Sri Mulyani Bantah Pelonggaran PSBB Demi Dahulukan Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Keuangan Sri Mulyani membantah adanya anggapan seolah-olah pelonggaran PSBB dilakukan demi mendahulukan ekonomi.

"Pandangan yang seolah-olah mendahulukan ekonomi sehingga buru-buru dilakukan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah tidak benar," tulis Sri Mulyani di akun instagramnya @smindrawati pada 31 Mei 2020.

Menurut Sri Mulyani kesehatan ekonomi sama penting dan keduanya harus berjalan bersama.

"Manakah yang lebih harus didahulukan, kesehatan atau ekonomi?
Bagi Saya, keduanya sama pentingnya dan harus berjalan bersama," tulisnya.

Sri Mulyani juga menjelaskan sejak Maret 2020, pemerintah memprioritaskan kesehatan dengan PSBB dan alokasi anggaran. Percepatan penanganan Covid-19 juga terlihar dari jumlah laboratorium.

"Sejak bulan Maret 2020, melalui PSBB Pemerintah melakukan langkah untuk memprioritaskan kesehatan dengan terlebih dahulu merelokasikan anggaran untuk sarana dan fasilitas kesehatan bagi tenaga medis, tenaga kesehatan, serta masyarakat langsung. Langkah-langkah pencegahan secara masif dilakukan dari tingkat pusat sampai level terkecil di desa-desa.
.
Percepatan juga terlihat dari jumlah laboratorium penanganan COVID-19 yang bertambah signifikan mulai dari hanya satu laboratorium di bulan Maret, hingga kini telah berjumlah lebih dari 100 laboratorium untuk rapid test dan Polymerase Chain Reaction (PCR).
.
Pemerintah mengikuti standar WHO dalam melakukan pelonggaran PSBB yaitu jika angka Rt (Reproduksi Efektif) di bawah 1 selama 14 hari, maka dapat dilakukan pelonggaran PSBB. Berdasarkan zonasi, terdapat sekitar 220 daerah yang masuk zona hijau (daerah yang terkena COVID-19 sangat sedikit, Rt 0, atau tidak ada perkembangan yang mengkhawatirkan) sehingga tidak mestinya diatur sebagaimana zona merah."

Dengan mitigasi risiko agar tak terjadi serangan gelombang kedua, maka pemerintah harus menyiapkan protokol new normal.

Ia juga mengajak netizen untuk terus melaksanakan protokol kesehatan.