HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV nasional berkas kompas

Penerima Bansos Salah Sasaran | Bansos Harapan, Bansos Salah Sasaran - BERKAS KOMPAS (Bag2)

Kamis, 28 Mei 2020 | 00:01 WIB

Negara menyiapkan jaring pengaman sosial demi mengatasi guncangan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Salah satunya dengan bantuan sosial (bansos) kepada warga terdampak corona.

Namun, masalah pendataan di lapangan menjadi musabab kistruh penyaluran bansos di sejumlah daerah, seperti terjadi Kab. Merangin, Jambi; Kabupaten Subang; dan DKI Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta telah menyalurkan bansos sebanyak dua tahap, sementara Kemensos juga telah menggulirkan bansos dari pemerintah pusat. Meski demikian, Sejumlah warga masih belum menerima bansos, baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. 

Demi menjaga rakyat dari keterpurukan ekonomi, negara mengucurkan bantuan sosial (bansos). Sayang, carut marut pendataan masih terjadi sehingga warga yang tak berhak justru menjadi penerima bansos Covid-19.

Salah satunya dialami sejumlah warga penerima Program Keluarga Harapan (PKH), yakni bansos reguler pemerintah, di Kota Cimahi. Warga memilih mengembalikan bansos Covid-19 agar tak diminta mundur dari program PKH.

Pasalnya, warga bukan penerima PKH menjadi salah satu persyaratan penerima bansos Covid-19 di Jawa Barat. Sementara itu, pemerintah pusat menganggarkan total dana Rp 110 triliun bagi jaminan sosial warga terdampak Covid-19.

Pemerintah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2007. PKH menjadi salah satu jaminan sosial di tengah pandemi corona. Ini merupakan bansos bersyarat bagi keluarga miskin yang disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Tujuan utamanya yakni menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Namun, potensi penyelewengan dana PKH justru ditemukab dalam penyalurannya. Tim Berkas Kompas menemukan dugaan penyelewengan dana yang dialami ratusan warga suatu desa di Kabupaten Tangerang.

Hal ini terlihat dari penahanan buku tabungan dan ATM warga penerima manfaat oleh oknum. Saat transaksi pada buku tabungan dicetak, warga menyadari sejumlah uang yang ditarik dari rekening tak pernah diterima mereka. 

#BerkasKompas #Bansos #Corona

Editor : Novian Zainul Arifin



VIDEO REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Close Ads x
NEWSTICKER
20:53
KEMENKOP UKM MINTA PARA UMKM DI SEKTOR PERTANIAN BISA MEMANFAATKAN RUANG DIGITALISASI ATAU GO DIGITAL   MENDIKBUD NADIEM MAKARIM: PEMBELAJARAN JARAK JAUH BISA DITERAPKAN PERMANEN SETELAH PANDEMI KORONA SELESAI   MENKEU SRI MULYANI SEBUT PENYALURAN PROGRAM KREDIT MODAL KERJA UNTUK UMKM BISA MENCAPAI RP 100 TRILIUN   MENAKER IDA FAUZIYAH AKAN MEMBANGUN DUA BALAI LATIHAN KERJA UNTUK KOMUNITAS PERFILMAN   TOLAK RUU HIP, SEJUMLAH MAHASISWA DARI BERBAGAI UNIVERSITAS GELAR UNJUK RASA DI DEPAN ISTANA KEPRESIDENAN BOGOR   BARESKRIM POLRI TANGKAP TERSANGKA PERETAS 1.309 SITUS PEMERINTAH DAN SWASTA DI SLEMAN, YOGYAKARTA   MENTERI PUPR BASUKI HADIMULJONO SEBUT PENDANAAN MERUPAKAN KENDALA UTAMA PEMBANGUNAN TOL TRANS-SUMATERA    TIONGKOK TARIK PASUKAN DARI PERBATASAN INDIA SETELAH SEMPAT TERJADI BENTROKAN MILITER KEDUA NEGARA   HAMPIR 1,2 JUTA ORANG DI WILAYAH SELATAN KYUSHU, JEPANG, DIMINTA EVAKUASI MANDIRI AKIBAT HUJAN LEBAT   PENYELENGGARA PIALA DUNIA 2022 AKAN BERHENTIKAN SEJUMLAH KARYAWAN DI TENGAH KRISIS EKONOMI AKIBAT PANDEMI   POLISI PERIKSA 7 SAKSI TERKAIT KASUS PEMBONGKARAN PAKSA PETI JENAZAH PASIEN KORONA OLEH WARGA DI JENEPONTO, SULSEL   PEMERINTAH MENYATAKAN AKAN FOKUS KE PROVINSI YANG ALAMI PENINGKATAN ANGKA POSITIF KORONA   SEBANYAK 11 TENAGA MEDIS DI BANTAENG, SULSEL, POSITIF KORONA DIDUGA TERTULAR SAAT MERAWAT PASIEN   KOMNAS PEREMPUAN: PEMERINTAH LEBIH KEDEPANKAN ASPEK EKONOMI DIBANDING PERSPEKTIF HAM DALAM PENANGANAN KORONA