Kompas TV nasional sapa indonesia

Viral Rekaman Suara Meminta Presiden Jokowi Mundur, Eks Anggota TNI Ruslan Buton Menolak Ditahan

Senin, 1 Juni 2020 | 22:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ruslan Buton, tersangka kasus ujaran kebencian terancam hukuman penjara 6 tahun setelah rekaman suaranya mendesak Presiden Joko Widodo mundur beredar di media sosial.

Penasihat Hukum Ruslan Buton menilai penyidik kepolisian terburu-buru menahan tersangka.

Ruslan Buton resmi di tahan di Mabes Polri hingga 20 hari ke depan.

Ruslan terancam hukuman penjara maksimal 6 tahun setelah dijerat pasal berlapis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dan undang-undang informasi dan transaksi elektronik.

Tonin Tachta Singarimbun, Penasihat Hukum Ruslan Buton, langsung mengajukan penangguhan penahanan dan mendesak penyidik segera menghadirkan ahli dalam penyidikan.

Ruslan ditangkap Tim Gabungan Bareskrim Polri dan Polda Sulawesi Tenggara pada hari Kamis 28 Mei 2020 lalu setelah rekaman suara desakan pengunduran presiden Joko Widodo, beredar di media sosial.

Kombes Ahmad Ramadhan, Kabag Penum Divisi Humas Polri menyebut tersangka Ruslan Buton mengakui seluruh rekaman suara yang beredar adalah miliknya

Ruslan Buton adalah Mantan Perwira Menengah TNI Angkatan Darat berpangkat Kapten yang dipecat terkait kasus pembunuhan di 2017.

Sebelumnya, ia divonis hukuman penjara 1 tahun 10 bulan lalu bebas dan disebut mendirikan serdadu Tri Matra Nusantara. 

Penasihat Hukum Ruslan Buton, Tonin Tachta Singarimbun menyebutkan jika Ruslan Buton menolak untuk ditahan karena Ruslan merasa hanya menyampaikan pendapat dan opini dengan bahasa sastra, bukan menyatakan ujaran kebencian.

Prof Hermawan Sulistyo, Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bhayangkara Jakarta Raya menyebutkan jika bahasa yang digunakan oleh Ruslan Buton ini merupakan ajakan untuk bergerak.

Adapun implikasi dari sebuah pernyataan atau gerakan harus melihat dulu siapa yang berbicara. Pasalnya, saat pandemi seperti ini banyak  berita yang dianggap benar sehingga pernyataan Ruslan tersebut berpotensi meresahkan.
 

Editor : Anjani Nur Permatasari



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
19:41
PEMPROV RIAU CABUT STATUS SIAGA DARURAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN YANG BERLANGSUNG SELAMA 9 BULAN    MENTERI LHK SITI NURBAYA APRESIASI SATGAS KARHUTLA YANG BERHASIL MENEKAN ANGKA KEBAKARAN SAAT PANDEMI COVID-19   GUBERNUR JATIM KHOFIFAH INDAR PARAWANSA IMBAU LANSIA DAN PEMILIK PENYAKIT KOMORBID DI RUMAH SAJA SAAT LIBUR PANJANG   MAJELIS HAKIM TOLAK EKSEPSI TERDAKWA DJOKO TJANDRA DALAM KASUS SURAT JALAN PALSU   WALI KOTA SURABAYA TRI RISMAHARINI IMBAU WARGANYA TIDAK BEPERGIAN KE LUAR KOTA SELAMA LIBUR PANJANG AKHIR OKTOBER   HARI INI, PT KAI MEMBERANGKATKAN 9.374 PENUMPANG DARI STASIUN GAMBIR, STASIUN PASAR SENEN, DAN STASIUN JAKARTA KOTA   KPK MINTA PIHAK ISTANA LAPORKAN PENERIMAAN GRATIFIKASI SEPEDA LIPAT JIKA ITU DITUJUKAN KE PRESIDEN JOKOWI   ANTISIPASI LA NINA DI INDONESIA, WALI KOTA SOLO FX RUDYATMO IMBAU WARGANYA TIDAK BERTEDUH DI BAWAH POHON TUA   LUNCURKAN E-VISA, MENKUMHAM YASONNA LAOLY: INDONESIA SIAP JADI TUJUAN INVESTASI   KEMENKUMHAM LUNCURKAN APLIKASI VISA "ONLINE" ATAU E-VISA BAGI WARGA NEGARA ASING YANG HENDAK MASUK KE INDONESIA   JELANG LIBUR PANJANG, JUBIR SATGAS PENANGANAN COVID-19 IMBAU MASYARAKAT BERAKTIVITAS DI RUMAH    HINGGA 27 OKTOBER 2020, PEMERINTAH PERIKSA 4.388.995 SPESIMEN COVID-19   KEMLU TELAH MEMANGGIL DUBES PERANCIS UNTUK INDONESIA, OLIVIER CHAMBARD, SOAL PERNYATAAN PRESIDEN EMMANUEL MACRON   MENLU RETNO MARSUDI: INDONESIA KECAM PERNYATAAN PRESIDEN PERANCIS EMMANUEL MACRON YANG MENGHINA AGAMA ISLAM