HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV nasional berita kompas tv

Pertanyakan Alasan Pemerintah Naikkan Iuran BPJS Kesehatan, Ridwan Kamil: Kami Butuh Jawaban Detail

Kamis, 14 Mei 2020 | 23:22 WIB
pertanyakan-alasan-pemerintah-naikkan-iuran-bpjs-kesehatan-ridwan-kamil-kami-butuh-jawaban-detail
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat menghadiri konferensi pers perkembangan Covid-19 Jabar di Gedung Pakuan, Kota Bandung, beberapa waktu lalu. (Sumber: Dok. Humas Pemprov Jabar)

BANDUNG, KOMPAS TV - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mempertanyakan alasan pemerintah pusat kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Padahal, Mahkamah Agung sudah membatalkan aturan kenaikan tersebut pada Februari 2020.

Karena itu, Ridwan Kamil meminta kepada pemerintah untuk menjelaskan secara detail mengenai aturan main kenaikan iuran peserta mandiri BPJS Kesehatan untuk kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).

Menurut dia, penjelasan secara komprehensif itu penting untuk memberikan kejelasan sekaligus mencegah polemik di tengah masyarakat.

Ridwan mengakui kebijakan menaikkan iuran BPJS Kesehatan tidak ada sangkut pautnya dengan pemerintah daerah. 

Baca Juga: Dirut BPJS Kesehatan Sebut Jokowi Tak Melawan Mahkamah Agung Naikkan Iuran

Namun, kata dia, sangat berpengaruh signifikan pada persepsi masyarakat, terutama yang berada di daerah-daerah. Terlebih, Mahkamah Agung sempat membatalkannya. Hal ini bukan tak mungkin membuat masyarakat bingung, 

"Semoga pemerintah pusat bisa menjelaskan dengan jelas apa alasan kembali menaikkan BPJS (Kesehatan). Selama ini masyarakat persepsinya kembali ke harga yang lama sesuai keputusan MA,” kata Ridwan Kamil di Bandung, Jawa Barat pada Kamis (14/5/2020).

Editor : Tito Dirhantoro

1
2
3
4



BERITA LAINNYA

Close Ads x
NEWSTICKER
19:40
KUASAI BERAGAM TEKNIK “PUBLIC SPEAKING” BERSAMA RIKO ANGGARA. DAFTAR WEBINAR DI INSTITUTE.KOMPAS.ID   MENKO POLHUKAM MAHFUD MD MEMINTA POLRI USUT DUGAAN SURAT JALAN DJOKO TJANDRA SECARA TERBUKA   BRIGJEN PRASETYO UTOMO DINILAI TELAH MENGELUARKAN SURAT JALAN UNTUK BURONAN KASUS BANK BALI DJOKO TJANDRA   KAPOLRI COPOT BRIGJEN PRASETYO UTOMO DARI JABATANNYA SEBAGAI KABIRO KOORDINASI & PENGAWASAN PPNS BARESKRIM POLRI   MENTERI EDHY PRABOWO: KAPAL IKAN ASING ILEGAL YANG TAK DITENGGELAMKAN DIHIBAHKAN KE KAMPUS PERIKANAN   POLISI TELAH PERIKSA 27 SAKSI TERKAIT KEMATIAN EDITOR METRO TV YODI PRABOWO    POLDA METRO JAYA TAMBAHKAN TIM BUSER USUT KASUS KEMATIAN EDITOR METRO TV YODI PRABOWO    BP2MI AKAN LAPOR KE BARESKRIM SOAL TEMUAN DUGAAN PENAMPUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL DI CILEUNGSI, BOGOR   BUPATI PONOROGO SEBUT "TRACING" KORONA DI DAERAHNYA TERHAMBAT KARENA ANTREAN UJI PCR MEMBELUDAK    PEMKAB PONOROGO, JATIM, TUNGGU HASIL 500 UJI PCR YANG BELUM KELUAR HASILNYA SEJAK PEKAN LALU   KOTA SAMARINDA BERLAKUKAN MARKAH JALAN "PHYSICAL DISTANCING" BAGI PENGENDARA SEPEDA MOTOR    PASAR PRAMUKA DI JAKTIM KEMBALI BEROPERASI SETELAH DITUTUP PADA 11-13 JULI 2020 KARENA KASUS POSITIF KORONA    DISHUB DKI JAKARTA: PEMERIKSAAN SURAT IZIN KELUAR MASUK ATAU SIKM SUDAH DITIADAKAN SEJAK KEMARIN    JUBIR PEMERINTAH ACHMAD YURIANTO: JUMLAH SUSPEK KORONA DI INDONESIA MENCAPAI 47.859 ORANG