HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV regional berita daerah

DPRD Kalbar Setuju Menolak RUU HIP

Selasa, 30 Juni 2020 | 11:08 WIB

PONTIANAK, KOMPAS.TV - Pernyataan ikut menolak Revisi Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila disampaikan Wakil Ketua DPRD Kalbar, Syarif Amin Muhammad.

Syarif Amin menyatakan Pancasila sudah final dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Menurutnya, Pancasila merupakan perekat bangsa, khususnya Kalbar yang hidup di tengah keberagaman.

Penolakan terhadap RUU HIP akan disampaikan ke DPR, bersamaan dengan tuntutan berbagai organisasi yang melakukan unjuk rasa pada hari Jumat silam (26/06).

Sebelumnya, penolakan RUU HIP digelar oleh berbagai organisasi yang tergabung dalam Aliansi Anti Komunis. Mereka menyampaikan delapan tuntutan, di antaranya mengecam RUU HIP, dan meminta RUU HIP tersebut dicabut dari program legislasi nasional. 

Rencana Revisi Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. RUU HIP banyak dipertentangkan berbagai kalangan, karena dianggap mengebiri Pancasila sebagai ideologi tunggal negara.

Dalam catatan rapat badan legislasi pengambilan keputusan, RUU HIP merupakan usulan DPR RI dan ditetapkan dalam Prolegnas RUU prioritas tahun 2020. Usulan RUU tersebut dilatarbelakangi oleh belum adanya landasan hukum yang mengatur Haluan Ideologi Pancasila.

RUU HIP dianggap tak memiliki urgensi dan berpotensi menumbulkan konflik. Yang menjadi polemik adalah perihal konsep trisila dan ekasila dalam salah satu pasal RUU HIP.

Kedua konsep tersebut terdapat pada bab 2 pasal 7 yang berbunyi;

1.Ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan,demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan.

2.Ciri pokok pancasila berupa trisila, yaitu: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan.

3.Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat dua (2) terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong-royong.

Selain konsep trisila dan ekasila, RUU HIP ini juga tidak mencantumkan tap MPRS nomor 25 tahun 1966 pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia, dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran komunis, marxisme-leninisme.

Hingga saat ini, RUU Haluan Ideologi Pancasila masih termasuk dalam program legislasi nasional. Pembahasan RUU HIP di DPR masih belum dilaksanakan, karena pemerintah menyatakan menunda pembahasan tersebut.,

Editor : KompasTV Pontianak



VIDEO REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Close Ads x
NEWSTICKER
16:35
HAMAS & FATAH MENENTANG RENCANA ISRAEL YANG AKAN MELAKUKAN ANEKSASI SEBAGIAN KAWASAN TEPI BARAT   PENGELOLA PASAR MINGGU MELIBATKAN 1.000 PEDAGANG SOSIALISASIKAN LARANGAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI   PEMPROV PAPUA ANGGARKAN SEKITAR RP 3,8 TRILIUN UNTUK PEMBANGUNAN DAN RENOVASI ARENA UNTUK PON 2021    BNPT: MEDIA SOSIAL MASIH JADI SARANA PALING EFEKTIF SEBARKAN RADIKALISME    MENKO POLHUKAM MAHFUD MD TEGASKAN PRAKTIK KORUPSI BUKAN BUDAYA INDONESIA MELAINKAN KEJAHATAN   PEMERINTAH INGGRIS MULAI LONGGARKAN ATURAN KARANTINA BAGI WARGA NEGARA ASING    BUPATI BEKASI INSTRUKSIKAN PERANGKAT DAERAH AWASI KETAT PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DI SEMUA SEKTOR INDUSTRI   21 KARYAWAN UNILEVER POSITIF KORONA, GUBERNUR JABAR RIDWAN KAMIL WAJIBKAN INDUSTRI TES PCR   MENKES TERAWAN TERBITKAN SURAT EDARAN TENTANG SYARAT BEPERGIAN DALAM NEGERI LEWAT PELABUHAN & BANDARA   PEMPROV DKI MENYATAKAN PERLUASAN KAWASAN ANCOL BERBEDA DENGAN PROYEK REKLAMASI TELUK JAKARTA   SEKDA DKI SAEFULLAH SEBUT REKLAMASI KAWASAN ANCOL TAK AKAN BERSINGGUNGAN DENGAN KEPENTINGAN NELAYAN   SEKDA DKI SAEFULLAH: PERLUASAN KAWASAN ANCOL BERTUJUAN MENAMPUNG TANAH HASIL PENGERUKAN WADUK & SUNGAI   WALI KOTA SOLO FX HADI RUDYATMO: RSUD BUNG KARNO AKAN JADI RUMAH SAKIT PUSAT PENGOBATAN TRADISIONAL ATAU HERBAL    SATGAS WASPADA INVESTASI TEMUKAN 105 PERUSAHAAN PINJAMAN DARING ILEGAL DI TENGAH PANDEMI KORONA