Kompas TV regional update corona

Maklumat Kapolri Dicabut, Kabid Humas Polda Sulsel : Standar Protokol Kesehatan Tetap Jalan

Sabtu, 27 Juni 2020 | 15:02 WIB
maklumat-kapolri-dicabut-kabid-humas-polda-sulsel-standar-protokol-kesehatan-tetap-jalan
Polda Sulsel dan jajaran tetap akan melakukan langkah-langkah  dan kegiatan untuk mendisiplinkan masyarakat agar upaya pencegahan penyebaran covid tetap dapat dilaksanakan oleh masyarakat, kata Ibrahim (Sumber: Humas Polda Sulsel)


MAKASSAR, KOMPAS TV - Maklumat Kapolri Jenderal Idham Azis Nomor MAK/2/III/2020 yang diterbitkan pada 19 Maret 2020, tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus corona atau Covid-19, resmi dicabut. 

Pencabutan itu diatur dalam Surat Telegram Rahasia (TR) Kapolri Jenderal Idham Azis, dengan Nomor STR/364/VI/OPS.2./2020 tanggal 25 Juni 2020 yang ditandatangani oleh As Ops Kapolri Irjen Herry Rudolf Nahak.

Dalam telegram tersebut dijelaskan bahwa tidak berlakunya Maklumat Kapolri soal penanganan Covid-19, dengan pertimbangan dalam upaya mendukung kebijakan Pemerintah Indonesia terkait dengan menjelang penerapan tatanan kehidupan normal yang baru atau New Normal ditengah pandemi Covid-19. namun Polri tetap melakukan pengawasan dan pendisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan pada masyarakat.

Terkait dengan hal tersebut Polda Sulsel dan jajaran di instruksikan oleh Kapolda agar tetap mengawal masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan.

Ditemui sesuai hal tersebut, Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Ibrahim Tompo  membenarkan surat telegram Kapolri Jenderal Idham Azis tersebut. Namun dijelaskan lagi,, Polri akan tetap menjalankan tugasnya dalam rangka memastikan standar protokol kesehatan ke warga tetap berjalan , Aparat Kepolisian  tetap akan melakukan pengawasan dan pendisiplinan soal penerapan protokol kesehatan pada masyarakat. 

Polda Sulsel dan jajaran tetap akan melakukan langkah-langkah  dan kegiatan untuk mendisiplinkan masyarakat agar upaya pencegahan penyebaran covid tetap dapat dilaksanakan oleh masyarakat,” kata Ibrahim

“Bahkan Malam ini  kami laksanakan apel kesiapan personel dipimpin langsung Kapolda Sulsel Irjen Pol. Drs. Mas Guntur Laupe, SH, MH di ikuti jajaran Pimpinan Polda Sulsel dan personel gabungan Polda Sulsel, Polrestabes Makassar sebanyak 750 personel dalam rangka pelaksanaan Patroli dialogis percepatan penanganan memutus mata rantai penyebaran  Covid-19 di Kota Makassar,” ungkap  Ibrahim   
Ditambahkan Kabid Humas dalam pelaksanaan Patroli dialogis petugas akan memberikan himbauan kepada masyarakat secara humanis dan persuasif agar tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

Penulis : KompasTV Makassar


KOMENTAR

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
20:27
ANGKUT BANTUAN MASYARAKAT, KRI OSWALD SIAHAAN DIBERANGKATKAN DARI SURABAYA KE MAMUJU BANTU PARA KORBAN GEMPA   PEMPROV DKI DIBANTU POLISI DALAMI MOTIF PENARIKAN PAKSA KABEL LISTRIK DI RUMAH POMPA DUKUH ATAS, JAKPUS   PEMPROV BABEL JADIKAN BALAI BENIH PERTANIAN PALEMPANG PUSAT PEMBIBITAN PORANG   MAHKAMAH AGUNG: HANYA 8 PERSEN PERMOHONAN PK KORUPTOR YANG DIKABULKAN   KEMENDAGRI MINTA PEMDA SEGERA REALISASIKAN APBD 2021 UNTUK KESEHATAN DAN EKONOMI   MENTERI PPPA PASTIKAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PENGUNGSIAN BENCANA AMAN DAN NYAMAN   PEMPROV BABEL PINDAHKAN PASIEN DARI WISMA KARANTINA ASRAMA HAJI KE RS INFEKSI DAN KARANTINA COVID-19   IDI: STRATEGI PENANGANAN DI HULU AKAN TENTUKAN PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI TANAH AIR   MENRISTEK: PENGEMBANGAN VAKSIN COVID-19 DALAM NEGERI PERLU PERHATIKAN ASPEK AMAN DAN TERJANGKAU   MENRISTEK BAMBANG BRODJONEGORO: VAKSIN MERAH PUTIH MENJAGA KEBERLANJUTAN KEKEBALAN MASSAL DI TANAH AIR   DPR SERAHKAN SURAT PERSETUJUAN PENGANGKATAN KOMJEN LISTYO SIGIT PRABOWO SEBAGAI KAPOLRI KE PRESIDEN   MENDIKBUD NADIEM MAKARIM: TUGAS PEMERINTAH BANTU AKSELERASI PEMBELAJARAN TERUTAMA SAAT PANDEMI COVID-19   MENDIKBUD PASTIKAN SEMUA GURU HONORER BISA IKUTI SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) 2021   BNPB MINTA PEMDA SEGERA SELESAIKAN DATA RUMAH RUSAK PASCAGEMPA SULAWESI BARAT