Kompas TV regional berita daerah

DPRD Kalbar Setuju Menolak RUU HIP

Selasa, 30 Juni 2020 | 11:08 WIB

PONTIANAK, KOMPAS.TV - Pernyataan ikut menolak Revisi Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila disampaikan Wakil Ketua DPRD Kalbar, Syarif Amin Muhammad.

Syarif Amin menyatakan Pancasila sudah final dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Menurutnya, Pancasila merupakan perekat bangsa, khususnya Kalbar yang hidup di tengah keberagaman.

Penolakan terhadap RUU HIP akan disampaikan ke DPR, bersamaan dengan tuntutan berbagai organisasi yang melakukan unjuk rasa pada hari Jumat silam (26/06).

Sebelumnya, penolakan RUU HIP digelar oleh berbagai organisasi yang tergabung dalam Aliansi Anti Komunis. Mereka menyampaikan delapan tuntutan, di antaranya mengecam RUU HIP, dan meminta RUU HIP tersebut dicabut dari program legislasi nasional. 

Rencana Revisi Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. RUU HIP banyak dipertentangkan berbagai kalangan, karena dianggap mengebiri Pancasila sebagai ideologi tunggal negara.

Dalam catatan rapat badan legislasi pengambilan keputusan, RUU HIP merupakan usulan DPR RI dan ditetapkan dalam Prolegnas RUU prioritas tahun 2020. Usulan RUU tersebut dilatarbelakangi oleh belum adanya landasan hukum yang mengatur Haluan Ideologi Pancasila.

RUU HIP dianggap tak memiliki urgensi dan berpotensi menumbulkan konflik. Yang menjadi polemik adalah perihal konsep trisila dan ekasila dalam salah satu pasal RUU HIP.

Kedua konsep tersebut terdapat pada bab 2 pasal 7 yang berbunyi;

1.Ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan,demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan.

2.Ciri pokok pancasila berupa trisila, yaitu: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan.

3.Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat dua (2) terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong-royong.

Selain konsep trisila dan ekasila, RUU HIP ini juga tidak mencantumkan tap MPRS nomor 25 tahun 1966 pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia, dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran komunis, marxisme-leninisme.

Hingga saat ini, RUU Haluan Ideologi Pancasila masih termasuk dalam program legislasi nasional. Pembahasan RUU HIP di DPR masih belum dilaksanakan, karena pemerintah menyatakan menunda pembahasan tersebut.,

Penulis : KompasTV Pontianak



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
16:47
IRAN KELUARKAN UU UNTUK TINGKATKAN KEMAMPUAN NUKLIR DAN CEGAH INSPEKSI PBB   JEPANG HENDAK MELARANG PENJUALAN MOBIL BARU BERBAHAN BAKAR BENSIN MULAI 2035   SEJUMLAH PETUGAS MEDIS DI AS ENGGAN JADI PIHAK PERTAMA YANG TERIMA VAKSIN KORONA MESKI TELAH MENDAPAT JAMINAN DARI FDA   SEBANYAK 238 MAHASISWA POSITIF KORONA, POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI JADI KLASTER PENULARAN BARU   PVMBG SEBUT ERUPSI GUNUNG SEMERU TAK AKAN MEMICU ERUPSI GUNUNG-GUNUNG API LAIN DI INDONESIA   RSUD JOMBANG, JAWA TIMUR, MENGALAMI KELEBIHAN KAPASITAS PASIEN KORONA   POLDA BANTEN AKAN EVALUASI JAJARAN HINGGA TINGKAT KE BAWAH PASCA-KERUMUNAN PENONTON SEPAK BOLA DI SERANG   PEMKOT TANGERANG AKAN TAMBAH RUMAH SINGGAH ISOLASI PASIEN KORONA   PRESIDEN JOKOWI MEMINTA LEMBAGA NEGARA TIDAK MENONJOLKAN EGO SEKTORAL SELAMA MASA KRISIS AKIBAT PANDEMI KORONA   MENTAN SYAHRUL YASIN LIMPO DITUNJUK SEBAGAI MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN AD INTERIM   KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I JAKARTA TIMUR ADE YULIA NARUN MENINGGAL DUNIA AKIBAT TERINFEKSI KORONA   WAKIL KETUA KOMISI II DPR SAAN MUSTOPA SEBUT TAK ELOK DPRD DKI USULKAN KENAIKAN GAJI DI TENGAH PANDEMI KORONA   PRESIDEN JOKOWI SIAP MENERBITKAN PERATURAN BARU TENTANG PENYANDANG DISABILITAS JIKA MENDESAK DIPERLUKAN   PRESIDEN JOKOWI SEBUT PERLINDUNGAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS HARUS BERDASARKAN HAM