Kompas TV bisnis kompas bisnis

Donald Trump Geram Karena Indonesia Kenakan Netflix Pajak Digital Per 1 Juli 2020

Kamis, 4 Juni 2020 | 13:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump ngambek gara-gara rencana pemerintah Indonesia membebankan pajak pada layanan digital, salah satunya adalah Netflix.

Kami kutip dari reuters, pemerintah Amerika Serikat akan menyelidiki negara-negara yang akan memberlakukan pajak layanan digital, termasuk Indonesia. 

Perwakilan dagang Amerika Serikat bilang pemberlakuan pajak ini berpotensi meningkatkan ketegangan dagang antar-negara.

Baca Juga: Respons Sri Mulyani Soal Pajak Netflix yang Bikin Trump Marah

Trump khawatir banyak mitra dagang amerika yang akan menggunakan skema dagang yang tak adil.

Kementerian keuangan bakal tarik pajak digital layanan streaming film dan musik mulai 1 Juli mendatang.

Layanan tersebut dikenai pajak pertambahan nilai sebesar 10 persen.

Produk digital seperti aplikasi dan permainan yang dianggap mengambil manfaat ekonomi Indonesia melalui transaksinya juga akan kena PPN.

Penerapan pajak ini diharapkan bisa meningkatkan penerimaan negara untuk menanggulangi dampak pandemi Covid 19.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani enggan mengomentari pernyataan Presiden AS Donald Trump yang marah karena layanan jasa digital Amerika seperti Netflix, Zoom dan lainnya bakal dikenakan pajak pertambahan nilai atau pajak Digital.

Baca Juga: Siap-siap! 1 Juli Mendatang Pemerintah Tetapkan Pajak untuk Produk Digital

Sri Mulyani enggan menjawab hal ini setelah ditanya wartawan usai rapat terbatas melalui video conference hari ini 3 Juni 2020.

"Jadi pajak digital saya nggak mau jawab dulu. Nanti yang jadi headline malah pajak subsidi," kata Sri Mulyani dalam video conference, Jakarta, Rabu (3/6/2020).

Indonesia menjadi salah satu negara yang saat ini tengah mempertimbangkan untuk menarik pajak layanan digital dari perusahaan Amerika Serikat. 

Dilansir dari Reuters, Perwakilan Dagang AS Robert Lighthizer mengatakan Presiden AS Donald Trump mengkhawatirkan akan banyak mitra dagang yang akan gunakan skema pemungutan pajak yang tak adil.

Baca Juga: Ucapkan Belasungkawa, Donald Trump: Keluarga George Floyd Berhak Atas Keadilan

 

Penulis : Merlion Gusti





BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Kaesang Temui PSSI

Sabtu, 10 April 2021 | 14:43 WIB
Berita Daerah

Sriwijaya FC Rekrut 3 Kiper

Sabtu, 10 April 2021 | 14:41 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
15:34
DIDUGA TERAFILIASI MILITER, 7 PERUSAHAAN TEKNOLOGI TIONGKOK KEMBALI MASUK DAFTAR HITAM PEMERINTAH AS   KEJATI PANGGIL EKS KETUA MK JIMLY ASSHIDDIQIE SEBAGAI SAKSI ATAS KASUS DUGAAN KORUPSI PROYEK MASJID SRIWIJAYA   CEGAH TERORISME, BNPT LIBATKAN PEMUKA AGAMA DALAM MEMBERIKAN EDUKASI KE KALANGAN MILENIAL   ANTISIPASI AKSI TEROR SAAT BULAN RAMADAN, POLISI AKAN MELAKUKAN PATROLI BERKALA DI LOKASI RAWAN   PP MUHAMMADIYAH TETAPKAN 1 RAMADAN 1442 H JATUH PADA SELASA, 13 APRIL 2021   KEMNAKER SEBUT ATURAN PEMBAYARAN THR AKAN TERBIT PEKAN DEPAN   TOTAL WNI POSITIF COVID-19 DI LUAR NEGERI ADALAH 4.193: 3.284 SEMBUH, 179 MENINGGAL DUNIA, DAN 730 DALAM PERAWATAN   WHO: 87 PERSEN DISTRIBUSI VAKSIN COVID-19 DIKUASAI NEGARA-NEGARA KAYA   CEGAH KERUMUNAN DI TENGAH PANDEMI, PEMKOT TANGSEL LARANG WARGA GELAR PAWAI OBOR MENYAMBUT RAMADAN   DISHUB BELUM BERENCANA MENUTUP TERMINAL BEKASI TERKAIT LARANGAN MUDIK LEBARAN PADA 6-17 MEI 2021   PHRI SEBUT PEMPROV DKI AKAN UPAYAKAN VAKSINASI COVID-19 UNTUK PEGAWAI RESTORAN DAN HOTEL   WAPRES MA'RUF AMIN MINTA WARGA DI WILAYAH ZONA MERAH TETAP BERIBADAH DI RUMAH SELAMA BULAN RAMADAN   BMKG IMBAU WARGA WASPADA POTENSI GEMPA SUSULAN PASCAGEMPA BERMAGNITUDO 6,7 DI MALANG   BMKG SEBUT GEMPA BERMAGNITUDO 6,7 DI MALANG TERASA HINGGA KOTA YOGYAKARTA DAN KABUPATEN BANTUL