Pemerintah Diminta Perhatikan Pesantren jika Terapkan New Normal, Jangan Ekonomi Saja

KOMPAS.TV - Ketua GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas angkat bicara menanggapi konsep new normal atau tatanan hidup baru yang tengah digalakkan pemerintah di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

Yaqut mengatakan, sebelum menerapkan new normal, pemerintah harus memastikan kasus Covid-19 di Indonesia telah menurun.

Pasalnya, menurut dia, penerapan new normal di tengah tingginya kasus Covid-19 bakal berdampak buruk terhadap para santri yang sedang menimba ilmu di pesantren.

Baca Juga: Ini Anjuran Dokter Soal Persiapan Menuju New Normal

"Jika pemerintah memberlakukan new normal tanpa menghitung keberadaan pesantren, maka sama saja pemerintah ingin membunuh pesantren," ujar Yaqut dalam diskusi virtual, Jakarta, Rabu (27/5/2020), sebagaimana dikutip dari Tribunnews.com.

Yaqut menjelaskan, di Indonesia ada sekitar 28 ribu pesantren dengan jumlah santri sebanyak 18 juta.

Terlebih lagi, pesantren merupakan tempat yang rentan dengan penyebaran Covid-19 dan bisa menjadi episentrum baru.

"Karena apa? pesantren itu rata-rata sederhana, satu kamar itu bisa disi 10 sampai 20 anak, bayangkan mereka tidak bisa melakukan jaga jarak sebagai syarat memperlemah penyebaran Covid-19," paparnya.

Selain itu, kata Yaqut, tempat wudhu di pesantren rata-rata menggunakan wadah yang besar untuk menampung air, bukan menggunakan pancuran dengan air mengalir.

"Ini harus diperhatikan pemerintah yang selama ini menganaktirikan pesantren, karena kalau new normal diterapkan situasi saat ini akan menciptakan episentrum baru," ujar Yaqut.

Baca Juga: Walkot Tegal: New Normal Diterapkan 30 Mei 2020