HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV TALKSHOW satu meja

Adian Napitupulu: Ampun Pak Menteri, Komisaris Itu Mengawasi Internal!

Kamis, 25 Juni 2020 | 00:08 WIB

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bukan hanya mencari profit, tetapi bisa menjadi agen pembangunan dan memiliki tugas besar meningkatkan ekonomi di tengah pandemi.

Maka dari itu, penetapan pengurus BUMN harus berdasarkan kompetensi, bukan semata-mata bagi kursi.
Adian Napitupulu, Politisi PDI-P menyebut ada keliru di dalam tugas sebagai komisaris BUMN. Adian juga menyinggung masalah penempatan TNI dan Polri di BUMN.

Langkah bongkar pasang pengurus BUMN yang dilakukan Menteri Erick Thohir belakangan menuai kritik. Posisi komisaris di sejumlah BUMN lagi-lagi diisi para politisi dan relawan pendukung Presiden Joko Widodo.

Utak-atik BUMN dilakukan Erick Thohir sejak dirinya menjabat menteri BUMN dan akan terus berlanjut. Sejak awal ia memang telah bertekad untuk merombak dan merestrukturisasi 142 BUMN demi efisiensi, refocusing, dan mewujudkan Good Corporate Governance (GCG).

Gebrakan bersih-bersih Erick mendapat dukungan publik yang berharap BUMN terbebas dari mafia dan belenggu politik. Selama ini, bagi-bagi kursi komisaris kepada para politisi dan pendukung rezim menjadi praktik yang lazim di BUMN.

Sementara itu, Erick Thohir membantah ada titipan dalam penunjukan para petinggi BUMN. Seleksi dilakukan sesuai prosedur yang mengedepankan kompetensi dan tanpa tekanan. Lantas, mengapa jajaran komisaris BUMN masih berkutat pada nama-nama politisi dan relawan pendukung rezim?

Simak video selengkapnya.

Editor : Yudho Priambodo



VIDEO REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Close Ads x
NEWSTICKER
17:26
HAMAS & FATAH MENENTANG RENCANA ISRAEL YANG AKAN MELAKUKAN ANEKSASI SEBAGIAN KAWASAN TEPI BARAT   PENGELOLA PASAR MINGGU MELIBATKAN 1.000 PEDAGANG SOSIALISASIKAN LARANGAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI   PEMPROV PAPUA ANGGARKAN SEKITAR RP 3,8 TRILIUN UNTUK PEMBANGUNAN DAN RENOVASI ARENA UNTUK PON 2021    BNPT: MEDIA SOSIAL MASIH JADI SARANA PALING EFEKTIF SEBARKAN RADIKALISME    MENKO POLHUKAM MAHFUD MD TEGASKAN PRAKTIK KORUPSI BUKAN BUDAYA INDONESIA MELAINKAN KEJAHATAN   PEMERINTAH INGGRIS MULAI LONGGARKAN ATURAN KARANTINA BAGI WARGA NEGARA ASING    BUPATI BEKASI INSTRUKSIKAN PERANGKAT DAERAH AWASI KETAT PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DI SEMUA SEKTOR INDUSTRI   21 KARYAWAN UNILEVER POSITIF KORONA, GUBERNUR JABAR RIDWAN KAMIL WAJIBKAN INDUSTRI TES PCR   MENKES TERAWAN TERBITKAN SURAT EDARAN TENTANG SYARAT BEPERGIAN DALAM NEGERI LEWAT PELABUHAN & BANDARA   PEMPROV DKI MENYATAKAN PERLUASAN KAWASAN ANCOL BERBEDA DENGAN PROYEK REKLAMASI TELUK JAKARTA   SEKDA DKI SAEFULLAH SEBUT REKLAMASI KAWASAN ANCOL TAK AKAN BERSINGGUNGAN DENGAN KEPENTINGAN NELAYAN   SEKDA DKI SAEFULLAH: PERLUASAN KAWASAN ANCOL BERTUJUAN MENAMPUNG TANAH HASIL PENGERUKAN WADUK & SUNGAI   WALI KOTA SOLO FX HADI RUDYATMO: RSUD BUNG KARNO AKAN JADI RUMAH SAKIT PUSAT PENGOBATAN TRADISIONAL ATAU HERBAL    SATGAS WASPADA INVESTASI TEMUKAN 105 PERUSAHAAN PINJAMAN DARING ILEGAL DI TENGAH PANDEMI KORONA