HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV bisnis kompas bisnis

Donald Trump Geram Karena Indonesia Kenakan Netflix Pajak Digital Per 1 Juli 2020

Kamis, 4 Juni 2020 | 13:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump ngambek gara-gara rencana pemerintah Indonesia membebankan pajak pada layanan digital, salah satunya adalah Netflix.

Kami kutip dari reuters, pemerintah Amerika Serikat akan menyelidiki negara-negara yang akan memberlakukan pajak layanan digital, termasuk Indonesia. 

Perwakilan dagang Amerika Serikat bilang pemberlakuan pajak ini berpotensi meningkatkan ketegangan dagang antar-negara.

Baca Juga: Respons Sri Mulyani Soal Pajak Netflix yang Bikin Trump Marah

Trump khawatir banyak mitra dagang amerika yang akan menggunakan skema dagang yang tak adil.

Kementerian keuangan bakal tarik pajak digital layanan streaming film dan musik mulai 1 Juli mendatang.

Layanan tersebut dikenai pajak pertambahan nilai sebesar 10 persen.

Produk digital seperti aplikasi dan permainan yang dianggap mengambil manfaat ekonomi Indonesia melalui transaksinya juga akan kena PPN.

Penerapan pajak ini diharapkan bisa meningkatkan penerimaan negara untuk menanggulangi dampak pandemi Covid 19.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani enggan mengomentari pernyataan Presiden AS Donald Trump yang marah karena layanan jasa digital Amerika seperti Netflix, Zoom dan lainnya bakal dikenakan pajak pertambahan nilai atau pajak Digital.

Baca Juga: Siap-siap! 1 Juli Mendatang Pemerintah Tetapkan Pajak untuk Produk Digital

Sri Mulyani enggan menjawab hal ini setelah ditanya wartawan usai rapat terbatas melalui video conference hari ini 3 Juni 2020.

"Jadi pajak digital saya nggak mau jawab dulu. Nanti yang jadi headline malah pajak subsidi," kata Sri Mulyani dalam video conference, Jakarta, Rabu (3/6/2020).

Indonesia menjadi salah satu negara yang saat ini tengah mempertimbangkan untuk menarik pajak layanan digital dari perusahaan Amerika Serikat. 

Dilansir dari Reuters, Perwakilan Dagang AS Robert Lighthizer mengatakan Presiden AS Donald Trump mengkhawatirkan akan banyak mitra dagang yang akan gunakan skema pemungutan pajak yang tak adil.

Baca Juga: Ucapkan Belasungkawa, Donald Trump: Keluarga George Floyd Berhak Atas Keadilan

 

Editor : Merlion Gusti



VIDEO REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Close Ads x
NEWSTICKER
20:35
JAWA TIMUR JADI PROVINSI DENGAN JUMLAH KASUS POSITIF KORONA DAN MENINGGAL TERBANYAK DI INDONESIA   WNI YANG TERKENA KORONA DI LUAR NEGERI BERJUMLAH 1.140 ORANG: 752 SEMBUH, 77 MENINGGAL DUNIA, 311 DALAM PERAWATAN    HINGGA 7 JULI 2020, JUMLAH KASUS KORONA DI JAWA BARAT: 3.700 POSITIF, 1.718 SEMBUH, 178 MENINGGAL DUNIA   HINGGA 7 JULI 2020, JUMLAH KASUS KORONA DI JAWA TENGAH: 4.738 POSITIF, 1.567 SEMBUH, 215 MENINGGAL DUNIA   HINGGA 7 JULI 2020, JUMLAH KASUS KORONA DI SULAWESI SELATAN: 5.974 POSITIF, 2.197 SEMBUH, 200 MENINGGAL DUNIA    HINGGA 7 JULI 2020, JUMLAH KASUS KORONA DI DKI JAKARTA: 12.667 POSITIF, 8.036 SEMBUH, 649 MENINGGAL DUNIA    HINGGA 7 JULI 2020, JUMLAH KASUS KORONA DI JAWA TIMUR: 14.321 POSITIF, 4.996 SEMBUH, 1.053 MENINGGAL DUNIA   PEMERINTAH: DANA BANTUAN YANG MASUK UNTUK PENANGANAN KORONA SEBESAR RP 237 MILIAR   PEMERINTAH: ADA 1 PROVINSI DAN 8 KABUPATEN/KOTA YANG TERAPKAN PSBB   PEMERINTAH: ADA 34 PROVINSI DAN 456 KABUPATEN/KOTA YANG TERDAMPAK KORONA   HINGGA 7 JULI 2020, JUMLAH KASUS KORONA DI INDONESIA: 66.226 POSITIF, 30.785 SEMBUH, 3.309 MENINGGAL DUNIA   HINGGA 7 JULI 2020, PEMERINTAH: JUMLAH SPESIMEN KORONA YANG DIPERIKSA MENCAPAI 946.054 SPESIMEN   PEMERINTAH: PEMERIKSAAN SPESIMEN KORONA DENGAN METODE PCR SUDAH BISA DILAKUKAN DI 144 LABORATORIUM   HINGGA 7 JULI 2020, PEMERINTAH: JUMLAH ODP KORONA 38.702 ORANG DAN JUMLAH PDP KORONA 13.471 ORANG