Kompas TV bisnis bumn

Kenapa Adian Napitupulu Mempersoalkan Pengangkatan Komisaris BUMN oleh Erick Thohir?

Kompas.tv - 26 Juni 2020, 01:32 WIB
kenapa-adian-napitupulu-mempersoalkan-pengangkatan-komisaris-bumn-oleh-erick-thohir
Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Adian Napitupulu ketika ditemui di Warung Komando, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (19/1/2020). (Sumber: (KOMPAS.com/Devina Halim))
Penulis : Tito Dirhantoro

JAKARTA, KOMPAS TV - Politikus PDI Perjuangan atau PDIP, Adian Napitupulu, mempersoalkan keputusan Menteri BUMN, Erick Thohir yang mengangkat komisaris perusahaan pelat merah dari generasi milenial.

Adian menilai, pengangkatan tersebut sarat bermuatan politis. Itu karena orang yang ditunjuk merupakan relawan yang mendeklarasikan diri mendukung Erick Thohir maju sebagai calon presiden.

Karena deklarasi itulah, relawan tersebut oleh ErickThohir diangkat sebagai komisaris di salah satu perusahaan BUMN.

Baca Juga: Alasan Erick Thohir Tunjuk Pemuda 34 Tahun Jadi Direktur Telkom

Meski demikian, sayangnya Adian tak menyebut identitas orang yang dia maksud itu, termasuk di BUMN mana orang tersebut ditempatkan menjadi komisaris.

Namun yang pasti, orang yang dimaksud Adian tersebut berasal dari golongan milenial. Demikian hal itu terungkap saat Adian terlibat acara perbincangan di Kompas TV. 

“Ada satu lagi yang sedang diidentifikasi, milenial ini pernah deklarasi Erick Thohir for president. Kemudian, beberapa hari kemudian dia diangkat jadi komisaris. Apa iya alat ukurnya deklarasi presiden baru diangkat jadi komisaris?” kata Adian di forum Satu Meja, Rabu (24/6/2020).

Selain itu, Adian mengungkapkan, ada orang yang bukan berasal dari partai koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin juga mendapatkan posisi komisaris di salah satu BUMN.

Baca Juga: Erick Thohir Ngaku Sering Diancam Sejak Muncul Kasus Asabri dan Jiwasraya: Sudah Makanan Sehari-hari

“Contoh lain, di PTPN XIV yang menggantikan (posisi komisaris) orang partai juga," ucap Adian. 

"(Tapi) bukan (dari) partai pendukung koalisi, (di) PTPN VII yang menggantikan juga bukan partai pendukung koalisi. Ini partai yang bukan pendukung koalisi pemerintah yang menggantikan."



Sumber : Kompas TV

BERITA LAINNYA



Close Ads x