HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV nasional berkas kompas

Kesalahan Pendataan Penerima Bansos | Bansos Harapan, Bansos Salah Sasaran - BERKAS KOMPAS (Bag1)

Kamis, 28 Mei 2020 | 00:01 WIB

Negara menyiapkan jaring pengaman sosial demi mengatasi guncangan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Salah satunya dengan bantuan sosial (bansos) kepada warga terdampak corona.

Namun, masalah pendataan di lapangan menjadi musabab kistruh penyaluran bansos di sejumlah daerah, seperti terjadi Kab. Merangin, Jambi; Kabupaten Subang; dan DKI Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta telah menyalurkan bansos sebanyak dua tahap, sementara Kemensos juga telah menggulirkan bansos dari pemerintah pusat. Meski demikian, Sejumlah warga masih belum menerima bansos, baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. 

Demi menjaga rakyat dari keterpurukan ekonomi, negara mengucurkan bantuan sosial (bansos). Sayang, carut marut pendataan masih terjadi sehingga warga yang tak berhak justru menjadi penerima bansos Covid-19.

Salah satunya dialami sejumlah warga penerima Program Keluarga Harapan (PKH), yakni bansos reguler pemerintah, di Kota Cimahi. Warga memilih mengembalikan bansos Covid-19 agar tak diminta mundur dari program PKH.

Pasalnya, warga bukan penerima PKH menjadi salah satu persyaratan penerima bansos Covid-19 di Jawa Barat. Sementara itu, pemerintah pusat menganggarkan total dana Rp 110 triliun bagi jaminan sosial warga terdampak Covid-19.

Pemerintah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2007. PKH menjadi salah satu jaminan sosial di tengah pandemi corona. Ini merupakan bansos bersyarat bagi keluarga miskin yang disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Tujuan utamanya yakni menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Namun, potensi penyelewengan dana PKH justru ditemukab dalam penyalurannya. Tim Berkas Kompas menemukan dugaan penyelewengan dana yang dialami ratusan warga suatu desa di Kabupaten Tangerang.

Hal ini terlihat dari penahanan buku tabungan dan ATM warga penerima manfaat oleh oknum. Saat transaksi pada buku tabungan dicetak, warga menyadari sejumlah uang yang ditarik dari rekening tak pernah diterima mereka. 

#BerkasKompas #Bansos #Corona

Editor : Novian Zainul Arifin



VIDEO REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Close Ads x
NEWSTICKER
20:20
JAWA TIMUR JADI PROVINSI DENGAN JUMLAH KASUS POSITIF KORONA DAN MENINGGAL TERBANYAK DI INDONESIA   WNI YANG TERKENA KORONA DI LUAR NEGERI BERJUMLAH 1.140 ORANG: 752 SEMBUH, 77 MENINGGAL DUNIA, 311 DALAM PERAWATAN    HINGGA 7 JULI 2020, JUMLAH KASUS KORONA DI JAWA BARAT: 3.700 POSITIF, 1.718 SEMBUH, 178 MENINGGAL DUNIA   HINGGA 7 JULI 2020, JUMLAH KASUS KORONA DI JAWA TENGAH: 4.738 POSITIF, 1.567 SEMBUH, 215 MENINGGAL DUNIA   HINGGA 7 JULI 2020, JUMLAH KASUS KORONA DI SULAWESI SELATAN: 5.974 POSITIF, 2.197 SEMBUH, 200 MENINGGAL DUNIA    HINGGA 7 JULI 2020, JUMLAH KASUS KORONA DI DKI JAKARTA: 12.667 POSITIF, 8.036 SEMBUH, 649 MENINGGAL DUNIA    HINGGA 7 JULI 2020, JUMLAH KASUS KORONA DI JAWA TIMUR: 14.321 POSITIF, 4.996 SEMBUH, 1.053 MENINGGAL DUNIA   PEMERINTAH: DANA BANTUAN YANG MASUK UNTUK PENANGANAN KORONA SEBESAR RP 237 MILIAR   PEMERINTAH: ADA 1 PROVINSI DAN 8 KABUPATEN/KOTA YANG TERAPKAN PSBB   PEMERINTAH: ADA 34 PROVINSI DAN 456 KABUPATEN/KOTA YANG TERDAMPAK KORONA   HINGGA 7 JULI 2020, JUMLAH KASUS KORONA DI INDONESIA: 66.226 POSITIF, 30.785 SEMBUH, 3.309 MENINGGAL DUNIA   HINGGA 7 JULI 2020, PEMERINTAH: JUMLAH SPESIMEN KORONA YANG DIPERIKSA MENCAPAI 946.054 SPESIMEN   PEMERINTAH: PEMERIKSAAN SPESIMEN KORONA DENGAN METODE PCR SUDAH BISA DILAKUKAN DI 144 LABORATORIUM   HINGGA 7 JULI 2020, PEMERINTAH: JUMLAH ODP KORONA 38.702 ORANG DAN JUMLAH PDP KORONA 13.471 ORANG