Kompas TV TALKSHOW dua arah

Kartu Prakerja, dari Soal Data hingga Kajian KPK - DUA ARAH (Bag4)

Selasa, 23 Juni 2020 | 17:11 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah masalah dalam program Kartu Prakerja. KPK menyoroti empat hal terkait program ini. Pertama, soal pendaftaran.

Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan ada 1,7 juta pekerja terdampak (whitelist). Namun, hanya sebagian kecil dari ‘whitelist’ tersebut yang mendaftar, yakni hanya 143.000 orang.

Padahal ada 9,4 juta orang yang mendaftar selama tiga gelombang. Penggunaan anggaran sebesar Rp 30,8 miliar untuk fitur recognition guna pengenalan peserta juga dinilai tak efisien.

KPK menilai, kemitraan dengan platform digital rentan penyelewengan karena dilakukan tanpa melalui mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Tak hanya itu. KPK juga menemukan terdapat konflik kepentingan pada lima platform digital dengan lembaga penyedia pelatihan.

Selain itu, KPK menilai kurasi materi pelatihan tidak dilakukan dengan kompetensi yang memadai. KPK juga menemukan pelatihan yang sebenarnya telah tersedia melalui jejaring internet dan tidak berbayar.

Terakhir, KPK menilai metode pelaksanaan program pelatihan secara daring berpotensi fiktif, tidak efektif, dan dapat merugikan keuangan negara. Sejak pertama kali diluncurkan, program ini memang tak pernah sepi dari kritik.

Program ini dianggap hanya menghambur-hamburkan anggaran karena tak tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Selain itu, usai ikut pelatihan tak ada jaminan peserta akan mendapat pekerjaan.

Pasalnya, banyak perusahaan yang menghentikan operasional atau menutup pabrik selama pandemi. Alih-alih melakukan rekrutmen atau penerimaan karyawan, banyak perusahaan yang merumahkan karyawannya atau melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Program ini juga dikritik karena dinilai tak tepat sasaran. Banyak warga biasa yang notabene bukan pengangguran dan korban PHK bisa lolos menjadi peserta. Mekanisme pelaksanaan program ini juga menjadi sorotan.

Apa saja temuan KPK terkait progam Kartu Prakerja? Apa saja rekomendasi KPK

#DuaArah #KartuPrakerja #KPK

Editor : Novian Zainul Arifin



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
01:30
PM INDIA NARENDRA MODI JAMIN KAPASITAS PRODUKSI VAKSIN VIRUS KORONA TAK AKAN TERBATAS DAN EKSKLUSIF   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN SEBUT SEKTOR PARIWISATA DIFOKUSKAN UNTUK WISATAWAN DOMESTIK HINGGA AKHIR 2020   KEMENTERIAN ESDM OPTIMISTIS TARGET 1 JUTA PEMASANGAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA ATAP TERCAPAI   KEMENTERIAN ESDM DORONG PENGEMBANGAN PROGRAM “RENEWABLE ENERGY BASED INDUSTRY” MELALUI PLTA SKALA BESAR   GUBERNUR JATENG GANJAR PRANOWO DUKUNG KONSER DANGDUT YANG DIGELAR WAKIL KETUA DPRD KOTA TEGAL DIPROSES HUKUM   POLRI COPOT KAPOLSEK TEGAL SELATAN TERKAIT KONSER DANGDUT YANG DISELENGGARAKAN WAKIL KETUA DPRD TEGAL   IMBAS MUNDURNYA SEJUMLAH PEGAWAI, PIMPINAN KPK AKAN MELAKUKAN EVALUASI SISTEM KEPEGAWAIAN KPK   WAKIL KETUA KOMISI III DPR AHMAD SAHRONI MEMINTA MUNDURNYA SEJUMLAH PEGAWAI KPK TAK PERLU DIBESAR-BESARKAN   BALEG DPR SEBUT SANKSI PIDANA TAK DIBAHAS DALAM KLASTER KETENAGAKERJAAN RUU CIPTA KERJA   KONTRAS KECAM PENGANGKATAN DUA ANGGOTA EKS TIM MAWAR SEBAGAI PEJABAT KEMENHAN   GEDUNG DITUTUP SELAMA TIGA HARI, BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TEGASKAN TAK ADA PEGAWAI POSITIF COVID-19   IKATAN DOKTER INDONESIA SEBUT HINGGA SAAT INI TERDAPAT 123 DOKTER MENINGGAL DUNIA SELAMA PANDEMI   JADI KLASTER COVID-19, PEMKAB BANYUMAS AKAN MELAKUKAN TES USAP TERHADAP SANTRI DI SEMUA PONDOK PESANTREN   SEKOLAH TATAP MUKA MASUK TAHAP FINALISASI, WALI KOTA SURABAYA SEBUT GURU & SISWA HARUS MELAKUKAN TES USAP