Kompas TV nasional berita kompas tv

Pecatan TNI Ruslan Buton Melawan Jokowi, Kapolri, dan Kabareskrim Lewat Praperadilan, Polri Bereaksi

Rabu, 3 Juni 2020 | 14:19 WIB
pecatan-tni-ruslan-buton-melawan-jokowi-kapolri-dan-kabareskrim-lewat-praperadilan-polri-bereaksi
Ruslan Buton (Sumber: Ist/Takanews.com via Serambinews.com)

JAKARTA, KOMPAS TV - Ruslan Buton, mantan anggota TNI yang meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi mundur melakukan perlawanan usai ditangkap polisi.

Pecatan TNI itu mengajukan permohonan praperadilan terkait penetapan tersangka atas dirinya. Upaya permohonan praperadilan sudah dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa (2/6/2020).

Dalam permohonan Praperadilan yang diajukan, Ruslan Buton melawan Presiden Republik Indonesia, Kepala Kepolisian RI, Kepala Bareskrim, dan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri. Keempatnya merupakan termohon dalam perkara ini.

Baca Juga: Pembunuh Sopir Taksi Online di Jepara Ternyata Pecatan TNI, Punya Utang Rp200 Juta

Kuasa hukum Ruslan Buton, Tonin Tachta Singaimbun, mengatakan permohonan praperadilan dapat diajukan ke pengadilan akibat termohon menetapkan status tersangka terhadap pemohon, yaitu Ruslan Buton.

"Praperadilan digunakan untuk melakukan perlawanan kepada termohon yang dinilai salah menerapkan hukum dan melanggar Hukum Acara Pidana, sehingga dapat dimohonkan guna memberikan kewenangan kepada Yang Mulia Hakim Tunggal untuk memeriksa tidak sahnya penetapan tersangka," kata Tonin dikutip dari Tribunnews.com, Selasa (2/6/2020).

Pelapor Aulia Fahmi membuat Laporan Polisi nomor LP/B/0271/V/2020/Bareskrim tanggal 22 Mei 2020 dengan Terlapor adalah Ruslan Buton.

Penulis : Tito Dirhantoro


KOMENTAR

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
06:32
FORMAPPI: DPR MASIH PERTAHANKAN RUU KONTROVERSIAL DI PROLEGNAS PRIORITAS 2021   DPRD JABAR MINTA PEMBANGUNAN TOL CILEUNYI-SUMEDANG-DAWUAN DIPERCEPAT   MENTERI PPPA I GUSTI AYU BINTANG: PENGESAHAN RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL TAK DAPAT DITUNDA LAGI   PEMKAB BANYUWANGI, JATIM, JADIKAN SITUS WATUKEBO MUSEUM SITUS TERBUKA   KPU TUNJUK ILHAM SAPUTRA SEBAGAI PELAKSANA TUGAS KETUA KPU GANTIKAN ARIEF BUDIMAN   MENDESA PDTT KLAIM PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA TINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA   PALANG MERAH INDONESIA: PENERIMA VAKSIN COVID-19 TIDAK BISA LANGSUNG DONOR DARAH    IDI NILAI OPSI VAKSIN MANDIRI HARUS ADA AGAR VAKSINASI BERJALAN CEPAT   DINKES DKI MINTA KAPASITAS RS RUJUKAN UNTUK PASIEN COVID-19 DITAMBAH HINGGA 40 PERSEN   MENTERI PPPA I GUSTI AYU BINTANG: PEREMPUAN KEKUATAN BANGSA HADAPI PANDEMI COVID-19   KEMENKES: MEMATUHI PROTOKOL KESEHATAN TETAP PENTING MESKI SUDAH DIVAKSIN   IDI: VAKSIN COVID-19 AKAN BEKERJA MEMBERIKAN ANTIBODI SETELAH HARI KE-14 PELAKSANAAN VAKSIN KEDUA   IDI IMBAU MASYARAKAT KURANGI KEGIATAN BERKERUMUN ATAU BEPERGIAN SETELAH VAKSINASI   GUBERNUR DKI ANIES BASWEDAN: MESKI SUDAH DIVAKSIN, TETAP HARUS DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN