HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV nasional berita kompas tv

Presiden Jokowi dan Menkominfo Divonis Melanggar Hukum Blokir Internet di Papua dan Papua Barat

Rabu, 3 Juni 2020 | 15:34 WIB
presiden-jokowi-dan-menkominfo-divonis-melanggar-hukum-blokir-internet-di-papua-dan-papua-barat
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memimpin rapat terbatas (ratas) mengenai persiapan Idul Fitri 1441 H melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, (19/5/2020). (Sumber: YouTube: Sekretariat Presiden)

JAKARTA, KOMPAS TV - Majelis hakim Pengadilan Negeri Tata Usaha (PTUN) Jakarta memvonis Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Menteri Komunikasi dan Informatika, Jhonny G Platte, bersalah atas pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat.

Dengan demikian, keduanya selaku pihak tergugat dinyatakan telah melanggar hukum dengan mengacu pada putusan majelis hakim tersebut.

Seperti diketahui, pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat dilakukan pemerintah sejak Agustus 2019 lalu, menyusul terjadinya aksi demonstrasi yang berujung kerusuhan terkait rasisme kepada mahasiswa Papua.

"Menyatakan tindakan pemerintah yang dilakukan tergugat 1 dan 2 adalah perbuatan yang melanggar hukum,” kata Hakim Ketua, Nelvy Christin, dalam sidang pembacaan putusannya di Jakarta pada Rabu (3/6/2020).

Baca Juga: Youtuber Jadi Tersangka Rasisme Papua

Dalam putusan itu, sebagai pihak tergugat 1 adalah Menteri Komunikasi dan Informatika. Sedangkan tergugat 2 adalah Presiden Jokowi.

Selain dinyatakan bersalah, majelis hakim juga menghukum tergugat 1 dan 2 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 457.000. Majelis hakim juga menolak eksepsi para tergugat.

Editor : Tito Dirhantoro

1
2
3
4



BERITA LAINNYA

Close Ads x
NEWSTICKER
19:12
KUASAI BERAGAM TEKNIK “PUBLIC SPEAKING” BERSAMA RIKO ANGGARA. DAFTAR WEBINAR DI INSTITUTE.KOMPAS.ID   MENKO POLHUKAM MAHFUD MD MEMINTA POLRI USUT DUGAAN SURAT JALAN DJOKO TJANDRA SECARA TERBUKA   BRIGJEN PRASETYO UTOMO DINILAI TELAH MENGELUARKAN SURAT JALAN UNTUK BURONAN KASUS BANK BALI DJOKO TJANDRA   KAPOLRI COPOT BRIGJEN PRASETYO UTOMO DARI JABATANNYA SEBAGAI KABIRO KOORDINASI & PENGAWASAN PPNS BARESKRIM POLRI   MENTERI EDHY PRABOWO: KAPAL IKAN ASING ILEGAL YANG TAK DITENGGELAMKAN DIHIBAHKAN KE KAMPUS PERIKANAN   POLISI TELAH PERIKSA 27 SAKSI TERKAIT KEMATIAN EDITOR METRO TV YODI PRABOWO    POLDA METRO JAYA TAMBAHKAN TIM BUSER USUT KASUS KEMATIAN EDITOR METRO TV YODI PRABOWO    BP2MI AKAN LAPOR KE BARESKRIM SOAL TEMUAN DUGAAN PENAMPUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL DI CILEUNGSI, BOGOR   BUPATI PONOROGO SEBUT "TRACING" KORONA DI DAERAHNYA TERHAMBAT KARENA ANTREAN UJI PCR MEMBELUDAK    PEMKAB PONOROGO, JATIM, TUNGGU HASIL 500 UJI PCR YANG BELUM KELUAR HASILNYA SEJAK PEKAN LALU   KOTA SAMARINDA BERLAKUKAN MARKAH JALAN "PHYSICAL DISTANCING" BAGI PENGENDARA SEPEDA MOTOR    PASAR PRAMUKA DI JAKTIM KEMBALI BEROPERASI SETELAH DITUTUP PADA 11-13 JULI 2020 KARENA KASUS POSITIF KORONA    DISHUB DKI JAKARTA: PEMERIKSAAN SURAT IZIN KELUAR MASUK ATAU SIKM SUDAH DITIADAKAN SEJAK KEMARIN    JUBIR PEMERINTAH ACHMAD YURIANTO: JUMLAH SUSPEK KORONA DI INDONESIA MENCAPAI 47.859 ORANG