Kompas TV nasional kompas petang

Pro dan Kontra Setelah Anies Izinkan Reklamasi Ancol

Selasa, 30 Juni 2020 | 20:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pro kontra langsung bermunculan setelah Gubernur Anies Baswedan menerbitkan izin reklamasi untuk perluasan kawasan Ancol dan Dunia Fantasi.

Kita perbincangkan dengan narasumber kita. Sudah bergabung di studio dengan Direktur Budgeting Metropolitan Watch, Amir Hamzah. Dan lewat sambungan Zoom, Direktur Eksekutif Walhi, Tubagus Soleh Ahmadi.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah memberikan izin reklamasi kepada PT Pembangunan Jaya Ancol, kurang lebih 150 hektar untuk perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol dan Dunia Fantasi.

Perluasan pembangunan kawasan taman rekreasi Ancol terus dilakukan setelah mendapatkan izin dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Pengerjaan pengurukan tanah pun tampak terus dilakukan untuk memperluas lahan yang diperkirakan hingga 155 hektar.

Hal tersebut dilakukan untuk memperluas kawasan wisata Taman Impian Jaya Ancol dan Dunia Fantasi atau Dufan.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, atau Walhi juga mengkritik keputusan pemerintah provinsi DKI Jakarta, yang mengeluarkan izin reklamasi untuk perluasan lahan di Taman Impian Jaya Ancol.

Walhi Jakarta menilai perluasan kawasan Dufan dan Ancol, membuktikan pemprov DKI tak miliki konsep yang jelas terkait pemulihan teluk Jakarta.

Walhi menilai sikap Pemprov DKI dapat menjadi preseden buruk dan akan menimbulkan permasalahan baru antar pengembang.

Menanggapi hal ini, anggota Komisi A DPRD Fraksi PSI, August Hamonangan, mendesak DPRD DKI Jakarta menolak usulan Gubernur DKI Jakarta yang mengizinkan proses reklamasi Ancol

Penulis : Merlion Gusti


KOMENTAR

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
17:34
PEMERINTAH AS HABISKAN RP 7 MILIAR UNTUK MEMBERSIHKAN GEDUNG PUTIH SEBELUM JOE BIDEN DILANTIK SEBAGAI PRESIDEN   AGROWISATA GUNUNG MAS PUNCAK BOGOR DITUTUP SEMENTARA HINGGA BATAS WAKTU YANG TIDAK DITENTUKAN PASCABANJIR BANDANG   KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR DI 11 RS RUJUKAN COVID-19 BALIKPAPAN, KALTIM, HAMPIR PENUH   MENKEU SRI MULYANI BERHARAP TAK ADA KORUPSI DI PROYEK INFRASTRUKTUR YANG DIBIAYAI SURAT UTANG SYARIAH   SEBANYAK 300 PENYELAM DITERJUNKAN UNTUK PENCARIAN CVR KOTAK HITAM SRIWIJAYA AIR SJ-182   BASARNAS FOKUS CARI CVR KOTAK HITAM SRIWIJAYA AIR SJ-182   SRIWIJAYA AIR BERI SANTUNAN RP 1,25 MILIAR UNTUK SETIAP KELUARGA KORBAN SJ-182   TIM DVI RS POLRI SERAHKAN 27 JENAZAH KORBAN PESAWAT SRIWIJAYA AIR SJ-182 KE PIHAK KELUARGA   PRESIDEN JOKOWI MINTA PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PESAWAT YANG HENDAK TERBANG DITINGKATKAN   KEMENAG ALOKASIKAN RP 307 MILIAR UNTUK BANTU SANTRI PESANTREN DI MASA PANDEMI KORONA   KEMENDAGRI MINTA PEMDA UNTUK MELAKUKAN SOSIALISASI PROSES VAKSINASI COVID-19   KEMENDAGRI IMBAU PEMDA KURANGI PENGADAAN TES CEPAT ANTIBODI   SATGAS COVID-19 IDI: MENAMBAH RS RUJUKAN COVID-19 TIDAK MENYELESAIKAN MASALAH PANDEMI   KOMISI III DPR SECARA AKLAMASI MENYETUJUI KOMJEN LISTYO SIGIT PRABOWO SEBAGAI KAPOLRI GANTIKAN JENDERAL IDHAM AZIS