Kompas TV nasional berita kompas tv

KPK Temukan Konflik Kepentingan dan Potensi Kerugian Negara dalam Program Kartu Pra Kerja

Kamis, 18 Juni 2020 | 17:50 WIB
kpk-temukan-konflik-kepentingan-dan-potensi-kerugian-negara-dalam-program-kartu-pra-kerja
Logo KPK di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. (Sumber: KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMAN)

JAKARTA, KOMPASTV – Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) menilai metode pelaksanaan program pelatihan secara daring berpotensi fiktif, tidak efektif dan berpotensi merugikan keuangan negara.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menjelaskan hal tersebut karena metode pelatihan hanya satu arah dan tidak memiliki mekanisme kontrol atas penyelesaian pelatihan yang sesungguhnya oleh peserta.

KPK, sambung Alex, juga mendapatkan sejumlah temuan ihwal lembaga pelatihan yang menerbitkan sertifikat meski peserta belum menyelesaikan keseluruhan paket pelatihan yang telah dipilih. 

Baca Juga: KPK Telisik Laporan Dugaan Korupsi di Program Kartu Pra Kerja

“Peserta sudah mendapatkan insentif meskipun belum menyelesaikan seluruh pelatihan yang sudah dibeli, sehingga negara tetap membayar pelatihan yang tidak diikuti oleh peserta,” ujar Alex di gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (18/6/2020).

Selanjutnya KPK juga menyoroti kerja sama dengan delapan platform digital tidak melalui mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJ).

Alex menyarankan agar komite meminta legal opinion ke Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung RI tentang kerja sama dengan delapan platform digital tersebut apakah termasuk dalam cakupan PBJ pemerintah.

Penulis : Johannes Mangihot


KOMENTAR

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
23:59
PM BORIS JOHNSON: VARIAN BARU COVID-19 DARI INGGRIS BERPOTENSI LEBIH MEMATIKAN   PEMKAB SLEMAN PULANGKAN PENGUNGSI AKIBAT AKTIVITAS GUNUNG MERAPI PADA 26 JANUARI 2021   POLDA ACEH SEBUT 5 TERDUGA TERORIS MASIH JALANI PEMERIKSAAN SEBELUM DIBAWA KE MABES POLRI   DENSUS 88 SITA BUKU KAJIAN ISIS DAN DOKUMEN BERISI ANCAMAN TARGET TEROR DARI PENANGKAPAN 5 TERDUGA TERORIS DI ACEH   MENPAN RB TJAHJO KUMOLO SEBUT ASN YANG TERBUKTI MENJADI TERORIS AKAN DIPECAT   POLDA METRO JAYA TARGETKAN 100 KAMERA TILANG ELEKTRONIK TERPASANG PADA 2021   KPAI MENILAI KEGIATAN BELAJAR JARAK JAUH MENCIPTAKAN KESENJANGAN ANTARMURID UNTUK DAPAT MENGAKSES PENDIDIKAN   MENKO KEMARITIMAN DAN INVESTASI LUHUT PANDJAITAN JADI KANDIDAT TUNGGAL KETUM PB PASI 2021-2025   BMKG MINTA MASYARAKAT WASPADAI POTENSI CUACA EKSTREM HINGGA FEBRUARI 2021   DRAF UU PEMILU MENGATUR LARANGAN BAGI MANTAN ANGGOTA HTI MENJADI CALON PESERTA DI PILKADA, PILEG, DAN PILPRES    DRAF UU PEMILU MENGATUR PILKADA 2022 BISA DITUNDA JIKA TERJADI BENCANA ALAM DAN NONALAM   SATGAS PENANGANAN COVID-19 SEBUT WHO KEMBALI MENEGASKAN EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MASKER CEGAH PENULARAN COVID-19   WAKETUM PAN YANDRI SUSANTO TERKONFIRMASI POSITIF COVID-19 DAN JALANI ISOLASI MANDIRI   KETUA RISET UJI KLINIS VAKSIN MENGATAKAN 7 DARI 1.820 PESERTA UJI KLINIS POSITIF COVID-19