Kompas TV nasional berita kompas tv

Unggah Guyonan Gus Dur, Istana: Kalau Tidak Melanggar Aturan Hukum Tidak Boleh Dikriminalisasi

Kamis, 18 Juni 2020 | 21:01 WIB
unggah-guyonan-gus-dur-istana-kalau-tidak-melanggar-aturan-hukum-tidak-boleh-dikriminalisasi
Staf Khusus Presiden bidang Hukum Dini Purwono (Sumber: KompasTV)

JAKARTA, KOMPASTV – Langkah Polres Sula, Maluku Utara memanggil Ismail Ahmad, pengunggah guyonan Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di Facebook dan meminta Ismail untuk meminta maaf dinilai tidak tepat.

Staf Khusus Presiden bidang Hukum Dini Purwono menilai jika Ismail hanya mengunggah guyonan Polisi Jujur Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di Facebook tidak ada yang salah. Namun jika ada hal lain maka bisa merujuk pada unsur pidana yang dibuat. 

"Kalau memang betul hanya seperti itu saja, menurut saya pribadi dari sisi hukum seharusnya tidak ada masalah," ujar Dini, Kamis (16/6/2020). Dikutip dari Kompas.com.

Baca Juga: Pengunggah Guyonan Gus Dur Diperiksa, Alissa Wahid: Indonesia Darurat Humor

Dini menambahkan seharusnya guyonan yang pernah disampaikan Gus Dur direspons secara positif serta sebagai dorongan agar kepolisian memperbaiki kinerja.

Bahkan Tito Karnavian, saat menjabat Kapolri pada 2017 pernah melontarkan lelucon Gus Dur tersebut dan menilainya dengan positif.

Lebih lanjut Dini menilai sangat wajar jika pemerintah mendapat kritik dari masyarakat. Presiden Joko Widodo juga memiliki posisi yang jelas terkait kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional dan dijamin dalam konsitusi. 

Editor : Johannes Mangihot

1
2



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
21:33
PT GARUDA INDONESIA AKHIRI KONTRAK 700 KARYAWAN AKIBAT TERDAMPAK PANDEMI COVID-19   10 PEGAWAI RSUD BATARA GURU BELOPA, KABUPATEN LUWU, SULSEL, TERKONFIRMASI POSITIF COVID-19   KOMNAS PEREMPUAN MINTA BAWASLU TANGSEL TINDAK TEGAS PASLON YANG LECEHKAN RAHAYU SARASWATI DJOJOHADIKUSUMO   PETUGAS LAPAS KELAS B KUALA TUNGKAL, JAMBI, GAGALKAN PENYELUNDUPAN SABU DI DALAM PEMPEK KAPAL SELAM   RIBUAN WARGA BANGLADESH BERUNJUK RASA DI DHAKA SERUKAN BOIKOT PRODUK PERANCIS DAN ANTI-PERANCIS   POLDA JABAR KERAHKAN 14.000 POLISI UNTUK MENJAGA LIBUR CUTI BERSAMA AKHIR OKTOBER 2020   MENKO BIDANG PEREKONOMIAN AIRLANGGA HARTARTO SEBUT IZIN PENGGUNAAN VAKSIN COVID-19 SINOVAC TETAP DARI BPOM   TERPIDANA BENNY TJOKRO AJUKAN BANDING KASUS JIWASRAYA YANG MEMUTUS HUKUMAN SEUMUR HIDUP UNTUK DIRINYA   POLDA METRO JAYA KERAHKAN 2.999 PERSONEL DI PUSAT PERBELANJAAN, TEMPAT WISATA, & TITIK KERAMAIAN SAAT LIBUR PANJANG   MENAKER MENILAI UNJUK RASA YANG DILAKUKAN DALAM KONDISI PANDEMI COVID-19 TIDAK BIJAK   POLRES BANDARA SOEKARNO-HATTA TETAPKAN 3 TERSANGKA DALAM KASUS KEPEMILIKAN SENJATA API   JUBIR PONPES HUSNUL KHOTIMAH DI KUNINGAN, JAWA BARAT, MENGATAKAN 388 ORANG TELAH SEMBUH DARI COVID-19   KEMLU TELAH MEMANGGIL DUBES PERANCIS UNTUK INDONESIA, OLIVIER CHAMBARD, SOAL PERNYATAAN PRESIDEN EMMANUEL MACRON   MENLU RETNO MARSUDI: INDONESIA KECAM PERNYATAAN PRESIDEN PERANCIS EMMANUEL MACRON YANG MENGHINA AGAMA ISLAM