESIMEN   PEMERINTAH: PEMERIKSAAN SPESIMEN KORONA DENGAN METODE PCR SUDAH BISA DILAKUKAN DI 144 LAB   HINGGA 3 JULI 2020, PEMERINTAH: JUMLAH ODP KORONA 38.767 ORANG DAN JUMLAH PDP KORONA 13.609 ORANG